Language:
Hotline

Search

Berkah Dibalik Sistem Zonasi

  • Share this:
post-title

Oleh:

Ocit Abdurrosyid Siddiq

 

Hampir setiap masuk awal tahun pelajaran, sebagian dari masyarakat dibuat sibuk oleh proses pendaftaran siswa baru. Mulai dari pemerintah, orangtua calon siswa, calon siswa, kepala sekolah, guru, para pejabat, dan pihak lain yang berkepentingan.

Menjadi sibuk karena ini waktunya pendaftaran calon siswa baru pada satuan pendidikan mulai tingkat dasar, menengah pertama, dan tingkat menengah atas. Bahkan termasuk calon mahasiswa pada perguruan tinggi.

Seperti halnya yang sedang terjadi saat ini. Proses pendaftaran peserta didik baru menjadi riuh gegara sistem zonasi yang menuai persoalan. Padahal, sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah pada sekolah negeri semula untuk tujuan yang baik.

Sejak Muhadjir Efendi menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia menggantikan Anies Baswedan, dia mengeluarkan satu kebijakan dalam rangka pendaftaran peserta didik baru yang dikenal dengan istilah sistem zonasi.

Sederhananya, sistem zonasi itu merupakan cara pemerintah untuk pemerataan pendidikan, baik kualitas, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Calon siswa bisa mendaftar pada sekolah negeri yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal.

Seperti halnya pengalaman penulis ketika menjadi konsultan pendidikan dalam program Regional Education Development and Improvment Program (REDIP) yang dilaksanakan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA beberapa waktu lalu.

Menurut para expert dari Jepang, di negaranya tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah sama kualitasnya. Karenanya, orangtua dan siswa disana tidak berburu dan bersaing untuk bisa diterima di sekolah tertentu. Mereka memilih sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah.

Persoalannya, sekolah di Indonesia belum merata, khususnya dalam aspek kualitas. Itulah mengapa ada sekolah yang dianggap bagus dan favorit dan karena itu banyak diburu. Sementara sekolah yang dianggap kurang bagus kurang dilirik dan diminati.

Karena berburu sekolah favorit inilah kemudian yang menyebabkan sekolah tertentu begitu banyak peminatnya, hingga pendaftar membeludak dan tidak tertampung. Sebaliknya sekolah yang dianggap kurang bagus sepi dari pendaftar.

Demi untuk bisa diterima di sekolah yang dianggap favorit, para pendaftar yang tinggalnya cukup jauh dari sekolah pun tetap "memaksa" untuk dapat diterima. Ada yang domisilinya beda kecamatan bahkan beda kabupaten atau kota.

Itulah salah satu alasan sistem zonasi dalam PPDB diterapkan. Dengan sistem zonasi, siswa lebih dekat dengan sekolah. Karenanya, sekolah lebih memprioritaskan untuk menerima calon siswa yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah.

Tetapi dalam prakteknya, muncul ulah untuk menyiasati aturan itu. Satu diantaranya adalah dengan cara mengubah data anak. Agar bisa diterima di sekolah yang diinginkan, orangtua siswa mengubah data anak dalam kartu keluarga dengan alamat yang dekat dengan sekolah.

Praktek lainnya adalah ketika panitia pendaftaran peserta didik baru yang tidak bisa bertindak konsisten dengan aturan karena tekanan berupa pesanan orang-orang tertentu yang memiliki kuasa untuk menitipkan calon siswa tertentu untuk diterima.

Padahal, dari aspek jarak antara sekolah dengan tempat tinggal tidak memungkinkan untuk diterima bila mengacu pada prinsip zonasi. Akibatnya, ada calon siswa yang jarak tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara calon siswa titipan itu diterima.

Itulah mengapa di Kota Tangerang sampai ada wali calon siswa yang protes karena tidak terima anaknya tidak diterima. Wujud protes dia lakukan dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah dengan menggunakan meteran.

Persoalan yang kerap terjadi secara berulang setiap awal tahun pelajaran baru ini, sejatinya tidak perlu terjadi bila seluruh sekolah negeri sudah memiliki kualitas yang baik dan sama. Dengan begitu, maka masyarakat akan memilih sekolah terdekat dari rumahnya.

Berbeda nasibnya dengan sekolah swasta. Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat ini, sejatinya sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab moral masyarakat untuk turut mewujudkan akses mendapatkan pendidikan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas bagus. Bahkan beberapa diantaranya lebih bagus dibanding sekolah milik pemerintah. Sekolah ini pada umumnya berbiaya tinggi. Karenanya, hanya lapisan masyarakat dengan ekonomi mapan yang mampu menyekolahkan anaknya disini.

 

Namun tidak sedikit sekolah swasta yang berbiaya murah, fasilitas minim, dan karenanya kualitasnya belum sebagus sekolah swasta berbiaya tinggi atau sekolah milik pemerintah. Jumlah sekolah yang masuk kategori ini malah lebih banyak dibanding keduanya.

Biasanya, sekolah dengan kategori ini bisa mendapatkan siswa setelah para calon siswa itu tidak diterima di sekolah milik pemerintah yang dituju. Maka, dengan sistem zonasi sebetulnya bisa membantu sekolah swasta dalam mendapatkan calon siswa.

Saat belum ada sistem zonasi, masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Selain karena kualitas, juga karena berbiaya murah. Karena pembiayaan di sekolah negeri sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Bila pendaftar membeludak, tak jarang pengelola sekolah negeri menyediakan tambahan rombongan belajar. Akhirnya, siswa sekolah negeri memiliki murid yang sangat banyak, sementara sekolah swasta minim siswa.

Pemerintah memberikan bantuan pembiayan bagi sekolah negeri dan swasta dalam bentuk bantuan operasional sekolah atau BOS. Besaran bantuan untuk sekolah ini tergantung kepada jumlah siswa yang dimiliki oleh sekolah tersebut.

Bila sekolah negeri yang memiliki banyak siswa, maka jumlah dana BOS pun banyak. Bahkan diluar itu, bagi sekolah negeri ada bantuan-bantuan lain dari pemerintah baik berupa dana maupun dalam bentuk fasilitas pembelajaran.

Sementara bagi sekolah swasta dengan jumlah siswa yang sedikit, maka dana BOS pun sedikit. Walaupun sekolah swasta diperkenankan melakukan penggalangan dana dari masyarakat bagi operasional sekolah, tetap saja tidak cukup untuk bisa setara dengan sekolah negeri.

Lain halnya dengan sekolah swasta yang memiliki modal besar, dengan fasilitas yang lengkap, sumber daya manusia yang mumpuni, serta kesiapan para orangtua dalam hal pembiayaan. Sekolah dalam kategori ini bahkan ada yang menolak bantuan dana dari pemerintah.

Seperti halnya sekolah swasta yang dikelola dalam bentuk boarding school atau sekolah berasrama, terpadu dengan pondok pesantren, atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan-yayasan dengan modal yang kuat.

Karena sistem zonasi tidak berlaku bagi sekolah swasta, maka sekolah model boarding school ini memiliki siswa dari berbagai daerah, yang jarak tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah. Berbeda dengan sekolah swasta dengan siswa yang sedikit dan tidak tinggal di asrama.

Dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah bagi sekolah negeri, mestinya menjadi berkah bagi sekolah swasta yang selama ini minim pendaftar. Karena memiliki peluang untuk mendapatkan calon siswa dari masyarakat sekitar dimana sekolah itu berada.

Mari kita dukung sistem zonasi. Bukan semata dalam rangka turut membantu pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan kesamaan dalam kualitas pendidikan, juga karena menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan lebih banyak siswa.

*

 

Penulis adalah warga biasa

Web Admin

Web Admin