Serang, (icmibanten.or.id) — Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 58 Universitas Bina Bangsa (UNIBA) melalui Bidang 5: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik, dan Inovasi Teknologi melaksanakan program pembuatan dan penyerahan Peta Desa di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang. Program ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan tata kelola informasi wilayah, memperjelas batas administrasi, serta mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik desa.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi dan koordinasi mahasiswa KKM 58 UNIBA yang menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan peta informasi wilayah desa yang memadai dan mutakhir. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemetaan potensi desa, penataan infrastruktur, serta perencanaan pembangunan wilayah di Desa Sambilawang. Berangkat dari kondisi tersebut, Bidang 5 menginisiasi program pemetaan wilayah sebagai solusi nyata yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses pengumpulan data spasial, observasi lapangan, serta survei batas wilayah bersama perangkat Desa Sambilawang. Setelah seluruh data terverifikasi, mahasiswa KKM menyusun dan merancang Peta Desa Sambilawang yang memuat batas wilayah, sebaran pemukiman, fasilitas umum, hingga potensi desa secara informatif dan sistematis.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya berupaya menyediakan sarana visualisasi wilayah, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan dan berbasis data melalui penyediaan infrastruktur informasi geografis yang memiliki dampak besar bagi tata kelola desa. Kehadiran peta desa ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses informasi spasial bagi warga, pendatang, maupun perangkat desa dalam mengambil keputusan strategis.

Pemerintah Desa Sambilawang beserta masyarakat menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian dan kerja keras mahasiswa KKM 58 UNIBA yang telah menghadirkan solusi atas salah satu kebutuhan penting desa, yaitu ketersediaan peta wilayah yang akurat dan informatif. Kehadiran peta desa diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perencanaan pembangunan desa ke depan.

Melalui program pembuatan dan penyerahan peta desa ini, KKM Kelompok 58 Universitas Bina Bangsa berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, tertata, dan berkemajuan. Program ini juga menjadi wujud sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun Desa Sambilawang yang lebih baik melalui penguatan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi geografis yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

#KKM58UNIBA

The post Petakan Wilayah, Perkuat Tata Kelola: KKM 58 UNIBA Serahkan Peta Desa Sambilawang appeared first on ICMI BANTEN.

Penguatan Tradisi Pesantren di Kota Santri Pandeglang yang Penuh Asa dan Lebih Moderat

Oleh :
UIS (Uung Ibnu Shobari)
✓ Ketua Koperasi Syariah MUI Pandeglang
✓ Khaadimul Madeenah

Di tengah hiruk pikuk dinamika ummat, Allah ﷻ kembali menitipkan amanah besar kepada salah satu putra terbaik Pandeglang.

K.H. Tb. Uuf Zaki Gufron Ma’ani kini dipercaya menjadi Nahkoda baru MUI Kota Santri Pandeglang.

Beliau adalah sosok yang nampak sangat tawadhu’ di sela-sela kesibukannya menahkodai MALNU PUSAT, JATMAN Provinsi Banten, dan seabrek amanah lainnya. Tapi jika saatnya tiba di mimbar ilmu, karakter kelembutannya berubah. Abah Kyai Uuf menjelma menjadi “singa podium” dengan kepiawaian ilmu keagamaannya. Tafaqquh fiddeen yang nyata.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama”
QS. Fathir (35): 28

Rasa takut dan ilmu inilah yang Insya Allah menjadi kompas beliau dalam memimpin.

Selama 5 tahun terakhir beliau juga telah teruji di MUI sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Dakwah. Ladang khidmat yang mengasah cara berfikir moderat, mendidik, dan mencerahkan.

ESTAFET DARAH DAN ADAB KEPEMIMPINAN

Beliau jelas banyak belajar dari kakak biologisnya:
Almaghfurlah K.H. Hamdi Ma’ani. Sosok yang pernah memimpin MUI Pandeglang, lalu melanjutkan khidmat sebagai Ketum MUI Provinsi Banten.

Sebuah perjalanan yang puncaknya luar biasa: wafat dan dimakamkan di Maqbaroh Ma’la Makkah Al-Mukarromah. Di tempat yang sama dengan keluarga Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Husnul khotimah yang menjadi do’a kita semua.

Kini, estafet darah leadership itu melebur. Amanah itu turun kepada adiknya. Darah yang sama, guru yang sama, wasiat yang sama: Khidmatul Ummah.

Dan perlu digarisbawahi:
Estafet ini bukan KKN dalam arti umum. Melainkan estafet berdasarkan Kualitas, Kapasitas, dan NKRI. Karena yang dicari ummat bukan nasab kosong, tapi ilmu, adab, dan pengabdian yang nyata.

Tanda kesyukuran atas terselenggaranya Musyawarah Daerah XI MUI Pandeglang Kamis, 4 September 2026 (21 Rabiul Awwal 1448) ini dihantarkan oleh sistem sidang Tim Formatur yang sangat objektif. 13 personil yang terdiri dari: 3 KSB Demisioner, 3 Ormas Besar di Pandeglang [MA, NU & MD], 2 Unsur Forum Pesantren [FSPP dan RMI], 4 Delegasi Kecamatan, 1 Dewan Pertimbangan, Plus Unsur MUI Provinsi Banten sebagai Pendamping.

Semua bermusyawarah atas dasar pedoman organisasi yang sehat, berdaulat, dan mufakat. Inilah demokrasi ala pesantren.

ESTAFET KEPEMIMPINAN ORGANIK

Kolumnis sangat faham. Tulisan ini bukan hiperbola.
Jika kita buka lembaran sejarah MUI Pandeglang, kita akan melihat polanya jelas:

Estafet itu rapi. Dari dipiloti oleh kakak kandungnya, dilanjutkan oleh alim wakilnya K.H. Yusuf Zamzami Al-Barbasy selaku Ketum Demisioner 2026, hingga kini sampai ke Abah Kyai Uuf.

Para sepuh yang alim ini adalah bukti. Bahwa estafet kepemimpinan di MUI Pandeglang sangat sehat. Dimenej oleh para pemangku jabatan yang Insya Allah profesional, akademisi, cendekiawan, dan tentu dengan kearifan serta kealiman para pinisepuh Kota Santri.

KIPRAH DAN HARAPAN: PANDEGLANG LEBIH BAROKAH

Di pundak Abah Kyai Uuf kini ada visi besar untuk 5 tahun ke depan:
Menjadikan ruang MUI jauh dari muatan politik apapun, dengan tetap menjadi wadah mitra strategis Pemerintah yang berdaulat.

Sebuah kompas yang jernih. Agar MUI kembali fokus pada tugas kenabian: rahmatan lil ‘alamin.
Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”
QS. Al-Anbiya (21): 107

Agar MUI kembali fokus pada 3 hal:

1. Menguatkan Tradisi Pesantren : Menjadikan fatwa dan tausiyah MUI berakar pada tradisi salaf, tapi bahasa dan geraknya moderat, sejuk, dan merangkul.
2. Menjaga Wasathiyah : Menjadi penengah ummat. Menjauhkan Pandeglang dari perpecahan, mendekatkan pada ukhuwah.
3. Menghidupkan Ekonomi Umat : Dari hulu pesantren sampai hilir koperasi syariah. Agar dakwah tidak hanya bicara akhirat, tapi juga mensejahterakan dunia.

Kami semua berharap dan terus bermunajat agar di tubuh MUI Pandeglang penuh dengan do’a. Semoga Allah ﷻ berikan Abah Kyai Uuf kekuatan, kesehatan, keluasan ilmu, dan keistiqamahan.

Karena kami yakin: Yang menanam hari ini, akan dipanen anak cucu 100 tahun kemudian.

Wallaahu A’lamu Bissowwab
Allaahul Musta’aan Wahdinasshiraathal Mustaqeem(oenkmms48)

The post K.H. TB. UUF ZAKI GUFRON MA’ANI JADI PILOT MUI PANDEGLANG appeared first on ICMI BANTEN.

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Media dan Kebijakan Publik

Pagi itu saya membaca halaman depan koran dan menemukan judul yang cukup menggelitik: “Pendapatan Merosot, Kinerja Bapenda Disorot.” Saya membacanya sambil menyeruput kopi hangat, lalu teringat satu kalimat seorang kawan ketika berbicara soal pajak. Kalimat sederhana itu berbunyi: “Saya mah mau bayar, duitnya juga ada. Tapi kenapa ngurusnya malah dipersulit?”

Pajak, bagi pemerintah daerah, adalah sumber penting pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Bagi masyarakat, pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahun tanpa terkecuali. Di antara keduanya terdapat hubungan yang semestinya berjalan sederhana dan saling menguntungkan.

Data resmi Bapenda Banten hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp5,54 triliun. Angka tersebut baru merealisasikan sekitar 54,97 persen dari target tahunan sebesar Rp10,08 triliun. Realisasi ini menyisakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan hingga penghujung tahun anggaran.

Struktur Pendapatan Asli Daerah Banten masih sangat bergantung kepada sektor pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang realisasi terbesar, disusul oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama. Potensi objek pajak lain yang belum tergali maksimal memerlukan strategi komprehensif.

Persoalan optimalisasi pendapatan daerah ini tentu bukanlah sebuah cerita baru bagi birokrasi pemerintahan. Pada tahun-tahun sebelumnya, dinamika pencapaian target anggaran juga diwarnai perdebatan serupa mengenai efektivitas penagihan. Artinya, tantangan menggali potensi pendapatan merupakan masalah struktural menahun.

Sorotan publik terhadap kinerja Bapenda perlu dibaca secara proporsional dan objektif. Lembaga tersebut bukan satu-satunya penentu naik turunnya angka penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Kondisi ekonomi makro, daya beli masyarakat, hingga sistem administrasi turut menentukan keberhasilan pencapaian target.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan kerap menjadi instrumen andalan untuk menarik kembali penunggak pajak. Namun, kebijakan ini sering kali melahirkan dilema moral hazard di tengah masyarakat. Warga yang tadinya berniat taat justru belajar untuk sengaja menunggu momen penghapusan denda.

Di satu sisi, Bapenda Banten sempat mencoba mengubah pola pikir masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak patuh. Di sisi lain, instrumen insentif terbatas kembali terpaksa dihadirkan demi mengejar target jangka pendek. Tarik-menarik kepentingan psikologis ini menuntut kehati-hatian tingkat tinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sebanyak 960 pegawai Bapenda dikerahkan mendatangi wajib pajak secara langsung. Pendekatan door to door ini dirancang persuasif, edukatif, dan humanis untuk menyadarkan warga. Petugas mengetuk pintu rumah bukan untuk menyita, melainkan mengingatkan pentingnya pembangunan.

Namun, di titik inilah sebuah ironi kontradiktif muncul ke permukaan publik secara nyata. Negara sibuk melakukan jemput bola mendatangi warga yang belum membayar kewajiban pajaknya. Sementara itu, warga yang datang membawa uang justru sering dipulangkan karena masalah birokrasi.

Logika masyarakat awam tentu saja sangat sederhana dalam memandang persoalan administrasi ini. Ketika seseorang datang dengan niat baik menyerahkan uang, mereka tidak ingin direpotkan prosedur berbelit. Persyaratan hukum memang penting, tetapi pelayanan prima jauh lebih utama.

Biaya membayar pajak ternyata tidak hanya dihitung dari nominal rupiah pada selembar tagihan. Ada biaya waktu, ongkos perjalanan, antrean panjang, hingga energi psikologis yang harus dikorbankan. Semakin tinggi hambatan birokrasi, semakin besar pula keengganan warga menuntaskan kewajiban.

Persoalan integritas aparatur penegak aturan juga menjadi variabel penentu dalam membangun kepercayaan publik. Kasus penyimpangan oknum masa lalu, meskipun bersifat kasuistik, sering kali mencoreng nama baik institusi. Transparansi mutlak diperlukan untuk merawat marwah lembaga perpajakan daerah.

Gaya hidup aparatur birokrasi yang tampak mencolok di hadapan masyarakat sering memantik tanya kritis. Meskipun bukan bukti pelanggaran hukum, persepsi sosial ini memperlebar jarak psikologis. Kepercayaan rakyat hanya akan tumbuh subur di atas keteladanan yang nyata.

Hubungan moral antara rakyat dan negara kini sedang diuji melalui kualitas pelayanan publik sehari-hari. Jika rakyat merasa dirugikan oleh pelayanan buruk, kepatuhan sukarela akan segera runtuh perlahan. Keadilan fiskal harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan wajib pajak.

Dampak dari tidak tercapainya target pendapatan daerah akhirnya merembes ke ruang fiskal internal pemerintahan. Isu penyesuaian tunjangan kinerja aparatur sipil negara turut menghangat di tengah pembahasan anggaran. Hal ini membuktikan bahwa pajak adalah ekosistem yang saling mengikat.

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya bertanya mengapa warga enggan membayar kewajiban fiskalnya. Pertanyaan fundamental yang harus dijawab adalah sejauh mana birokrasi telah mempermudah prosedur pelayanan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi adalah kunci utama perbaikan.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menjadikan hambatan birokrasi sebagai pembenaran untuk mangkir. Kesadaran kolektif bernegara menuntut kedewasaan moral dalam memenuhi tanggung jawab pembangunan. Kepatuhan pajak adalah bentuk partisipasi nyata mencerdaskan bangsa.

Digitalisasi layanan Samsat yang dikembangkan saat ini harus benar-benar berorientasi pada kemudahan pengguna akhir. Teknologi informasi tidak boleh sekadar memindahkan kerumitan loket konvensional ke dalam layar gawai digital. Efisiensi nyata adalah tolok ukur utama keberhasilan sistem.

Melalui perenungan kontemplatif ini, kita menyadari bahwa masa depan penerimaan daerah berada pada jembatan kepercayaan. Bukan seberapa keras negara memaksa, melainkan seberapa tulus pelayanan diberikan. Wallahualam.*

The post Ketika Pajak Tak Lagi Mudah Dipercaya appeared first on ICMI BANTEN.

Membaca Jejak Demokrasi di Balik Muktamar ke-35 NU

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengurus ICMI Orwil Banten

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akhirnya selesai. Dari arena Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, lahir dua nama yang akan menjadi nakhoda NU lima tahun ke depan: KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Miftachul dipilih secara mufakat oleh AHWA, sedangkan Gus Kikin juga ditetapkan melalui musyawarah AHWA setelah melewati proses penjaringan dari para muktamirin.

Saya tidak hadir di arena Muktamar. Karena itu, saya tidak hendak berpura-pura mengetahui secara persis bagaimana percakapan berlangsung di ruang-ruang sidang, bagaimana lobi terjadi di lorong-lorong, siapa berbicara dengan siapa, atau bagaimana para pemilik suara menentukan nama yang mereka tulis. Saya hanya membaca berita, mengikuti perkembangan dari kejauhan, lalu mencoba mempertemukan potongan-potongan informasi yang tersedia. Justru karena berada di luar arena itulah saya menemukan satu pertanyaan yang menggelitik: bagaimana ratusan kepala yang berbeda bisa menghasilkan susunan pilihan yang sedemikian rapi?

Pertanyaan itu muncul ketika melihat komposisi sembilan anggota AHWA yang akhirnya ditetapkan. Dari 539 surat usulan yang masuk, sembilan nama dengan suara tertinggi ditetapkan menjadi AHWA. KH Nurul Huda Djazuli memperoleh 485 suara, Tgk KH Nuruzzahri Yahya 477, KH Baharuddin HS 392, KH Miftachul Akhyar 350, KH Afifuddin Muhajir 339, KH Anwar Iskandar 326, KH Anwar Manshur 303, KH Said Aqil Siroj 273, dan KH Abun Bunyamin 268 suara.

Lalu kita melihat proses penjaringan calon Ketua Umum. Mekanismenya berbeda. Perwakilan PCNU, PWNU, dan PCINU mengusulkan nama-nama calon Ketua Umum. Setelah melalui verifikasi persyaratan, lima nama akhirnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rais Aam terpilih dan dimusyawarahkan AHWA: Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin. Gus Kikin berada di posisi teratas dalam tabulasi awal dengan 472 suara, jauh meninggalkan kandidat berikutnya yang memperoleh 262 suara.

Di sinilah saya mulai membayangkan Muktamar itu seperti memiliki dua kamar, meskipun tentu saja istilah ini hanya metafora, bukan istilah resmi dalam Tatib. Kamar pertama adalah ruang kandidasi AHWA: siapa saja ulama yang dianggap layak menjadi bagian dari majelis yang akan menentukan kepemimpinan. Kamar kedua adalah ruang kandidasi Ketua Umum: siapa saja yang dianggap layak memimpin Tanfidziyah. Menariknya, sembilan AHWA terpilih tidak muncul dalam lima nama calon Ketua Umum yang akhirnya dimusyawarahkan. Sebaliknya, lima calon Ketua Umum tersebut juga tidak menjadi bagian dari sembilan AHWA terpilih.

Saya tahu, kita harus berhati-hati di sini. Fakta bahwa dua kelompok itu tidak beririsan belum otomatis membuktikan adanya daftar rahasia, instruksi tertentu, atau kesepakatan yang sudah disusun sebelumnya. Kita belum memiliki bukti mengenai itu. Bisa saja ada pedoman teknis, bisa saja ada penjelasan pimpinan sidang, bisa saja ada kriteria yang membuat para muktamirin memahami dua kategori tersebut. Bisa pula ada konsolidasi informal di tingkat PWNU, PCNU, dan PCINU. Bahkan mungkin semuanya bekerja secara bersamaan. Tetapi kita belum tahu. Dan karena belum tahu, saya justru harus berhenti sejenak dari godaan untuk mengubah kemungkinan menjadi kepastian.

Sebab secara manusiawi, pertanyaan itu memang menarik. Ratusan muktamirin bukanlah satu kepala yang dikendalikan oleh satu tangan. Mereka datang dari latar daerah yang berbeda, pengalaman organisasi yang berbeda, kedekatan yang berbeda, dan tentu saja preferensi yang berbeda. Dalam keadaan seperti itu, secara intuitif kita mungkin membayangkan adanya sedikit irisan. Seorang kiai bisa saja dianggap layak menjadi AHWA sekaligus dianggap pantas menjadi Ketua Umum. Seorang organisatoris bisa saja sekaligus memiliki kapasitas keulamaan. Batas antara kedua kategori itu tidak selalu merupakan batas alamiah.

Ambillah Gus Kikin sebagai contoh. Ia tentu bukan figur yang asing dengan tradisi keulamaan NU. Pada saat yang sama, ia memiliki pengalaman organisatoris yang membuatnya masuk akal jika dipertimbangkan sebagai calon Ketua Umum. Sebaliknya, KH Nurul Huda Djazuli, yang menjadi peraih suara tertinggi dalam tabulasi AHWA, bukan berarti tidak memiliki kapasitas organisatoris. Karena itu, secara konseptual, tidak ada alasan alamiah yang membuat satu nama mustahil berada di dua kategori. Tetapi faktanya, sembilan nama AHWA terpilih dan lima nama calon Ketua Umum yang akhirnya dimusyawarahkan berada dalam kelompok yang berbeda.

Maka pertanyaan saya bukan, “Siapa yang mengatur?” Pertanyaan saya lebih sederhana: “Apa yang membuat para pemilik suara memahami perbedaan itu?” Sebab sebelum seseorang menuliskan nama di atas kertas, ia harus terlebih dahulu mengetahui pertanyaan apa yang sedang dijawab. Ketika yang ditanyakan adalah siapa yang layak menjadi AHWA, tentu pertimbangan yang muncul berbeda dengan ketika yang ditanyakan adalah siapa yang layak menjadi Ketua Umum. Di sinilah pedoman, kriteria, informasi, komunikasi, bahkan budaya organisasi menjadi penting.

Demokrasi, dengan demikian, ternyata tidak hanya berlangsung ketika suara dihitung. Demokrasi sudah bekerja jauh sebelum tangan menyentuh kertas. Sebelum nama ditulis, ada informasi yang masuk ke kepala. Sebelum informasi membentuk pilihan, ada percakapan yang berlangsung. Sebelum percakapan, ada pengalaman, persepsi, hubungan sosial, pengetahuan organisasi, bahkan mungkin konsolidasi. Maka suara yang kita lihat di dalam kotak sebenarnya hanyalah ujung dari sebuah proses panjang yang sebagian besarnya tidak terlihat.

Kita sering terpesona oleh angka karena angka tampak objektif. 485 suara terlihat jelas. 477 suara terlihat jelas. 472 suara juga terlihat jelas. Tetapi angka hanya memberi tahu kita apa yang terjadi, bukan selalu mengapa hal itu terjadi. Angka dapat memberitahu bahwa Gus Kikin memperoleh dukungan paling tinggi dalam penjaringan calon Ketua Umum. Angka juga menunjukkan bahwa Miftachul Akhyar bukan peraih suara terbanyak dalam tabulasi AHWA. Tetapi angka tidak serta-merta menceritakan percakapan yang menghasilkan angka itu.

Fenomena Miftachul Akhyar menjadi menarik justru karena di sinilah kita menemukan bahwa AHWA bukan sekadar mesin yang mengubah ranking suara menjadi jabatan. Miftachul memperoleh 350 suara dalam pemilihan anggota AHWA, berada di bawah Nurul Huda Djazuli, Nuruzzahri Yahya, dan Baharuddin HS. Namun setelah sembilan anggota AHWA terpilih, mereka bermusyawarah dan secara mufakat menetapkan Miftachul sebagai Rais Aam.

Artinya, peraih suara terbanyak AHWA tidak otomatis menjadi Rais Aam. Muktamirin memberikan mandat kepada sembilan orang untuk menjadi AHWA, bukan memberikan mandat langsung kepada peraih suara tertinggi untuk menjadi Rais Aam. Setelah mandat itu diberikan, sembilan orang tersebut memiliki kewenangan untuk bermusyawarah dan menentukan siapa yang dianggap paling tepat menjadi Rais Aam. Di sini terlihat bahwa mekanisme AHWA memang dimaksudkan sebagai mekanisme seleksi, bukan sekadar tabulasi ranking.

Hal yang menarik terjadi pada Gus Kikin. Ia memperoleh 472 suara dalam penjaringan calon Ketua Umum, terpaut 210 suara dari kandidat berikutnya yang memperoleh 262 suara. Secara formal, AHWA memiliki kewenangan untuk memilih dari nama-nama yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan persetujuan Rais Aam terpilih. Tetapi AHWA kemudian memilih Gus Kikin. Dengan demikian, keputusan akhir AHWA bertemu dengan preferensi elektoral paling kuat yang muncul dari muktamirin.

Di sinilah saya tersenyum sendiri ketika mengingat istilah sederhana yang muncul dalam percakapan saya dengan seorang kawan, bahwa: “AHWA sepertinya tidak mau ambil risiko.” Hehe. Tentu ini bukan fakta tentang motif sembilan anggota AHWA. Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan ketika bermusyawarah. Tetapi sebagai pembacaan politik kelembagaan, ada sesuatu yang menarik. Mereka memiliki kewenangan untuk memilih siapa pun dari kandidat yang memenuhi syarat, tetapi mereka akhirnya memilih nama yang memperoleh dukungan paling kuat dari muktamirin.

Mungkin inilah salah satu wajah kebijaksanaan dalam penggunaan kewenangan. Memiliki hak untuk berbeda tidak selalu berarti harus berbeda. AHWA tidak kehilangan otoritasnya hanya karena memilih peraih suara terbanyak. Justru otoritasnya tetap terlihat karena mereka mempunyai kewenangan untuk menentukan, tetapi menggunakan kewenangan tersebut dengan mempertimbangkan arah yang sudah tampak dalam aspirasi Muktamar. Kalau suara Gus Kikin hanya berbeda tipis dengan kandidat lain, mungkin ruang interpretasinya lebih lebar. Tetapi selisih 210 suara memberikan pesan yang cukup terang.

Di sini demokrasi dan musyawarah tidak harus ditempatkan sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Demokrasi memberikan aspirasi. Musyawarah memberikan pertimbangan. Demokrasi menyediakan arah. Musyawarah mencari kematangan. Demokrasi memberi mandat. AHWA menerima mandat itu untuk melakukan seleksi. Bahkan salah satu alasan yang pernah disampaikan KH Zulfa Mustofa mengenai mekanisme baru tersebut adalah keinginan menggabungkan election dan selection, bukan menjadikan pemilihan sebagai kompetisi suara semata.

Saya kira gagasan itu menarik untuk direnungkan lebih jauh. Selama ini kita sering memahami demokrasi secara sederhana: siapa memperoleh suara terbanyak, dialah pemenangnya. Padahal dalam organisasi besar, terutama organisasi yang memiliki tradisi keulamaan dan musyawarah, demokrasi dapat dirancang secara berlapis. Suara mayoritas tidak dihapus, tetapi juga tidak dijadikan satu-satunya sumber legitimasi. Muktamirin memberikan mandat, sementara AHWA diberikan ruang untuk menggunakan pertimbangan.

Tetapi di sinilah transparansi menjadi sangat penting. Semakin besar kewenangan diberikan kepada sebuah majelis kecil, semakin penting pula masyarakat organisasi mengetahui bagaimana kewenangan itu bekerja. Kalau sembilan orang diberi kewenangan memilih, kita perlu mengetahui kriteria siapa yang boleh menjadi sembilan orang itu. Kalau mereka diberi kewenangan memilih Rais Aam dan Ketua Umum, kita perlu memahami bagaimana mekanisme musyawarahnya. Bukan karena kita harus mencurigai mereka, melainkan karena legitimasi yang sehat membutuhkan kejelasan proses.

Dan di sinilah pertanyaan tentang “pedoman” yang menjadi rujukan muktamirin. Saya belum mengetahui secara utuh apakah dalam teknis penjaringan AHWA dan calon Ketua Umum terdapat daftar nama, formulir tertentu, instruksi khusus, larangan rangkap kandidasi, atau penjelasan lain yang membuat para pemilik suara memahami batas kedua kategori tersebut. Karena itu, saya tidak ingin menyimpulkan bahwa kerapian hasil pasti merupakan akibat dari suatu komando. Kita belum memiliki data untuk mengatakan demikian.

Tetapi sebaliknya, saya juga merasa tidak sehat kalau karena belum memiliki data itu kita kemudian berkata, “Ah, semuanya pasti berlangsung spontan dan alamiah.” Itu juga sebuah kesimpulan yang terlalu cepat. Yang paling sehat adalah menempatkan diri di tengah: kita mengetahui hasilnya, kita melihat polanya, kita mengajukan pertanyaan, tetapi kita menahan diri dari memastikan sesuatu yang belum kita ketahui. Di situlah menurut saya literasi politik bekerja.

Sebab dalam banyak persoalan organisasi dan politik, manusia sering melakukan kesalahan yang sama: mengubah kemungkinan menjadi kepastian. Ada kemungkinan konsolidasi, lalu disebut sudah pasti ada komando. Ada kemungkinan pedoman teknis, lalu disebut sudah pasti ada daftar nama. Ada kemungkinan kesepakatan informal, lalu dianggap sebagai bukti rekayasa. Padahal antara “mungkin”, “indikasi”, dan “terbukti” terdapat jarak yang harus dihormati.

Justru menurut saya, jarak itulah yang membuat Muktamar ke-35 NU menarik untuk direnungkan. Kita tidak harus menjadi orang dalam untuk belajar dari sebuah proses. Kadang-kadang orang luar justru memiliki kesempatan untuk melihat hasil dengan jarak yang lebih tenang. Kita tidak terlibat dalam lobi, tidak berada dalam kubu, tidak ikut menulis nama, dan tidak menyaksikan percakapan tertutup. Yang kita punya hanyalah data yang muncul ke permukaan. Dari data itu kita belajar membaca, bukan mengarang.

Saya melihat Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah eksperimen menarik tentang hubungan antara suara, mandat, seleksi, dan kebijaksanaan. Miftachul Akhyar mengajarkan bahwa peraih suara terbanyak dalam memilih AHWA tidak otomatis menjadi Rais Aam. Gus Kikin menunjukkan bahwa peraih suara terbanyak dalam penjaringan calon Ketua Umum tidak otomatis menjadi Ketua Umum, tetapi akhirnya justru dipilih oleh lembaga yang memiliki kewenangan seleksi. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa suara muktamirin penting, tetapi bukan satu-satunya mekanisme keputusan.

Dan mungkin di situlah letak pelajaran terbesarnya. Kekuasaan tidak selalu menjadi bijaksana ketika ia digunakan semaksimal mungkin. Kadang kekuasaan justru menjadi bijaksana ketika ia tahu batas penggunaannya. AHWA memiliki hak untuk memilih. Tetapi ketika mereka memilih Gus Kikin, keputusan itu sekaligus memperlihatkan bahwa hak memilih tidak harus digunakan untuk mengabaikan preferensi terbesar yang telah muncul dari forum.

Maka saya kembali kepada pertanyaan awal: sebelum suara jatuh, apa yang terjadi? Saya tidak tahu seluruh jawabannya. Mungkin ada pedoman. Mungkin ada penjelasan teknis. Mungkin ada konsolidasi. Mungkin ada tradisi organisasi yang membuat para muktamirin sudah memahami siapa yang layak berada di masing-masing kategori. Mungkin semuanya benar dalam kadar tertentu. Yang jelas, pilihan tidak pernah lahir dari ruang kosong.

Manusia tidak pernah memilih hanya dengan tangannya. Ia memilih dengan pengetahuannya, dengan pengalaman hidupnya, dengan informasi yang diterimanya, dengan lingkungan sosialnya, dengan keyakinannya, dan kadang-kadang dengan percakapan yang bahkan tidak pernah masuk ke berita. Karena itu, kalau kita ingin memahami demokrasi secara lebih dewasa, jangan hanya bertanya siapa yang menang dalam pemungutan suara. Tanyakan pula bagaimana pilihan itu terbentuk sebelum pemungutan suara berlangsung.

Muktamar telah selesai. Ketua Umum telah ditetapkan. Rais Aam telah dipilih. Perdebatan mengenai siapa yang menang mungkin segera bergeser menjadi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka yang menang. Tetapi bagi saya, masih ada satu pelajaran yang layak disimpan: demokrasi bukan hanya perkara menghitung suara, melainkan juga memahami perjalanan suara itu sebelum menjadi angka. Dan dalam perjalanan itulah terdapat informasi, persepsi, konsolidasi, pedoman, kebijaksanaan, bahkan misteri kecil yang belum kita ketahui.

Maka saya memilih berhenti pada pertanyaan, bukan tuduhan. Bukan karena saya tidak punya dugaan, tetapi karena saya tahu dugaan bukanlah data. Saya boleh membaca pola, tetapi tidak boleh memaksa pola menjadi kesimpulan. Saya boleh merasa ada sesuatu yang menarik, tetapi tidak boleh menjadikan rasa menarik itu sebagai bukti. Sebab mungkin justru itulah pelajaran paling sederhana dari sebuah Muktamar: ketika kita diberi kesempatan untuk memilih, kita membutuhkan kebebasan; tetapi ketika kita diberi kesempatan untuk menilai, kita membutuhkan kebijaksanaan.

Dan barangkali, yang paling menarik dari Muktamar ke-35 NU bukan hanya siapa yang duduk di kursi Rais Aam dan Ketua Umum. Yang lebih menarik adalah bagaimana sebuah organisasi besar mencoba mempertemukan suara banyak orang dengan pertimbangan segelintir orang yang dipercaya. Di sana ada demokrasi, ada musyawarah, ada representasi, ada otoritas, dan tentu saja ada manusia dengan segala keterbatasannya. Kita boleh mengkritisi desainnya, mempertanyakan prosesnya, bahkan mengusulkan perbaikannya. Tetapi satu hal harus kita jaga: jangan sampai keinginan memahami proses membuat kita kehilangan keadaban dalam menilai manusia yang menjalankannya.

Sebelum suara menjadi angka, ia terlebih dahulu menjadi pengetahuan di kepala manusia. Sebelum nama menjadi keputusan, ia terlebih dahulu melewati percakapan yang panjang. Dan sebelum keputusan menjadi sejarah, ia terlebih dahulu menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kita belum mengetahui seluruh cerita yang berlangsung di balik pintu-pintu Muktamar. Tetapi kita bisa belajar satu hal dari celah ketidaktahuan itu: yang tidak kita ketahui jangan menjadi tuduhan, dan yang kita ketahui jangan menjadi kesombongan. Di antara keduanya ada ruang yang bernama pencarian.

Selamat kepada Nahdlatul Ulama atas suksesnya Muktamar ke-35. Selamat kepada KH Miftachul Akhyar yang dipercaya kembali menjadi Rais Aam, dan selamat kepada Gus Kikin yang menerima amanah sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Semoga yang menang tidak kemudian terbang terlalu tinggi sampai lupa melihat yang berjalan di bawah, dan yang kalah tidak sampai merana lalu merasa dunia NU kiamat gara-gara nama sendiri tidak masuk berita acara. Hehe.

Mudah-mudahan setelah palu sidang diketuk, semua kembali ke rumah besar: ngopi bersama, ngaji bersama, bekerja bersama. Jangan sampai karena tidak puas dengan hasil Muktamar, lalu bikin organisasi tandingan; apalagi kemudian mencari-cari pintu pengadilan untuk memindahkan arena musyawarah ke ruang sidang. Sebab organisasi itu kalau sudah punya dua kepengurusan, biasanya yang bertambah bukan amalnya, melainkan kop surat, stempel, grup WhatsApp, dan rapat-rapat klarifikasi. Hehe.

Saya leluasa tertawa karena saya sedang menyentil diri sendiri. Pengalaman itu bukan cerita orang lain. Saya sendiri kini menjadi salah satu tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa hasil Muktamar Mathla’ul Anwar. Akibatnya, energi terkuras, pikiran tersedot, waktu tersita, tenaga terbagi; sementara di depan mata masih ada pekerjaan besar organisasi yang mestinya segera dikerjakan. Kadang saya berpikir, betapa lucunya manusia: sudah diberi organisasi untuk mengurus umat, malah sibuk mengurus siapa yang paling sah mengurus organisasi. Sudah selesai Muktamar, bukannya membuka halaman kerja, malah membuka berkas gugatan.

Maka semoga pengalaman kecil yang sedang saya jalani ini cukup menjadi ibrah: kalah-menang dalam Muktamar mestinya hanya satu bab dalam perjalanan organisasi, bukan alasan untuk menulis buku tandingan sepanjang hayat. Sebab jabatan akan berganti, kepengurusan akan berganti, bahkan gugatan pun suatu hari akan selesai; tetapi pekerjaan besar di depan mata tidak boleh ikut ditunda. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan merana; yang penting setelah Muktamar, mari kembali bekerja. Wallahualam.*

Binuangeun Banten Selatan
Senin, 31 Agustus 2026

The post Sebelum Suara Jatuh appeared first on ICMI BANTEN.

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus LK 1 HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung Tahun 1992

Persoalannya bukan seberapa banyak kader HMI berada di berbagai posisi, melainkan dengan cara apa posisi itu diperoleh dan nilai apa yang dibawanya setelah sampai di sana. Sebab kemenangan tanpa integritas hanyalah keberhasilan strategi yang gagal menjadi perjuangan.
*

Ada kalanya sebuah kalimat tidak perlu dibalas dengan kemarahan, melainkan dengan keheningan. Bukan karena kita tidak mampu menjawab, bukan pula karena kita menganggap semua yang dikatakan orang lain sebagai kebenaran, tetapi karena mungkin saja di balik kalimat yang terasa menyakitkan itu terdapat sesuatu yang patut kita periksa. Begitulah saya memandang sentilan Cak Imin terhadap HMI yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebagai kader HMI, saya justru merasa tidak perlu ikut-ikutan ngamuk. Saya memilih berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya kepada diri sendiri: jangan-jangan ada benarnya?

Sentilan Cak Imin itu disampaikan dalam sebuah forum yang menurut saya perlu dibaca secara utuh. Ia hadir dalam acara di Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026, dalam konteks pembahasan buku Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan. Judul buku itu sendiri sudah memberikan petunjuk mengenai tema besar forum: perjalanan kader PMII dari dunia pergerakan menuju berbagai ruang kepemimpinan. Dalam forum internal seperti itu, saya kira wajar bila seorang tokoh membangkitkan kebanggaan komunitasnya, membandingkan capaian kadernya, bahkan menyentil organisasi lain. Itu bagian dari retorika internal untuk membakar semangat.

Saya melihatnya tidak jauh berbeda dengan ketika Bahlil berbicara di hadapan kader HMI dan menyampaikan superioritas kader HMI dibandingkan PMII, IMM, GMNI, dan organisasi lainnya. Kalau kita memahami pernyataan Bahlil sebagai bagian dari upaya membangkitkan kebanggaan kader HMI, kita juga seharusnya mampu memahami pernyataan Cak Imin dalam konteks forum alumni PMII. Di ruang internal, orang memang kadang berbicara dengan bahasa yang lebih berani, lebih hiperbolik, lebih provokatif, bahkan lebih satir. Persoalannya baru menjadi lain ketika pernyataan itu keluar dari ruang asalnya, dipotong, dikutip, diberitakan, kemudian dikonsumsi oleh orang yang tidak berada di dalam konteks tersebut.

Di sinilah saya kira kita perlu belajar membedakan antara konteks dan potongan. Sebuah pernyataan yang lahir dalam forum homogen tidak selalu dapat ditafsirkan dengan cara yang sama ketika dipindahkan ke ruang publik yang heterogen. Di dalam ruangan, orang memahami siapa yang berbicara, kepada siapa ia berbicara, suasana yang melingkupinya, dan apa tujuan retorikanya. Di luar ruangan, yang tersisa sering kali hanya kalimat. Konteks hilang, nada suara hilang, suasana hilang, bahkan tujuan pembicaraan pun sering menguap. Yang kemudian beredar adalah potongan yang mudah menimbulkan kemarahan.

Karena itu, saya tidak melihat sentilan Cak Imin sebagai alasan untuk membuat perang baru antara HMI dan PMII. Kalau pernyataannya dianggap keliru secara faktual, silakan dibantah dengan argumentasi. Kalau ada sejarah yang perlu diluruskan, luruskan dengan data. Kalau ada generalisasi yang tidak tepat, tunjukkan kelemahannya. Tetapi kalau itu hanya retorika internal untuk membakar semangat kader, mengapa harus dibalas dengan kemarahan yang berlebihan? Jangan-jangan kita justru sedang terperangkap dalam permainan yang tidak perlu. Organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan bukan klub sepak bola yang setiap saat harus menentukan siapa pemenang dan siapa pecundang.

Bahkan jauh sebelum sentilan Cak Imin, kita mengenal sentilan Gus Dur terhadap HMI dan PMII yang jauh lebih jenaka sekaligus makjleb: bahwa HMI untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai cara, sementara PMII caranya saja tidak tahu. Saya tidak hendak memperdebatkan autentisitas setiap penggalan kalimat Gus Dur tersebut, tetapi sebagai satire ia menggambarkan sesuatu yang menarik. Gus Dur seperti sedang menertawakan dua organisasi sekaligus. HMI dianggap terlalu tahu cara, PMII dianggap belum tahu cara. Yang menarik, humor itu justru membuka pertanyaan filosofis: apa gunanya mengetahui tujuan jika cara mencapainya kehilangan etika?

Pertanyaan tentang cara inilah yang menurut saya perlu kita bawa ke dalam ruang muhasabah HMI. Saya sendiri mengikuti LK 1 di HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN SGD Bandung pada 1992. Sudah lebih dari tiga dekade sejak saya pertama kali bersentuhan dengan proses perkaderan HMI. Waktu yang panjang tentu memberi kesempatan untuk melihat organisasi dari jarak yang berbeda. Dulu mungkin kita melihat HMI sebagai ruang perjuangan, ruang intelektual, ruang pembentukan diri, dan ruang pencarian identitas. Setelah puluhan tahun, kita melihat bagaimana kader-kadernya tersebar ke berbagai bidang kehidupan. Dan diaspora itulah yang menurut saya perlu direnungkan kembali.

Saya tidak menafikan bahwa diaspora HMI adalah sebuah capaian. Alumni HMI memang tersebar di berbagai lini kehidupan. Ada yang berada di politik, birokrasi, akademik, dunia usaha, media, lembaga negara, organisasi masyarakat, dan berbagai profesi lainnya. Dari satu sudut pandang, itu menunjukkan bahwa proses kaderisasi telah menghasilkan manusia-manusia yang mampu masuk ke banyak ruang strategis. Tetapi diaspora yang luas tidak otomatis berarti keberhasilan ideologis. Banyaknya alumni yang berada di berbagai posisi belum tentu identik dengan banyaknya nilai HMI yang hidup di posisi-posisi tersebut.

Justru di sinilah saya sering merasa tergelitik dengan fenomena HMI belakangan ini. Kita seperti terlalu sibuk memikirkan siapa diposisikan di mana dan dengan cara apa. Kita sibuk memetakan kekuatan, membaca konfigurasi, membicarakan jabatan, menghitung pengaruh, dan mengamati siapa yang memiliki akses ke ruang kekuasaan. Seolah-olah ukuran keberhasilan kaderisasi adalah seberapa banyak kader HMI berhasil menempati posisi strategis. Dari sinilah kemudian lahir satire yang sering saya lontarkan: “Seolah urusan negara beres hanya oleh kehadiran HMI.” Tentu itu bukan pernyataan serius secara literal. Justru ia adalah sindiran terhadap kecenderungan narsisme organisatoris.

Sebab apa artinya seorang kader HMI berada di sebuah jabatan strategis jika keberadaannya tidak menghasilkan perubahan yang lebih baik? Apa artinya seorang alumni berada di lembaga negara jika ia bekerja tanpa integritas? Apa artinya kader berada di panggung politik jika politik yang dimainkan justru menjauh dari keadaban? Apa artinya alumni berada di kampus jika ia kehilangan tradisi berpikir kritis? Apa artinya kader menjadi pengusaha jika keuntungan diperoleh dengan mengorbankan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita harus menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar “siapa berada di mana” menjadi “nilai apa yang dibawa ketika berada di sana.”

Saya kemudian teringat pada sesuatu yang menurut saya lebih fundamental: kita mungkin telah berhasil menjadi kader pewaris organisatoris, tetapi belum tentu berhasil menjadi kader pewaris ideologis. Pewaris organisatoris adalah mereka yang memahami struktur, jaringan, posisi, mekanisme, relasi, dan dinamika kekuasaan organisasi. Mereka tahu siapa yang harus ditemui, bagaimana membangun pengaruh, bagaimana membaca momentum, bahkan bagaimana memperjuangkan posisi. Semua itu tidak selalu buruk. Organisasi memang membutuhkan kemampuan organisatoris. Tetapi ketika kemampuan tersebut berdiri tanpa fondasi nilai, ia mudah berubah menjadi sekadar kecakapan berebut ruang.

Pewaris ideologis berbeda. Ia bukan sekadar orang yang hafal sejarah HMI, mengenakan atribut hijau-hitam, atau mampu menyebut nama-nama tokoh besar. Ia adalah orang yang membawa nilai dan cara berpikir yang menjadi ruh perkaderan. Ketika saya menyebut ideologis dalam konteks ini, yang saya maksud bukan ideologi dalam pengertian sempit dan kaku. Saya merujuk pada gagasan yang antara lain dirumuskan dalam Nilai-Nilai Dasar Perjuangan atau NDP, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Di sana kita menemukan semangat keislaman yang berdialog dengan keindonesiaan, keterbukaan intelektual, penghargaan terhadap kemanusiaan, inklusivisme, pluralisme, dan keberanian berpikir.

Maka persoalannya menjadi lebih dalam ketika kita melihat sebagian perilaku alumni HMI di ruang publik. Bukan untuk menggeneralisasi, apalagi menghakimi semua alumni, tetapi untuk bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang pluralisme, apakah kita masih mampu menghargai orang yang berbeda pandangan? Ketika berbicara inklusivisme, apakah kita masih membuka pintu bagi mereka yang berbeda latar belakang? Ketika berbicara independensi, apakah kita masih mampu mengatakan benar sebagai benar ketika berhadapan dengan kepentingan politik? Ketika berbicara insan akademis, apakah kita masih mau membaca dan menguji informasi sebelum mempercayainya? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui berapa banyak kader HMI yang menjadi pejabat.

Pluralisme, misalnya, bukan sekadar istilah yang indah dalam materi perkaderan. Pluralisme diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, pandangan, pilihan politik, atau latar belakang organisasi. Inklusivisme juga tidak diuji ketika kita berbicara dengan orang yang sepemikiran, melainkan ketika kita memiliki kekuasaan untuk menerima atau menyingkirkan orang lain. Independensi tidak diuji ketika kita tidak memiliki kepentingan, tetapi ketika prinsip berhadapan dengan kepentingan. Demikian pula integritas tidak diuji ketika tidak ada kesempatan untuk berbuat curang, melainkan ketika kesempatan itu terbuka dan tidak seorang pun mungkin mengetahuinya.

Karena itu, saya kira kita perlu berhati-hati terhadap cara berpikir yang menjadikan diaspora sebagai ukuran superioritas. HMI memang boleh bangga dengan alumninya. PMII juga boleh bangga dengan alumninya. IMM, GMNI, dan organisasi lainnya pun demikian. Kebanggaan terhadap rumah sendiri adalah sesuatu yang wajar. Tetapi Indonesia terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu organisasi. Negara ini terlalu kompleks untuk diserahkan kepada satu kelompok kader. Dan persoalan bangsa terlalu rumit untuk disederhanakan menjadi pertandingan tentang siapa yang paling banyak menempatkan kader di pusat kekuasaan. Kita semua hanyalah bagian dari mosaik besar kehidupan kebangsaan.

Karena itu pula, saya tidak merasa perlu marah kepada Cak Imin. Bahkan saya bisa menerima sentilannya sebagai kesempatan bercermin. Kalau ternyata sebagian sentilan itu tidak tepat, tidak masalah. Kita bisa menjawabnya secara argumentatif. Tetapi kalau ternyata ada sedikit saja kebenaran di dalamnya, mengapa kita harus takut mengakuinya? Bukankah salah satu ciri orang yang pernah ditempa dalam tradisi intelektual adalah kesediaannya untuk menguji dirinya sendiri? Jangan sampai kita mengaku sebagai kader organisasi yang menjunjung kebebasan berpikir, tetapi ketika organisasi kita dikritik, kebebasan berpikir itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh fanatisme.

Saya kira justru inilah bentuk kecintaan yang lebih dewasa kepada HMI. Mencintai organisasi tidak berarti harus selalu mengatakan organisasi kita benar. Mencintai HMI berarti berani mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tidak perlu menutupi kekurangan dengan romantisme sejarah. Tidak perlu menjadikan kebesaran para senior sebagai tameng bagi kekurangan generasi sekarang. Sejarah adalah warisan, tetapi sekaligus amanah. Ia tidak boleh menjadi sertifikat kekebalan moral. Prestasi pendahulu tidak otomatis menjadi prestasi kita, sebagaimana kesalahan seorang alumni tidak otomatis menjadi kesalahan seluruh organisasi.

Maka setelah puluhan tahun berlalu sejak saya mengikuti LK 1, saya merasa pertanyaan yang paling penting bukan lagi “Apa yang sudah HMI berikan kepada saya?” Pertanyaan itu terlalu mudah. Yang jauh lebih sulit adalah: “Apa yang sudah saya berikan kepada nilai-nilai yang dahulu diajarkan HMI kepada saya?” Apakah saya masih menjadi manusia yang mau belajar? Apakah saya masih mampu berbeda tanpa membenci? Apakah saya masih dapat berdiri independen ketika kepentingan datang menggoda? Apakah saya masih melihat manusia sebagai manusia, bukan sekadar anggota kelompok yang harus dimenangkan atau dikalahkan?

The post Muhasabah Seorang Kader HMI di Tengah Diaspora Kekuasaan appeared first on ICMI BANTEN.

Serang, (icmibanten.or.id)— Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 58 Universitas Bina Bangsa (UNIBA) melalui Bidang 5: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik, dan Inovasi Teknologi melaksanakan program pembuatan dan penerapan Website Pengaduan Kantor Desa Sambilawang sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana pengaduan yang lebih mudah, terstruktur, dan dapat diakses oleh masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan maupun keluhan yang terjadi di lingkungan desa.

Program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan desa maupun permasalahan pribadi kepada pemerintah desa secara lebih efektif. Dengan adanya media pengaduan berbasis website, masyarakat diharapkan memiliki sarana yang lebih mudah dan terstruktur untuk menyampaikan keluhan, laporan, maupun permasalahan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak desa. Kehadiran website ini juga diharapkan dapat mempermudah pemerintah desa dalam menerima serta mengelola berbagai pengaduan masyarakat secara lebih terorganisir.

Dalam pelaksanaannya, website ini dirancang dengan beberapa fitur utama yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengaduan secara sistematis. Sebelum membuat laporan, warga terlebih dahulu mengisi data diri yang diperlukan. Setelah itu, warga dapat membuat dan mengirimkan laporan sesuai dengan permasalahan yang ingin disampaikan. Setiap laporan yang telah dikirim kemudian dapat dipantau oleh warga melalui sistem berdasarkan status penanganannya, yaitu terkirim, dalam proses, maupun selesai. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan tanpa harus datang secara langsung ke kantor desa untuk menanyakan status pengaduannya.

Selain menyediakan kemudahan bagi masyarakat, website ini juga dirancang untuk membantu operator desa dalam mengelola laporan yang masuk. Melalui sistem tersebut, laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih terorganisir. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses pelayanan publik yang lebih efektif serta membantu pemerintah Desa Sambilawang dalam mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, mahasiswa KKM 58 UNIBA juga melakukan proses penyerahan website kepada operator Desa Sambilawang. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memberikan penjelasan dan pendampingan mengenai penggunaan website secara menyeluruh, mulai dari cara menerima laporan, mengelola data pengaduan, memperbarui status laporan, hingga fitur-fitur lain yang tersedia di dalam sistem. Penjelasan tersebut diberikan agar operator desa dapat memahami dan mengoperasikan website secara mandiri setelah program KKM selesai dilaksanakan.

Pemerintah Desa Sambilawang menyambut baik adanya program Website Pengaduan Kantor Desa Sambilawang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran website ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan website secara bijak dengan memberikan laporan yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui program pembuatan dan penerapan Website Pengaduan Kantor Desa Sambilawang, KKM Kelompok 58 Universitas Bina Bangsa berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Sambilawang. Program ini juga menjadi wujud sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan, sehingga tercipta pelayanan desa yang lebih mudah, responsif, terstruktur, dan transparan.#KKM58UNIBA

The post Suara Warga, Pelayanan Lebih Terarah: KKM 58 UNIBA Hadirkan Website Pengaduan di Desa Sambilawang appeared first on ICMI BANTEN.

Oleh : Adung Abdul Haris

I. Prolog

Dalam tulisan kali ini, saya mencoba untuk menyuguhkan tulisan sebagaiman judul diatas, memang terasa agak berat dan ngejelimet. Karena muaranya pada dimensi dan diskursus filsafat dan sufistik. Namun, kalau kita coba disimplikatif secara singkat, tasawuf-filosofis (tasawuf falsafi) merupakan ajaran mistis Islam yang dijelaskan dengan nalar dan istilah filosofis. Sedangkan filsafat sufistik merupakan pemikiran rasional para filosof yang dipengaruhi oleh pengalaman atau nuansa spiritual mistis. Namun, keduanya bermuara pada titik temu antara rasio dan rasa (dzauq) tapi memang berangkat dari arah yang berbeda (berlawanan).

A. Perbedaan Titik Berangkat

(1). Tasawuf-Filosofis. Yaitu berasal dari pengalaman spiritual atau penyucian jiwa (dzauq dan kasyf). Ia selalu menggunakan akal dan istilah istilah filosofis (seperti dari Neo-Platonisme atau Aristoteles) hanya sebagai alat untuk merumuskan dan menjelaskan pengalaman batin agar bisa dipahami. (2). Tokoh utamanya, seperti Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Al-Hallaj.

Sedangkan filsafat sufistik, ia berasal dari aktivitas berpikir rasional (burhan) dalam upaya mencari hakikat kebenaran. Ia menggunakan pendekatan akal murni, namun dalam prosesnya atau pada hasil akhirnya mengakui serta mengadopsi dimensi spiritual atau iluminasi mistis sufi. Sedangkan tokoh utamanya, seperti Ibnu Tufail dan Al-Farabi dalam beberapa aspek emanasi tertentu. Sedangkan titik temu serta tujuan akhirnya, memang keduanya sama-sama untuk mencari kebenaran tertinggi (Al-Haqq) mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sedangkan metode gabungannya, yaitu memadukan ketajaman logika berpikir dengan kedalaman rasa intuitif batin.

II. Antara Tasawuf-Filosofis Dan Filsafat-Sufistik

Banyak jalan menuju Roma. Ungkapan tersebut bisa juga kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran. Banyak jalan menuju kebenaran (The Ultimate/Infinitife). Sementara salah satunya karya filsafat dari Ibnu Tufail yang menggambarkan bagaimana pertemuan antara filsafat dan ajaran agama (tasawuf) berteman secara harmonis. Sekalipun keduanya memiliki jalan yang berbeda, namun akhirnya bisa menemukan kebenaran yang sama (al-haqq). Lebih dari itu, karya (efistimologis) dari Ibnu Tufail tersebut, memang menggambarkan kepada semua orang bahwa filsafat bisa berselimut dengan tasawuf, sementara tasawuf juga tidak harus alergi dengan filsafat, karena kedua bersaudara dan satu sama lain saling melengkapi.

Sementara hubungan ilmu kalam, ilmu tasawuf dan filsafat beserta doktrin-doktrinnya sangat intens. Karena, hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kesamaan objek kajian. Misalnya, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sedangkan kajian filsafat adalah masalah ketuhanan
disamping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara objek kajian tasawuf adalah tuhan, yaitu upaya-upaya pendekatan terhadapnya melalui proses “tajhali, takholli, dan tajalli”.

Bahkan dilihat dari aspek objeknya, maka ketiga ilmu tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Sementara argumentasi ilmu filsafat dan ilmu kalam memang dibangun di atas dasar logika. Oleh karena itu hasil kajiannya bersifat spekulatif yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, penelitian, dan eksperimental. Sementara hasil karya logika relatif menyebabkan beragamnya kebenaran yang dihasilkan. Sementara ilmu kalam dengan metodenya sendiri, ia berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berhubungan dengannya. Sementara filsafat dengan wataknya sendiri, ia berusaha mendapatkan kebenaran, baik tentang alam maupun manusia yang belum atau tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan karena berada di luar atau di atas jangkauannya, atau tentang Tuhan (filsafat teologis).

Oleh karena itu, integrasi hubungan ilmu kalam, filsafat dan tasawuf menurut pendapat penulis sangat diperlukan sampai kapan-pun. Mengingat, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf merupakan tiga disiplin intelektual utama dalam warisan peradaban Islam sekalipun memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi dalam upaya memahami hakikat ketuhanan dan realitas. Ilmu kalam berfungsi sebagai “pertahanan akidah” yang menggunakan logika untuk mempertahankan keyakinan Islam dari keraguan dan tantangan. Sedangkan filsafat berperan sebagai “penjelajah akal” yang terus menyelidiki segala wujud, termasuk Tuhan, alam, dan manusia, dengan metode rasional murni. Sementara ilmu tasawuf, ia bertindak sebagai “penjernih hati” yang menekankan pada pendekatan yang bersifat spiritual dan pengalaman batin (dzauq) untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Namun ketiganya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu kebenaran, tapi lagi-lagi melalui jalur yang berbeda. Integrasi antara ketiganya terletak pada fungsinya yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. Ilmu Kalam membangun fondasi akidah yang kokoh dan rasional, yang diperlukan sebelum seseorang untuk melangkah lebih jauh ke dalam renungan filsafat yang dalam atau perjalanan tasawuf yang intens. Tanpa fondasi ilmu kalam yang kuat, maka seorang filusuf, bisa saja ia tersesat dalam spekulasi rasional yang tak terbatas. Sementara seorang sufi bisa saja ia juga terjerumus pada “into” pengalaman spiritual yang menyimpang dari orthodoksi. Sebaliknya, filsafat memperkaya ilmu kalam dengan alat logika dan kerangka dasar berpikir yang sistematis, sementara tasawuf memberikan dimensi spiritual dan etika yang dalam, yang melampaui debat teologis yang kering.

III. Berfilsafat Dan Bertasawuf

Berfilsafat adalah proses pencarian kebenaran, yaitu melalui akal dan logika, sementara bersufistik (bertasawuf) adalah sebuah pendekatan spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui hati, rasa (intuisi), dan pengalaman batin. Namun, keduanya bisa bertemu dalam “Tasawuf Falsafi” atau “Sufisme Filosofis”, yang menggunakan logika filsafat untuk menjelaskan pengalaman sufistik yang intuitif. Hal itu demi menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat ketuhanan dan penciptaan, seperti yang dilakukan oleh para sufi dan filsuf seperti Ibn ‘Arabi dan Imam al-Ghazali.

A. Berfilsafat (Filsafat)

Sedangkan metode berfilsafat, yaitu menggunakan akal, logika, dan penalaran yang rasional untuk memahami eksistensi, sebab-akibat, dan hakikat segala sesuatu. Sedangkan tujuan berfilsafat sendiri adalah untuk mencapai kebenaran (hakikat) melalui pemikiran, dan kemudian terus bertanya “dari mana, mengapa, untuk apa, dan ke mana”. Contoh tokohnya seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina.

B. Sufistik (Tasawuf)

Sedang metode sufistik (tasawuf) agar kita bisa mencapai kebenaran melalui pengalaman batin, pembersihan diri (takhalli), penghiasan diri (tahalli), dan zikir untuk merasakan kehadiran Tuhan (dzauq). Tujuan tasawuf sendiri adalah untuk kesempurnaan akhlak, makrifat (pengetahuan hakikat) dan kebahagiaan spiritual (menyatu dengan hakikat Ke-Tuhanan). Contoh tokohnya : Rabi’ah al-Adawiyyah, Dzunnun al-Masri, Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, dan lain sebagainya.

C. Hubungan Antara Filsafat Dan Tasawuf

1. Tasawuf-Falsafi.
   Keduanya bisa berdinergi, yakni antara filsafat (akal) dan tasawuf (hati) bisa saling melengkapi, dimana akal membantu untuk memahami pengalaman batin sufi yang mendalam.
2. Tasawuf-Falsafi.
   Tasawuf-falsafi, yaitu menggabungkan pendekatan rasional (burhani) dan intuitif (irfani), yaitu menggunakan konsep filosofis untuk menjelaskan pengalaman mistik, seperti konsep emanasi atau keesaan wujud (wahdat al-wujud). Sedangkan contoh teorisasinya, hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Arabi.
3. Tujuan Bersama.
   Keduanya (filsafat dan tasawuf) bertujuan untuk mencapai kebenaran (al-haqq), meski dengan jalan yang berbeda, hal itu menunjukkan bahwa keduanya bersaudara dan saling memperkaya. Dengan kata lain, antara filsafat dan tasawuf memiliki titik temu pada kegemaran mengejar “kebenaran hakiki” dan “makna eksistensi manusia”, namun berbeda dalam pendekatan dan tujuannya. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa aspek yang menyatukan maupun yang membedakan keduanya :

(1). Keduanya bertujuan untuk pengetahuan (Al-Ma’rifah), karena keduanya didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang asal-usul alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Misalnya filsafat, kerapkali ia menggunakan akal budi (rasio) dan logika untuk membedah realitas secara sistematis dan kritis. Sedangkan tasawuf, kerapkali menggunakan intuisi (dzauq) dan olah ruhani untuk mencapai pengenalan langsung kepada Tuhan (Ma’rifatullah).

(2). Kesamaan akan kesempurnaan diri. Keduanya, baik para filsuf maupun para sufi, sama-sama memiliki kegemaran untuk memperbaiki kualitas diri. Misalnya, filsafat berupaya mencapai “kebijaksanaan” (sophia) agar hidup menjadi lebih tertata dan etis. Sedangkan tasawuf, berupaya untuk mencapai “insan kamil” (manusia sempurna) melalui pembersihan hati (tazkiyatun nafs) dan kedekatan dengan Sang Pencipta.

(3). Kesamaan akan kedalaman (esoterisisme). Karena keduanya tidak puas dengan hal-hal yang bersifat permukaan atau syariat lahiriah saja. Mereka sama-sama mencari “hakikat” di balik setiap “fenomena”. Jika hukum melihat “apa yang boleh dan tidak boleh”, maka filsafat dan tasawuf melihat “mengapa itu ada” dan “apa maknanya bagi jiwa”.

(4). Punya kesamaan dari segi karakteristik.
Karena kesamaan keduanya, yaitu pada aspek filsafat-tasawuf metodenya menggunakan perenungan, logis, dialektika, zikir, zuhud, dan kontemplasi. Sedangkan sifatnya spekulatif dan terbuka pada debat eksperiensial (berdasarkan rasa). Bahkan tujuan akhir antara filsafat dan tasawuf adalah kepuasan intelektual dan kebenaran kedekatan (wushul) kepada Tuhan. Dengan kata lain, sejak zaman dulu, mempelajari keduanya (filsafat dan tasawuf) adalah sebuah “keharusan dan bahkan ada keasikan tersendiri” yang saling melengkapi.

Karena, filsafat memberikan kerangka dasar berpikir yang lebih kuat dan kritis agar tidak terjebak pada mistisisme buta, sementara tasawuf memberikan dimensi spiritual dan ketenangan hati yang seringkali tidak bisa dicapai hanya dengan logika akal semata. Jika kita tertarik mendalami kaitan keduanya, maka kita bisa untuk merujuk pada karya-karya tokoh seperti Imam Al-Ghazali atau Imam Suhrawardi. Dimana mereka telah berhasil memadukan kecemerlangan filsafat dengan kedalaman tasawuf. Sementara antara tasawuf dan ilmu kalam memang sedikit ada perbedaan. Karena, tasawuf seringkali dibedakan dan dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat dalam studi-studi pemikiran keislaman, dan seolah-olah ketiganya tidak memiliki hubungan dan relasi kesejarahaan. Padahal pada mulanya, tasawuf hampir tidak dapat dipisahkan dengan ilmu kalam dan filsafat, karena ketiganya menyatu bahkan terkesan (tumpang-tindih).

Sementara hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan kebenaran. Misalnya, dalam tasawuf, ternyata hakikat kebenaran berupa tersingkapnya (kasyaf) kebenaran sejati (Allah) melalui mata hati. Bahkan, tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau beberapa maqamat. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal-budi, yang kemudian dirujukkan kepada nash al-Qur’an dan Hadis. Misalnya, pada ilmu kalam ditemukan pembahasan Iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sementara hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat terletak pada soal pencarian hakikat. Tasawuf adalah pencarian jalan ruhani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah.

Sedangkan filsafat tidak dimaksudkan hanya filsafah “peripatetik” yang “rasionalistik”, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelek. Semantara filsafat dalam perspektif dunia Islam sendiri terdiri dari filsafat diskursif (bahtsi) maupun intelek intuitif (dzawqi) yang sebenarnya sama dengan ajaran dalam tasawuf falsafi.

IV. Ilmu Filsafat VS Alqur’an Dan Ilmu Tasawuf

Ilmu filsafat dan Alqur’an seringkali dipandang sebagai dua entitas yang berbeda dalam konteks memahami kehidupan dan realitas. Filsafat mengandalkan rasio dan pemikiran kritis, sementara Alqur’an dianggap sebagai wahyu Ilahi yang memberikan petunjuk bagi umat manusia. Namun, benarkah keduanya bertentangan? Ataukah justru dapat saling melengkapi?

A. Hakikat Ilmu Filsafat

Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “philosophia,” yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat bertujuan mencari kebenaran dengan menggunakan logika, analisis, dan argumentasi kritis. Bahkan, sejak zaman Yunani kuno, filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, moralitas, dan pengetahuan. Dalam Islam, pemikiran filosofis juga berkembang dengan tokoh-tokohnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Iman Ghazali, dan Ibnu Rusyd. Mereka menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia.

Sementara al-qur’an sebagai pedoman hidup, sekaligus kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam al-qur’an terdapat ajaran moral, hukum, dan petunjuk kehidupan yang bersifat absolut. Alqur’an mengajarkan tentang hakikat kehidupan, hubungan antara manusia dan Tuhan, serta prinsip-prinsip etika yang harus dipegang oleh umat Islam. Bahkan, Alqur’an mendorong umatnya untuk berpikir dan merenung (apala ta’kilun, apala ta’lamun, apala tubsirun, apala yatadabbarun dan seterusnya).

Dalam banyak ayat, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 164 : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang… terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.” Hal itu menunjukkan Islam tidak menolak akal, melainkan mengarahkannya agar selaras dengan wahyu. Dengan kata lain, antara ilmu filsafat dan Alqur’an, sebenarnya bukanlah dua entitas yang harus dipertentangkan, melainkan bisa saling melengkapi. Karena, filsafat membantu manusia untuk berpikir kritis dan rasional, sementara Alqur’an memberikan bimbingan moral dan spiritual. Bahkan, keseimbangan antara keduanya dapat membantu manusia untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan dan kebenaran.

Lalu, apa artinya filsafat? Filsafat secara substantif adalah merentangkan pikiran sejauh mungkin untuk menemukan inti suatu zat atau kebenaran. Bahkan, ketika Socrates mencari inti suatu kebenaran, maka dia juga meneliti bahwa dunia ini diciptakan dari api kalau tidak ada api maka dunia ini tidak akan ada makanya dan akhirnya ada juga saat itu yang menyembah api. Kemudian ada lagi yang mengatakan dunia ini dari tanah, atau batu maka ada juga yang saat itu umat yang menyembah batu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa unsur terpenting adalah air udara dan sebagainya, akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa semua unsur itu saling berkolaborasi, lalu kebenaran mana yang harus saya teliti? Maka munculkan ilmu filsafat, yang saat itu dia mengumpulkan semua jawaban masyarakat tentang dunia, akhirnya muncullah ilmu yang namanya “Demos” dan “Crotos”. Artinya, suara rakyat suara tuhan untuk mencari kebenaran yang hakiki ternyata perlu agama yang menopang kegiatan demokrasi.

Sementara untuk menemukan kebenaran al-qur’an, dari dulu hingga saat ini banyak yang melakukan penelitian kebenaran al-qur’an. Dari sekian banyak penelitian (termasuk para peneliti dari tokoh agama di luar agama Islam) dan tidak sedikit pula para mufasir, para ahli dzikir, para ahli fikir, para fukoha dan ju’ama (ahli ijma/ijtihad) terus meneliti serta menganalisa bahwa kebenaran yang hakiki ada pada Al-Qur’an. Akhirnya, ada juga yang menyebutkan bahwa di dalam isi Al-Qur’an adalah ilmu filsafat yang sangat tinggi tingkat ilmiahnya, dan sudah barang tentu diakui juga (terutama oleh para ilmuan/peneliti dari luar umat Islam) termasuk oleh para peneliti dibidang perbandingan agama. Karena, setiap kalimat dan terjemahan Al-quran mengandung makna yang dalam dan membutuhkan kajian khusus. Bahkan, tidak mudah memaknai kalimat wahyu Kalam Ilahi sehingga muncullah ilmu tasawuf karena kalimat-kalimat dalam Al-quran memiliki filsafat ilmu yang sangat tinggi. Mengingat al-qur’an merupakan kalimat Allah yang di terima oleh Rasulullah Saw yang maha Agung. Sedangksn ilmu tasawuf sendiri proses pendekatannya (untuk menyingkap kebenaran ilahiyahnya) terutama melalui “takhali, takholi, dan tajalli”, sehingga makna yang terkandung di dalam Al-quran tersampaikan dengan pendekatan melalui “mulajamatu fi zikir”, mujahadah, muroqobah, makasafah, dan Ma’rifah Ilallah.

Sedangkan sejatinya dari ilmu filsafat sendiri adalah untuk menyingkap kebeneran yang bersifat nisbiyah, dan ia lebih kepada pendekatan yang bersifat kritis dan rasional, sementara Alqur’an memberikan bimbingan moral dan spiritual. Dengan kata lain, ketiga aspek diatas (al-qur’an, filsafat, dan tasawuf) memiliki keterkaitan yang kuat.

Karena, substansi ajaran filsafat sesungguhnya menuntun manusia untuk memahami ajaran Alqur’an secara rasional dan logis. Sedangkan Al-qur’an memberikan pedoman bagi filsafat agar tetap berada dalam kebenaran dan tidak menyimpang. Sedangkan tasawuf menyempurnakan pemahaman dengan pengalaman batin dan pendekatan yang bersifat spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, filsafat, Alqur’an, dan tasawuf justru dapat saling melengkapi karena terjadnya keseimbangan antara akal, wahyu, dan hat. Hal itui akan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan dan ketuhanan.

Lalu muncul pertanyaan, kalau Alqur’an adalah kebenaran yang hakiki, mengapa masih ada orang yang tidak beriman dan tidak juga percaya kepada al-qur’an? Disitulah manusia pilihan adalah hak tertinggi Allah. Maka faktor hidayah akan datang sekaligus yang akan menentukan, yaitu seiring dengan eksperient kita di dunia. Bahkan hidayah tidak mudah mendapatkannya, karena ia butuh perjuangan dan ujian, maka di situlah kekuasaan Allah. Belum tentu kita yang Islam yang sejak dari kecil sampai sekarang ini di pilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, bisa saja orang yang kurang pati baik (sangat jelek akhlaknya) suatu saat ia kemudian “toubat nasuha” maka disitulah hidayah Allah akan muncul, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya, dikasih Allah hidup di dunia belum tentu di sayang, namun jika kita di sayang oleh Allah tanpa memintapun maka Allah akan kasih.

The post Antara Tasawuf-Filosofis Dan Filsafat-Sufistik appeared first on ICMI BANTEN.

Menyambut Muktamar Ke-35 NU di Jombang Jawa Timur
Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang merupakan sebuah peristiwa besar yang memiliki arti jauh melampaui sekadar pergantian kepemimpinan struktural lima tahunan. Forum permusyawaratan tertinggi warga Nahdliyin ini menjadi titik temu yang krusial antara tradisi keulamaan, dinamika demokrasi organisasi, dan pertarungan gagasan besar tentang masa depan bangsa. Perhelatan yang sakral ini menuntut kesadaran kolektif dari seluruh peserta untuk senantiasa meletakkan kepentingan umat di atas ambisi kekuasaan jangka pendek.

Tema resmi yang diusung dalam muktamar kali ini “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”, mengusung pesan normatif yang sarat dengan makna substansial bagi perjalanan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Kata marwah menunjuk kepada kehormatan institusi yang luhur di tengah terpaan arus modernitas dan dinamika zaman yang kian kompetitif. Sementara itu, khidmah menandai orientasi pengabdian yang tulus tanpa pamrih duniawi yang berlebihan dari para kader penggeraknya.

Kemaslahatan sebagai tujuan akhir merangkum seluruh cita-cita sosial dan kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian, muktamar semestinya diposisikan sebagai ruang refleksi yang jujur untuk menguji apakah jalannya organisasi benar-benar berorientasi pada pengabdian. Setiap keputusan yang diambil di dalam ruang-ruang sidang harus mencerminkan denyut nadi penderitaan rakyat serta kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.

Namun, realitas menjelang perhelatan akbar sering kali diwarnai oleh dinamika kontestasi yang keras, penuh intrik, serta ketegangan kepentingan. Berbagai riak kecil hingga gelombang perdebatan mulai bermunculan di sejumlah daerah seiring dengan menguatnya perebutan pengaruh di tingkat elit. Pernyataan sikap terhadap berbagai bentuk penyimpangan proses kontestasi mulai disuarakan dengan lantang oleh berbagai kalangan internal yang gelisah.

Persaingan antarjejaring pendukung kandidat pun tampak semakin kasat mata di berbagai ruang publik maupun ruang-ruang perundingan yang tertutup. Di tengah situasi yang penuh dengan kalkulasi politik tersebut, pertanyaan mengenai masa depan organisasi berhadap-hadapan langsung dengan syahwat kekuasaan. Refleksi kritis menjadi sangat relevan agar arah perjalanan jam’iyyah tidak kehilangan kompas moral dan etika keagamaannya.

Pembahasan mengenai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi perlu diawali dengan penegasan landasan konstitusional yang termaktub secara resmi dalam anggaran dasar organisasi. Sistem penyaringan kepemimpinan ini telah melalui proses pembakuan yang panjang sejak Muktamar ke-33 di Jombang hingga dilanjutkan pada muktamar berikutnya. Kehadiran organ khusus para kiai sepuh ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian tradisi musyawarah mufakat tanpa gaduh.

Secara legal standing, para ulama sepuh yang diamanahkan duduk di dalam majelis tersebut memegang mandat organisatoris yang sah berdasarkan keputusan forum tertinggi. Kewibawaan keulamaan dan kewenangan struktural merupakan dua ranah yang saling bertautan erat namun tidak boleh disamakan begitu saja. Otoritas moral seorang kiai yang mendalam harus dibedakan secara tegas dari mandat administratif kepengurusan.

Otoritas moral para kiai sepuh lahir dari kedalaman ilmu, keikhlasan pengabdian, serta keteladanan hidup yang telah diuji oleh rentang waktu yang panjang. Namun, legitimasi organisatoris tetap memerlukan prosedur formal yang transparan agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat yang kokoh. Keseimbangan antara legitimasi kultural dan legalitas formal inilah yang menjadi kunci utama kewibawaan keputusan organisasi.

Informasi serta dinamika persidangan menunjukkan bahwa penetapan anggota majelis permusyawaratan ini selalu menjadi agenda paling krusial dalam setiap perhelatan akbar. Oleh karena itu, proses pemilihan dan penetapannya wajib dikawal secara ketat agar terhindar dari segala bentuk intervensi eksternal yang merusak. Integritas para pemegang mandat harus dijaga bersama sebagai benteng pertahanan terakhir marwah para ulama.

Eksperimen kelembagaan ini pada hakikatnya merupakan jalan tengah yang mempertemukan dua tradisi besar dalam sejarah peradaban Islam Nusantara. Model representasi tersebut berupaya menghindari polarisasi ekstrem antara sistem pemilihan langsung yang transaksional dan penunjukan hierarkis yang tertutup. Kearifan lokal para pendiri pesantren diuji ketahanannya dalam meramu sistem suksesi kepemimpinan yang bermartabat.

Isu mengenai politik uang menjelang perhelatan akbar senantiasa mencemaskan para pengamat, kaum intelektual, serta warga nahdliyin yang memiliki idealisme tinggi. Sejumlah pengurus wilayah secara terbuka telah menyerukan penolakan tegas terhadap segala bentuk praktik suap, sogokan, dan risywah politik. Sikap tegas tanpa kompromi semacam ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan organisasi dari dekadensi moral.

Pendekatan preventif melalui pengaturan tata tertib persidangan yang ketat harus menjadi benteng pertahanan paling awal yang efektif dan tanpa celah. Definisi pelanggaran serta batasan bentuk transaksi harus dirumuskan secara terperinci agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Keadilan prosedural bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi wajib dijunjung tinggi tanpa pandang bulu.

Sanksi yang tegas dan menjerahkan harus diberlakukan secara konsisten bagi siapapun yang terbukti mencederai integritas pemilu raya dalam organisasi. Moralitas keagamaan yang dijunjung tinggi tidak boleh dikalahkan oleh pragmatisme kekuasaan yang merusak tatanan kebersamaan umat. Tanggung jawab moral untuk membersihkan ruang-ruang khidmah dari praktik kotor berada di pundak setiap kader yang berjiwa bersih.

Hilangnya adab dalam pertarungan kekuasaan merupakan ancaman nyata yang dapat meruntuhkan sendi-sendi moral pesantren dari dalam institusi. Penghormatan kepada para kiai sepuh tidak boleh luntur hanya karena perbedaan dukungan politik dalam bursa pencalonan ketua umum. Kesabaran dan kebijaksanaan spiritual harus dikedepankan sebagai ubar penenang di tengah panasnya suhu kompetisi.

Kritik yang disampaikan kepada para tokoh sepuh maupun pengurus aktif harus tetap berada dalam koridor akhlakul karimah yang santun dan beradab. Serangan personal, fitnah keji, dan pembunuhan karakter demi ambisi kekuasaan sesaat sama sekali bukan watak sejati seorang santri. Ukuran keberhasilan muktamar bukan terletak pada siapa yang menang, melainkan pada kemampuan merajut kembali persaudaraan.

Identitas dasar sebagai organisasi keagamaan terbesar di negeri ini harus senantiasa dirawat di tengah gelombang godaan politik praktis yang menyesatkan. Orientasi khidmah yang utama harus tetap berfokus pada pembinaan umat, pendidikan di pesantren, serta penguatan basis sosial keagamaan. Agenda kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi umat tidak boleh tersingkir oleh hiruk-pikuk perebutan jabatan struktural.

Masa depan organisasi sangat bergantung pada kemampuan para kader dalam melahirkan gagasan-gagasan progresif untuk menjawab tantangan zaman modern. Transformasi digital, krisis ekologi global, serta persoalan ketimpangan sosial harus menjadi bagian integral dari program kerja jangka panjang. Tradisi intelektual pesantren harus dihidupkan kembali melalui forum-forum kajian yang mendalam dan solutif.

Hubungan harmonis antara organisasi keagamaan dan negara harus terus dijaga secara proporsional tanpa mengorbankan independensi kritis yang esensial. Posisi strategis ini menuntut kearifan tingkat tinggi dari para pemimpin agar tidak terjebak dalam pusaran pragmatisme kekuasaan. Netralitas moral harus dikedepankan demi merawat kepercayaan publik yang luas dari berbagai kalangan.

Tantangan baru muncul ketika organisasi dihadapkan pada peluang pengelolaan sumber daya ekonomi skala besar, seperti kebijakan konsesi pertambangan nasional. Persoalan ini memerlukan kehati-hatian ekstra, transparansi penuh, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan umat. Jangan sampai fasilitas ekonomi justru memicu konflik internal yang merusak keutuhan jam’iyyah.

Muktamar harus diposisikan sebagai cermin besar yang memantulkan integritas, kedewasaan, dan arah masa depan organisasi. Kesejukan berpikir, kejujuran nurani, dan keikhlasan berkhidmat akan melahirkan kepemimpinan yang amanah bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Kemenangan sejati bukanlah milik golongan tertentu, melainkan kemenangan umat dan kemaslahatan bersama.

Di bawah naungan langit Jombang yang berselimut dzikir dan shalawat, mari kita sambut derap langkah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 dengan hati yang lapang dan jiwa yang bening. Semoga perhelatan agung ini senantiasa dilimpahi curahan rahmat-Nya, berjalan dengan aman, mengalir dengan lancar, bersemi dalam damai, serta berbuah kebermanfaatan yang luas bagi umat, bangsa, dan semesta alam.

Biarlah ikhtiar mulia ini menjadi pelita yang merajut kembali simpul-simpul persaudaraan, meneguhkan marwah para ulama, dan menyalakan obor peradaban yang mencerahkan bumi pertiwi. Selamat bersidang dengan penuh hikmah, semoga setiap keputusan yang lahir dari rahim permusyawaratan ini menjadi titian berkah yang mengantarkan Nahdlatul Ulama menuju kemilau masa depan yang diridhai Illahi. Wallahualam.*

The post Marwah Organisasi dan Pertarungan Gagasan tentang Masa Depan Nahdlatul Ulama appeared first on ICMI BANTEN.

Ocit Abdurrosyid Siddiq

Alumnus Prodi Filsafat IAIN SGD Bandung

Ada sesuatu yang menarik dari video Budi Arie Setiadi yang belakangan ramai diperbincangkan karena menyinggung kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat. DPP Projo kemudian menjelaskan bahwa video tersebut merupakan potongan dari forum diskusi dan Budi Arie sedang memaparkan berbagai kemungkinan, bukan sedang menyampaikan sebuah keputusan atau usulan politik. Terlepas dari benar atau tidaknya penjelasan itu, perkara ini memberi kita kesempatan untuk belajar bahwa sebuah pernyataan politik tidak selalu dapat dipahami hanya dari potongan kalimat yang beredar. Kadang-kadang, justru konteks yang hilang itulah yang menentukan maknanya.

Saya teringat pada satu kebiasaan masyarakat kita dalam mengonsumsi berita: gugurupuh. Baru membaca judul, sudah mengambil kesimpulan; baru melihat potongan video, sudah menentukan siapa yang salah; baru mendengar satu kalimat, sudah menyematkan stigma. Di tengah arus informasi yang bergerak sedemikian cepat, kesabaran menjadi barang langka. Padahal berita bukan sekadar kumpulan kata, melainkan rangkaian fakta yang memiliki konteks, latar, tujuan, suasana, dan sasaran komunikasi. Karena itu, sikap pertama yang semestinya muncul ketika menemukan berita semacam ini bukanlah kemarahan atau pembelaan, melainkan pertanyaan sederhana: apa sebenarnya yang dikatakan?

Kalau kita mencermati konstruksi kalimat Budi Arie sebagaimana potongan yang beredar, ada kata yang sangat menentukan: “jika”. Kata kecil ini sebenarnya mempunyai konsekuensi besar terhadap makna. Kalimat bersyarat berbeda dengan kalimat usulan. Mengatakan bahwa jika terjadi dinamika tertentu maka kemungkinan perubahan kalender politik dapat terjadi, tidak sama dengan mengatakan bahwa Pemilu harus dipercepat. Dinamika itu pun dapat bermakna luas, termasuk perkembangan ekonomi, sosial, politik, maupun keadaan nasional lainnya. Karena itu, kemungkinan tidak boleh serta-merta diterjemahkan sebagai keinginan, sementara prediksi tidak boleh otomatis dianggap sebagai proposal.

Di sinilah kita perlu membedakan antara pernyataan kondisional dan pernyataan preskriptif. Pernyataan kondisional berbicara mengenai kemungkinan yang bergantung pada suatu keadaan, sedangkan pernyataan preskriptif mengandung kehendak atau anjuran agar sesuatu dilakukan. Perbedaannya tampak sederhana, tetapi dalam ruang publik perbedaan itu sering menghilang ketika sebuah kalimat dipotong menjadi judul. “Jika terjadi dinamika, mungkin ada perubahan” dapat berubah menjadi “ingin mempercepat Pemilu”. Pergeseran kecil dalam bahasa itu dapat menghasilkan konsekuensi besar dalam persepsi masyarakat. Karena itu, literasi bukan hanya kemampuan membaca kata, tetapi kemampuan menjaga agar makna tidak bergeser ketika informasi berpindah tangan.

Persoalan menjadi semakin menarik apabila kita memperhatikan konteks forum. Ada jenis bahasa yang memang lebih lazim digunakan dalam ruang internal yang homogen. Dalam sebuah acara kaderisasi, misalnya, seorang ketua organisasi dapat mengatakan kepada peserta bahwa organisasinya paling kuat, paling militan, paling solid, bahkan lebih unggul daripada organisasi lain. Peserta yang berada dalam ruangan itu memahami bahwa bahasa tersebut berfungsi membangun kebanggaan, loyalitas, keberanian, dan solidaritas. Ia bukan selalu dimaksudkan sebagai hasil penelitian komparatif yang harus diuji melalui indikator akademik. Bahasa kaderisasi mempunyai fungsi pedagogis sekaligus psikologis: membuat anggota percaya bahwa organisasi yang sedang mereka perjuangkan layak dibela dan dikembangkan.

Contoh semacam itu dapat ditemukan dalam pernyataan Cak Imin mengenai PMII dan HMI. Dalam forum pengukuhan PB IKA PMII pada Juli 2025, Cak Imin melontarkan seloroh bahwa yang tumbuh dari bawah adalah PMII, sedangkan yang tidak tumbuh dari bawah adalah HMI. Pernyataan tersebut kemudian menuai berbagai tafsir dan kritik di ruang publik. Namun, bila kalimat semacam itu ditempatkan dalam forum yang didominasi keluarga besar PMII, kita dapat memahami kemungkinan fungsi retorisnya sebagai penguatan identitas dan kebanggaan kader. Memahami konteks tersebut bukan berarti membenarkan substansinya, melainkan berusaha memahami mengapa bahasa itu muncul.

Hal serupa dapat dibaca dari pengalaman tokoh seperti Bahlil Lahadalia ketika berbicara di lingkungan HMI atau di hadapan kader-kader yang memiliki ikatan emosional dengan organisasi. Bahlil memang memiliki sejarah aktivitas dalam HMI dan pernah menjadi bendahara Pengurus Besar HMI. Dalam ruang kaderisasi, sangat mungkin muncul bahasa yang menonjolkan keunggulan organisasi, ketangguhan kader, atau besarnya kontribusi alumni. Bahasa seperti itu bukan sesuatu yang asing dalam tradisi organisasi. Bahkan hampir setiap organisasi membutuhkan narasi kebanggaan agar kader tidak merasa menjadi bagian dari sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Yang menjadi persoalan adalah ketika bahasa internal tersebut keluar ke ruang publik dan dibaca sebagai klaim objektif yang harus diterima semua orang.

Di sinilah kita mengenal apa yang dapat disebut sebagai context collapse, ketika satu pesan yang semula ditujukan kepada kelompok homogen tiba-tiba dikonsumsi oleh masyarakat heterogen. “Kita” yang semula berarti sesama kader berubah menjadi “mereka” di mata publik. Jargon yang semula dimaksudkan untuk membangun semangat berubah menjadi pernyataan politik. Candaan internal berubah menjadi kontroversi. Kalimat motivasional berubah menjadi klaim superioritas. Begitu pula dengan pernyataan tentang kemungkinan dinamika politik: apa yang mungkin dimaksudkan sebagai simulasi skenario internal dapat ditangkap publik sebagai agenda politik yang sedang disiapkan. Perubahan audiens dapat mengubah seluruh medan makna sebuah kalimat.

Namun demikian, konteks internal juga tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan setiap tokoh publik dari tanggung jawab atas ucapannya. Orang yang berbicara dalam sebuah forum tetap perlu memahami bahwa zaman digital membuat hampir tidak ada ruang yang benar-benar tertutup. Kamera dapat merekam, seseorang dapat mengunggah, algoritma dapat menyebarkan, dan publik dapat menafsirkan. Karena itu, memahami konteks bukan berarti mengatakan bahwa semua ucapan menjadi benar. Kita hanya sedang memastikan bahwa kritik diarahkan kepada sesuatu yang benar-benar dimaksudkan, bukan kepada sesuatu yang kita konstruksikan sendiri berdasarkan potongan informasi.

Saya kira sikap yang paling sehat berada di antara dua kutub. Kita tidak perlu buru-buru menjadi pembela hanya karena seseorang sedang diserang, tetapi kita juga tidak perlu ikut menghakimi hanya karena sebuah video sedang viral. Kita perlu memeriksa runtutan kalimat, siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam forum apa, apa maksud komunikasinya, dan bagaimana konteks lengkapnya. Setelah itu barulah kita menyusun tafsir. Bagi saya, inilah bentuk sederhana dari kedewasaan literasi: tidak gugurupuh mencecap berita, tidak cepat menyematkan stigma, dan tidak malu mengoreksi kesimpulan apabila ternyata informasi awal yang kita terima tidak lengkap.

Sebagai alumnus Prodi Filsafat, saya memandang kebiasaan semacam ini bukan hanya sebagai kecakapan bermedia, tetapi juga sebagai latihan etis dalam mencari kebenaran. Sebagai Ketua Komunitas Kamus Sunda Banten, saya akan mengatakannya dengan bahasa yang lebih sederhana: ulah kaburu nyieun kacindekan tina omongan anu can anggeus. Jangan buru-buru membuat kesimpulan dari perkataan yang belum selesai. Masyarakat yang literat bukan masyarakat yang tidak pernah salah membaca, melainkan masyarakat yang bersedia membaca ulang, memeriksa kembali, dan mengasah dirinya ketika menemukan kemungkinan bahwa tafsirnya keliru. Yang kita perlukan bukan publik yang paling cepat bereaksi, melainkan publik yang paling matang memahami. Wallahualam.***

The post Antara Kalimat, Konteks, dan Kegaduhan Publik appeared first on ICMI BANTEN.

Serang, (icmibanten.or.id) — KKM Kelompok 50 melaksanakan kegiatan Loka Karya Desa sebagai salah satu rangkaian akhir dari pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Pabuaran. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan hasil pelaksanaan program kerja sekaligus berbagi pengalaman selama menjalankan pengabdian bersama masyarakat.

Loka Karya Desa menjadi momentum bagi KKM Kelompok 50 untuk memperlihatkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama menjalankan pengabdian di Desa Pabuaran. Program-program tersebut dilaksanakan dengan melihat kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa menyampaikan proses, hasil, serta manfaat dari program kerja yang telah dijalankan selama masa KKM.

Kegiatan Loka Karya Desa turut dihadiri oleh Kepala Desa Pabuaran, Ayi Suryawan, bersama masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan KKM Kelompok 50. Kehadiran Kepala Desa menjadi bentuk dukungan terhadap mahasiswa selama menjalankan kegiatan pengabdian di Desa Pabuaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ayi Suryawan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada KKM Kelompok 50 atas kontribusi serta berbagai program kerja yang telah dilaksanakan selama berada di Desa Pabuaran. Beliau mengapresiasi hasil program kerja mahasiswa yang dinilai telah memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kontribusi positif bagi masyarakat desa.

Ucapan terima kasih tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat selama pelaksanaan KKM. Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membantu mahasiswa dalam menjalankan berbagai program kerja yang telah direncanakan..

Pada kesempatan tersebut, KKM Kelompok 50 memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan selama berada di Desa Pabuaran. Setiap program menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Selain melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, mahasiswa juga berusaha menyesuaikan program dengan kondisi masyarakat agar kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara langsung.

Loka Karya Desa juga menjadi ruang untuk melakukan evaluasi bersama. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat maupun pemerintah desa mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Masukan tersebut menjadi hal penting sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus menjadi evaluasi agar kegiatan yang telah dilakukan dapat dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih baik.

Selama menjalankan KKM di Desa Pabuaran, mahasiswa KKM Kelompok 50 tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mendapatkan banyak pengalaman melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Mahasiswa belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik, bekerja sama dengan berbagai pihak, memahami kondisi lingkungan sekitar, serta ikut terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Kebersamaan antara mahasiswa dan masyarakat menjadi salah satu hal yang memberikan kesan tersendiri selama pelaksanaan KKM. Dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan membantu mahasiswa menjalankan program kerja dengan lebih baik. Begitu pula dengan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan warna dan manfaat selama masa pengabdian berlangsung.

Selain menyampaikan hasil program kerja, Loka Karya Desa juga menjadi momentum bagi KKM Kelompok 50 untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu selama pelaksanaan KKM. Ucapan terima kasih diberikan kepada Pemerintah Desa Pabuaran, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar serta berkontribusi secara langsung di lingkungan desa.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk bahwa keberhasilan program KKM tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa saja. Kerja sama antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus terjalin meskipun masa KKM Kelompok 50 telah selesai.

Melalui Loka Karya Desa, KKM Kelompok 50 berharap berbagai program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang dapat terus dikembangkan. Mahasiswa juga berharap pengalaman dan hasil kegiatan selama KKM dapat menjadi kontribusi positif bagi Desa Pabuaran.

Bagi mahasiswa KKM Kelompok 50, kegiatan Loka Karya Desa bukan hanya menjadi agenda untuk menyampaikan hasil kegiatan, tetapi juga menjadi momen refleksi atas seluruh proses pengabdian yang telah dilakukan. Berbagai pengalaman selama berada di tengah masyarakat menjadi pembelajaran berharga yang tidak hanya diperoleh di dalam ruang perkuliahan, tetapi juga melalui kehidupan nyata dan interaksi langsung dengan masyarakat.

Pada akhirnya, Loka Karya Desa menjadi salah satu penutup dari rangkaian perjalanan KKM Kelompok 50 di Desa Pabuaran. Kegiatan ini meninggalkan berbagai pengalaman, pembelajaran, serta kenangan bagi mahasiswa dan masyarakat. Diharapkan hubungan baik dan silaturahmi yang telah terjalin selama kegiatan KKM dapat tetap terjaga meskipun program pengabdian telah berakhir.

Dengan semangat kolaborasi, pengabdian, dan kebersamaan, KKM Kelompok 50 berharap kehadiran mahasiswa selama berada di Desa Pabuaran dapat memberikan kesan positif serta kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Loka Karya Desa menjadi bukti bahwa kegiatan KKM bukan hanya tentang menjalankan program kerja, tetapi juga tentang belajar, berbagi, dan tumbuh bersama masyarakat.

The post Loka Karya Desa KKM Kelompok 50 Pabuaran: Sinergi Mahasiswa dan Masyarakat dalam Mewujudkan Program yang Berkelanjutan appeared first on ICMI BANTEN.