Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
Dekan FKIP UNTIRTA
Dalam sejarah politik kebudayaan, kepemimpinan yang beradab tidak pernah lahir dari kehendak instan, melainkan dari proses panjang menjadi pengikut yang setia. Followership bukan posisi pinggiran, melainkan ruang awal pembentukan karakter, etika, dan kesadaran sejarah. Dari proses mengikuti, seseorang belajar membaca arah zaman, memahami struktur kekuasaan, dan menghormati nilai yang diwariskan lintas generasi. Pengalaman melayani melatih kepekaan terhadap kepentingan bersama sekaligus membatasi hasrat pribadi. Kepemimpinan yang matang selalu berakar pada laku sejarah, bukan sekadar legitimasi prosedural. Tanpa proses ini, kekuasaan mudah tergelincir menjadi simbol kosong dan reproduksi ambisi. Karena itu, kaderisasi adalah keniscayaan dalam organisasi yang tangguh, terutama dalam pengelolaan dan keberlanjutan kekuasaan negara.
Magang kepemimpinan merupakan mekanisme kebudayaan yang telah lama dikenal dalam peradaban besar dunia. Dalam tradisi klasik, seseorang tidak diperkenankan memimpin sebelum melewati fase belajar, mengabdi, dan diuji. Magang bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan pendidikan watak dan kesadaran kolektif. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak bawaan. Proses ini membentuk kesabaran historis dan ketahanan moral. Dari magang, seseorang memahami bahwa kekuasaan selalu membawa konsekuensi. Tanpa magang, kepemimpinan kehilangan kedalaman etik.
Sejarah kerajaan-kerajaan besar memperlihatkan bahwa putera mahkota tidak serta-merta duduk di singgasana. Sejak kecil, mereka ditempa mengurus kuda, perisai, dan pedang di bawah bimbingan jenderal senior. Pendidikan ini membangun disiplin, keberanian, dan kepatuhan pada tata komando. Seorang pangeran belajar patuh sebelum memerintah. Ia memahami bahwa kekuasaan menuntut pengendalian diri. Latihan keras itu bukan romantisme militer, melainkan sekolah tanggung jawab. Dari proses itulah lahir raja yang memiliki legitimasi kultural.
Selain latihan militer, para calon raja juga dilibatkan dalam program bela negara. Mereka hidup bersama pasukan elit, menghadapi risiko, dan merasakan langsung beratnya kepemimpinan lapangan. Dalam situasi ini, hierarki diuji oleh solidaritas. Seorang calon pemimpin dinilai dari kesediaan memimpin dari depan, bukan berlindung di balik status. Pengalaman tersebut membentuk ikatan emosional antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi tidak hanya diwariskan, tetapi dibangun melalui keteladanan. Kepemimpinan menjadi hasil proses, bukan semata garis keturunan.
Followership dalam tradisi tersebut bermakna kesediaan tunduk pada sistem nilai dan bimbingan para senior. Jenderal, guru, dan penasihat berfungsi sebagai penjaga kebijaksanaan kolektif. Calon pemimpin belajar menerima koreksi dan batas. Ia dilatih membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan negara. Mekanisme ini menjaga kesinambungan peradaban politik. Tanpa followership, kepemimpinan rawan memutus mata rantai nilai. Kaderisasi menjadi jembatan antar-generasi.
Dalam tradisi kenabian, pola magang kepemimpinan juga tampak jelas. Nabi Musa menjalani masa pengabdian bersama Nabi Syuaib sebelum memimpin Bani Israil. Ia menggembala ternak, hidup sederhana, dan ditempa kesabaran. Dari pengalaman tersebut, Nabi Musa belajar mengelola konflik dan emosi umat. Menggembala menjadi metafora kepemimpinan sosial. Kepemimpinan profetik tidak lahir tiba-tiba. Ia dibentuk melalui kerja nyata dan pengabdian panjang.
Baca Juga:
Nabi Muhammad pun melalui proses followership sosial sebelum menerima amanah kerasulan. Ia dikenal sebagai al-Amin karena kejujuran dan integritasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengalaman berdagang melatih keadilan dan ketelitian. Interaksi sosial membentuk empati dan kepekaan terhadap ketimpangan. Kepemimpinan beliau tumbuh dari kepercayaan publik, bukan paksaan kekuasaan. Integritas mendahului otoritas. Inilah fondasi kepemimpinan yang berakar pada keteladanan hidup.
Dalam praktik politik mutakhir, prinsip followership kerap tersisih oleh menguatnya kecenderungan politik dinasti yang dibenarkan melalui tafsir legalistik konstitusi. Aturan dasar negara yang seharusnya menjadi pagar etika kekuasaan perlahan diregangkan agar selaras dengan kepentingan segelintir elite. Proses kaderisasi yang panjang dan berlapis digantikan oleh percepatan akses kekuasaan berbasis garis keluarga. Publik menyaksikan bagaimana perubahan norma dilakukan bukan untuk memperkuat institusi, melainkan untuk mengamankan kesinambungan pengaruh. Situasi ini menutup ruang meritokrasi dan menggerus kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi. Kepemimpinan lahir tanpa proses pengabdian yang memadai. Dalam perspektif politik kebudayaan, praktik semacam ini mencerminkan kemiskinan etika bernegara.
Followership yang sehat sejatinya bukan kepatuhan membuta. Ia justru menumbuhkan kesetiaan kritis terhadap visi bersama. Seorang pengikut belajar membedakan antara figur dan nilai. Ia setia pada tujuan jangka panjang, bukan pada kepentingan sesaat. Dari proses ini lahir keberanian moral untuk mengingatkan dan meluruskan arah. Kepemimpinan yang lahir dari followership semacam ini lebih tahan uji. Politik kebudayaan membutuhkan etika kesetiaan yang dewasa. Tanpanya, kekuasaan mudah menyimpang.
Paragraf 10
Ketika proses magang, pengabdian, dan kesetiaan telah dijalani, barulah seseorang layak memimpin. Tongkat kepemimpinan melambangkan arah dan ketegasan nilai. Kursi kepemimpinan melambangkan mandat rakyat dan tanggung jawab publik. Keduanya bukan simbol kemewahan, melainkan beban sejarah. Dalam kebudayaan, simbol hanya bermakna jika sejalan dengan laku hidup. Tanpa proses, simbol kehilangan ruh. Kepemimpinan pun berubah menjadi sekadar posisi.
Pemimpin yang tumbuh dari followership memahami arti disiplin dan pengorbanan. Ia tidak alergi terhadap kritik karena pernah berada di posisi diperintah. Ia menyadari bahwa kekuasaan memiliki batas etis. Pengalaman mengikuti membentuk empati dan rasa keadilan. Inilah modal sosial kepemimpinan yang langka. Politik kebudayaan menuntut pemimpin semacam ini agar kekuasaan tetap manusiawi. Kepemimpinan tanpa empati hanya menciptakan jarak.
Followership menuju leadership merupakan mekanisme kebudayaan untuk mencegah krisis kekuasaan. Ia menyaring ambisi yang dangkal dan membentuk kepemimpinan yang matang. Kaderisasi menjadi sarana regenerasi nilai, bukan sekadar regenerasi elite. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah historis, bukan tujuan pribadi. Dalam kerangka ini, kekuasaan berfungsi melayani kehidupan bersama. Politik kembali menemukan ruh etikanya. Peradaban pun terawat.
Politik kebudayaan menuntut pemimpin yang lahir dari proses mengikuti yang panjang dan jujur. Seperti putera mahkota yang ditempa oleh pedang dan disiplin, atau nabi yang ditempa oleh pengabdian, kepemimpinan lahir dari laku, bukan slogan. Magang, kesetiaan pada visi, dan kaderisasi adalah prasyarat etis sebelum memegang tongkat dan menduduki kursi. Dari followership yang tulus lahir leadership yang berkeadaban. Inilah jalan sunyi kepemimpinan sejati. Jalan yang menjaga nilai, manusia, dan masa depan negara.*
Baca Juga:
