Nasib Guru Honorer di Madrasah Swasta

Ocit Abdurrosyid Siddiq

“𝘎𝘶𝘳𝘶 𝘩𝘰𝘯𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘥𝘳𝘢𝘴𝘢𝘩 𝘴𝘸𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘣𝘶𝘬𝘵𝘪 𝘱𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘢𝘱𝘪 𝘣𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘣𝘪𝘴𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭 𝘴𝘢𝘮𝘣𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴-𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘣𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘶𝘴𝘪𝘢: 𝘫𝘢𝘴𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘬𝘶𝘪, 𝘬𝘦𝘪𝘬𝘩𝘭𝘢𝘴𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘱𝘶𝘫𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘵𝘶𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘭𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳 𝘴𝘢𝘯𝘨𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘳𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭.”

Pagi di madrasah sering datang lebih awal daripada matahari. Di sebuah desa yang jalannya belum sepenuhnya ramah roda, seorang guru honorer membuka pintu kelas kayu yang engselnya berdecit pelan.

Ia menyapu lantai berdebu, merapikan bangku yang kakinya tak seimbang, lalu menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis yang kapurnya tinggal serpihan. Di luar, ayam berkokok; di dalam, harapan pelan-pelan disusun.

Begitulah hari-hari dimulai—tanpa seremoni, tanpa sorot kamera.

Guru honorer madrasah swasta hidup di persimpangan sunyi. Ia honorer—tanpa kepastian. Ia swasta—bergantung pada kas yayasan yang sering sesak. Ia madrasah—sering datang terakhir dalam antre perhatian.

Tiga lapis keadaan itu bukan sekadar label administratif; ia menjelma jadi realitas ekonomi, geografis, dan psikologis yang menuntut ketahanan lebih dari sekadar kompetensi pedagogik.

Dalam aspek ekonomi, angka-angka berbicara lirih. Honor yang diterima sering kali tak setara dengan biaya hidup paling dasar.

Ada yang mengajar penuh waktu, tetapi menerima bayaran yang harus dibagi dengan ongkos transportasi, pulsa untuk laporan daring, dan kebutuhan keluarga.

Sebagian memilih mengajar sambil berdagang kecil-kecilan—menjual gorengan sepulang sekolah atau menggarap sawah milik tetangga.

Bukan karena tak cinta profesi, melainkan karena cinta itu perlu disokong beras dan listrik. Keikhlasan, di titik ini, bukan kebajikan romantis; ia adalah strategi bertahan.

Di pedalaman, tantangan bertambah lapis. Madrasah berdiri jauh dari pusat kebijakan, dekat dengan batas kesabaran.

Guru menempuh jarak panjang—kadang berjalan kaki, kadang menumpang kendaraan yang tak selalu datang tepat waktu. Saat hujan, jalan tanah berubah menjadi ujian niat.

Sinyal telepon kerap menghilang, tetapi tuntutan administrasi tetap hadir. Laporan diminta tepat waktu; jaringan tak selalu berpihak. Di sini, profesionalisme sering diuji bukan oleh kurikulum, melainkan oleh cuaca dan jarak.

Fasilitas minim menjadi latar yang tak bisa disangkal. Buku ajar tak selalu cukup; laboratorium adalah kata yang terdengar jauh. Alat peraga dibuat dari kertas bekas, botol plastik, dan kreativitas yang tak pernah tercatat di indikator kinerja.

Guru mengajar sains tanpa mikroskop, matematika tanpa alat ukur memadai, dan literasi digital dengan satu perangkat untuk ramai-ramai.

Namun kelas tetap berjalan. Anak-anak tetap belajar. Seolah ada perjanjian diam: keterbatasan tidak boleh mengalahkan cita-cita.

Minimnya perhatian pemerintah terasa bukan sebagai penolakan terang-terangan, melainkan sebagai senyap yang berkepanjangan.

Program datang dan pergi, sering kali berhenti di pinggir jalan sebelum mencapai madrasah. Data terhimpun, angka dipresentasikan, tetapi kehidupan di ruang kelas jarang disentuh langsung.

Guru honorer madrasah menjalankan kurikulum nasional, menyiapkan murid untuk ujian yang sama, dan membentuk karakter warga negara—namun pengakuan terhadap perannya kerap terhenti pada ucapan terima kasih.

Ada pula kisah-kisah kecil yang jarang masuk laporan. Seorang guru menggantikan jam rekan yang sakit tanpa tambahan honor, demi memastikan kelas tidak kosong. Yang lain membeli kapur dengan uang sendiri agar pelajaran tak terhenti.

Ada yang menunda membeli sepatu baru untuk anaknya, karena di sekolah ada siswa yang perlu buku tulis. Keputusan-keputusan ini tak heroik; ia hanya sunyi dan berulang.

Paradoksnya, semangat sering tumbuh justru dari rasa “masih dikejar”. Ketidakamanan status membuat sebagian guru honorer bekerja lebih giat—datang lebih pagi, pulang lebih sore, siap memikul tugas tambahan.

Bukan untuk dipuji, melainkan agar madrasah tetap berdiri dan kepercayaan orang tua terjaga.

Namun etos kerja yang lahir dari ketakutan bukan fondasi yang sehat. Pendidikan yang adil seharusnya tumbuh dari rasa aman yang mendorong kualitas, bukan dari kecemasan yang memeras tenaga.

Tulisan ini saya buat tidak bermaksud mengadu profesi atau menuduh pihak tertentu. Tapi ingin mengajak kita berhenti sejenak, menatap ruang kelas yang jarang kita kunjungi, dan mendengar suara yang tak selalu sampai ke meja rapat.

Guru honorer madrasah swasta bukan kekurangan dedikasi; mereka kekurangan dukungan. Mereka bukan minta diistimewakan; mereka meminta dipantaskan.

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah bangsa bukan hanya pada tinggi gedung atau tebal laporan, melainkan pada cara ia memperlakukan mereka yang menjaga api pendidikan tetap menyala di tempat paling sunyi.

Jika kita sepakat bahwa mencerdaskan anak bangsa adalah tugas bersama, maka memastikan para penjaganya hidup layak bukan kemurahan hati—ia adalah keadilan.

Dan keadilan, seperti pelajaran pertama di kelas kecil itu, seharusnya diajarkan lewat praktik, bukan sekadar kata.
*

Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi PB. Mathlaul Anwar