Saya Tidak Sebesar Gus Dur

Dari Cipasung 1994 ke Lampung 2021 Ketika NU Berhadapan dengan Kekuasaan

Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung

Ada sebuah pengakuan yang menarik dari KH Said Aqil Siradj ketika berbincang dalam siniar Akbar Faizal. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sebesar Gus Dur. Pernyataan itu muncul ketika ia mengenang pengalamannya dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung, Desember 2021, saat dirinya kalah dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Ia kemudian membandingkan situasi yang dihadapinya dengan pengalaman Gus Dur dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, pada Desember 1994. Bagi saya, kalimat pendek itu menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar perbandingan dua tokoh dan dua kontestasi kepemimpinan.

Saya tertarik bukan hanya karena Gus Dur dan Said Aqil sama-sama pernah berada dalam persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum PBNU. Yang lebih menarik adalah pengakuan tentang keberanian menghadapi kekuasaan. Said Aqil mengingat Gus Dur sebagai sosok yang tetap bertahan ketika berhadapan dengan tekanan politik Orde Baru. Ia merasa dirinya tidak memiliki keteguhan yang sama. Dari pengakuan itu, ingatan saya melayang jauh ke penghujung 1994, ketika saya masih menjadi mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saya pernah hadir langsung pada pembukaan Muktamar NU di Cipasung.

Pada masa itu, saya adalah mahasiswa yang sedang menikmati masa-masa idealisme. Dunia kampus bukan sekadar tempat mengikuti kuliah, mencatat penjelasan dosen, mengerjakan tugas, lalu pulang ke kamar kos. Kampus adalah ruang untuk mempertanyakan banyak hal. Kami membaca filsafat, mendiskusikan kekuasaan, memperdebatkan demokrasi, dan mengkritik praktik penyelenggaraan negara. Di tengah suasana Orde Baru, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN bukan sekadar istilah yang beredar dalam diskusi mahasiswa. Ia merupakan kenyataan politik yang semakin terasa, tetapi tidak mudah dibicarakan secara terbuka.

Saya termasuk mahasiswa yang menentang praktik KKN Orde Baru. Bagi saya, kekuasaan yang terlalu lama berada dalam genggaman kelompok tertentu cenderung kehilangan kepekaan terhadap kritik. Kekuasaan mulai merasa dirinya selalu benar, sementara rakyat diminta terus-menerus bersabar. Kritik dianggap gangguan, perbedaan pandangan dicurigai sebagai ancaman, dan kesetiaan kepada penguasa kadang lebih dihargai daripada kecakapan serta integritas. Dalam suasana seperti itu, filsafat mengajarkan satu hal penting kepada saya: jangan menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena ia disampaikan oleh orang yang sedang berkuasa.

Dari Bandung, saya mengikuti perkembangan gerakan demokrasi dan tokoh-tokoh yang berani mengambil jarak dari pemerintah. Salah satu figur yang menarik perhatian saya adalah Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Ia bukan hanya Ketua Umum PBNU, melainkan juga intelektual Muslim yang berani menyampaikan pandangan berbeda. Ia dapat berbicara tentang demokrasi, pluralisme, hak-hak warga negara, dan kebebasan berpikir dengan cara yang kadang membuat penguasa tidak nyaman. Dalam pandangan saya ketika itu, Gus Dur merupakan salah satu simbol perlawanan intelektual terhadap kecenderungan otoritarianisme Orde Baru.

Keberpihakan saya kepada Gus Dur juga berhubungan dengan kehadiran Forum Demokrasi atau Fordem. Forum ini menjadi salah satu ruang berkumpulnya tokoh-tokoh yang menghendaki demokratisasi dan kebebasan politik. Gus Dur termasuk figur penting di dalamnya. Fordem menawarkan ruang perbincangan yang lebih terbuka mengenai demokrasi, kebangsaan, dan hak-hak masyarakat sipil. Bagi sebagian kalangan, kehadirannya dapat dibaca sebagai kritik terhadap kecenderungan kekuasaan yang hendak mengatur hampir seluruh ruang kehidupan masyarakat. Saya melihat Fordem sebagai antitesis politik terhadap kecenderungan kooptasi kekuasaan, termasuk kecenderungan yang saya baca dalam hubungan negara dengan organisasi-organisasi masyarakat.

Pada masa itu, ICMI juga menjadi bagian dari perbincangan politik yang menarik. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia didirikan pada 1990 dan mendapat tempat penting dalam konfigurasi politik Orde Baru. Sebagian kalangan melihat ICMI sebagai wadah pemberdayaan cendekiawan Muslim, sementara sebagian lainnya membaca kedekatannya dengan lingkar kekuasaan sebagai gejala baru dalam politik Indonesia. Dalam lingkungan diskusi mahasiswa yang saya ikuti, Fordem kerap diposisikan sebagai antitesis terhadap ICMI. Tentu, keduanya bukan organisasi dengan tujuan dan struktur yang sepenuhnya sebanding. Namun, secara simbolik, keduanya merepresentasikan dua kecenderungan berbeda dalam membaca hubungan intelektual, agama, demokrasi, dan kekuasaan.

Ketika kabar Muktamar NU ke-29 di Cipasung semakin dekat, perhatian saya tertuju ke Tasikmalaya. Jarak Bandung–Tasikmalaya cukup dekat untuk ditempuh dalam perjalanan darat. Saya memutuskan hadir pada pembukaan muktamar. Perjalanan itu bukan semata-mata perjalanan seorang mahasiswa yang ingin melihat acara organisasi keagamaan besar. Ada rasa ingin menyaksikan langsung sebuah peristiwa yang saya pahami memiliki dimensi politik. Saya ingin melihat bagaimana NU, organisasi keagamaan dengan basis massa yang besar, menghadapi dinamika kekuasaan pada masa Orde Baru.

Saya masih mengingat suasana ketika tiba di arena muktamar. Cipasung menjadi tempat berkumpulnya para kiai, santri, pengurus NU, peserta muktamar, dan berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap masa depan organisasi. Pesantren yang biasanya menjadi ruang pendidikan dan pengasuhan santri itu berubah menjadi pusat perhatian nasional. Di sana, percakapan keagamaan bertemu dengan pembicaraan politik. Kehadiran para tokoh, suasana penyambutan, dan dinamika yang menyertai pembukaan muktamar memberikan kesan tersendiri bagi saya. Sebagai mahasiswa yang datang dengan semangat idealisme, saya menangkap aura perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Saya tidak datang dengan membawa mandat organisasi, tidak pula memiliki akses ke ruang-ruang perundingan para elite. Saya hanya seorang mahasiswa yang menyaksikan pembukaan muktamar dari dekat, mengamati suasana, mendengar percakapan, dan mencoba membaca tanda-tanda zaman. Tetapi justru dari posisi itulah pengalaman tersebut melekat dalam ingatan. Ada semacam kesadaran bahwa muktamar ini bukan hanya urusan memilih ketua umum. Di baliknya terdapat pertanyaan tentang apakah sebuah organisasi besar dapat menentukan pemimpinnya sendiri, ataukah harus mengikuti kehendak kekuasaan yang berada di luar organisasi.

Untuk memahami suasana itu, kita perlu mengingat latar belakang Muktamar Cipasung. Sejak Muktamar Situbondo 1984, NU telah menegaskan kembali Khittah 1926. NU tidak lagi menjadi bagian dari politik praktis sebagaimana ketika menjadi partai politik. Keputusan itu bukan berarti NU harus menjauh dari seluruh persoalan kebangsaan. Sebaliknya, NU hendak memperkuat perannya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan pendidikan, dakwah, pelayanan masyarakat, dan pemikiran kebangsaan. Gus Dur menjadi salah satu tokoh penting dalam proses tersebut.

Namun, kembali ke khittah tidak berarti Gus Dur harus menjadi pemimpin yang diam terhadap kekuasaan. Ia justru menggunakan ruang sosial dan intelektual NU untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sikap itu membuat hubungan Gus Dur dengan rezim Soeharto mengalami ketegangan. Pemerintah Orde Baru ketika itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan politik dan organisasi masyarakat. Dalam sistem yang cenderung sentralistis, organisasi besar dengan basis massa luas seperti NU tentu memiliki arti strategis. Karena itu, kepemimpinan NU bukan hanya urusan internal, melainkan juga menjadi perhatian kekuasaan.

Menjelang Muktamar Cipasung, Abu Hasan muncul sebagai penantang Gus Dur. Ia didukung oleh kelompok-kelompok internal yang menghendaki pergantian kepemimpinan. Dalam sejumlah catatan sejarah, dukungan terhadap Abu Hasan juga dikaitkan dengan kepentingan pemerintah Orde Baru untuk mengganti Gus Dur. Slogan yang kemudian dikenal adalah ABG, kependekan dari Asal Bukan Gus Dur. Kontestasi itu menjadi semakin menarik karena memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan dalam organisasi tidak selalu berdiri sendiri. Ada kepentingan politik yang lebih luas, ada relasi dengan kekuasaan, dan ada pertarungan mengenai arah masa depan NU.

Muktamar berlangsung pada 1–5 Desember 1994. Dalam sejumlah kesaksian dan laporan, suasana penyelenggaraannya diwarnai berbagai bentuk tekanan, mulai dari persoalan akses, perlakuan protokoler, hingga dugaan intervensi politik. Kisah-kisah tentang Gus Dur yang tidak memperoleh tempat sebagaimana semestinya dalam sejumlah acara menjadi bagian dari ingatan kolektif mengenai Cipasung. Saya tidak hendak mengklaim menyaksikan seluruh peristiwa yang berlangsung di balik panggung atau di ruang-ruang perundingan. Apa yang saya sampaikan sebagai kesaksian pribadi adalah suasana pembukaan dan aura perlawanan yang saya tangkap di arena muktamar. Sementara itu, detail intervensi dan tekanan politik perlu ditempatkan sebagai catatan sejarah yang bersumber dari laporan serta kesaksian para pelaku.

Pemilihan Ketua Umum berlangsung dalam persaingan yang ketat. Gus Dur berhadapan dengan Abu Hasan dan sejumlah kandidat lain dalam putaran awal. Pada putaran pertama, Gus Dur memperoleh 157 suara, sedangkan Abu Hasan memperoleh 136 suara. Pemilihan kemudian berlanjut ke putaran berikutnya. Setelah proses yang menegangkan, Gus Dur akhirnya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU dengan 174 suara, mengalahkan Abu Hasan yang memperoleh 142 suara. Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan seorang kandidat atas kandidat lainnya. Dalam konteks politik saat itu, hasil tersebut menjadi simbol bahwa suara peserta muktamar tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kekuasaan di luar organisasi.

Kehadiran KH Ilyas Ruhiat sebagai Rais Aam juga menjadi bagian penting dari sejarah Cipasung. Ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Cipasung yang menjadi tuan rumah muktamar. Duet Gus Dur dan KH Ilyas Ruhiat memperlihatkan pertemuan antara kepemimpinan intelektual-organisatoris dan otoritas keulamaan pesantren. Cipasung bukan hanya tempat berlangsungnya pemilihan, melainkan juga ruang tempat tradisi pesantren memperlihatkan perannya dalam kehidupan kebangsaan. Bagi saya, ada pesan penting dari peristiwa itu: pesantren tidak harus menjadi ruang yang tertutup dari persoalan demokrasi. Ia dapat menjadi tempat tumbuhnya kesadaran tentang kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial.

Ketika saya mendengar kembali pengakuan Said Aqil bahwa dirinya tidak sebesar Gus Dur, ingatan tentang Cipasung muncul dengan sendirinya. Saya teringat seorang mahasiswa yang berangkat dari Bandung dengan semangat idealisme, menyaksikan pembukaan muktamar, dan merasakan bahwa di sana sedang berlangsung sesuatu yang lebih besar daripada pergantian kepengurusan. Saya tidak tahu apakah pada saat itu saya sudah mampu memahami seluruh dimensi politiknya. Namun, saya merasakan bahwa NU sedang mempertahankan ruang kemerdekaannya. Dan Gus Dur, bagi saya ketika itu, merupakan salah satu simbol dari keberanian tersebut.

Dua puluh tujuh tahun kemudian, pada Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021, Said Aqil menghadapi kontestasi untuk jabatan yang sama. Setelah dua periode memimpin PBNU, ia kembali mencalonkan diri dan berhadapan dengan KH Yahya Cholil Staquf. Hasil pemilihan menetapkan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dengan 337 suara, sementara Said Aqil memperoleh 210 suara. Dalam siniar Akbar Faizal, Said Aqil kemudian mengungkapkan pandangannya mengenai situasi politik menjelang muktamar dan menyebut adanya ketidaksukaan Presiden Joko Widodo terhadap kemungkinan dirinya terpilih kembali. Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai pengakuan dan penilaian Said Aqil sendiri, bukan sebagai bukti otomatis bahwa Presiden mengendalikan hasil pemilihan.

Di sinilah perbandingan antara Cipasung dan Lampung menjadi menarik sekaligus harus dilakukan secara hati-hati. Cipasung berlangsung pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan negara sangat dominan dan ruang demokrasi terbatas. Lampung berlangsung dalam era Reformasi, ketika kebebasan organisasi dan kompetisi politik telah memperoleh landasan yang jauh lebih terbuka. Kita tidak dapat menyamakan kedua zaman itu. Tekanan dalam sistem otoriter dan dugaan pengaruh politik dalam sistem demokrasi memiliki karakter, mekanisme, dan konsekuensi yang berbeda. Namun, keduanya dapat diperbandingkan dalam satu pertanyaan mendasar: apakah organisasi keagamaan mampu mempertahankan otonominya ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan?

Menurut saya, pernyataan Said Aqil bukan semata-mata pengakuan tentang kekalahan. Ia mengandung refleksi tentang keberanian dan keteguhan seorang pemimpin. Gus Dur menghadapi rezim yang sangat kuat, tetapi tetap mempertahankan sikap kritisnya. Said Aqil merasa dirinya tidak memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak perlu menjadikan pengakuan itu sebagai alasan untuk menghakimi Said Aqil secara keseluruhan. Ia memiliki perjalanan kepemimpinan dan kontribusinya sendiri bagi NU. Namun, ketika ia sendiri mengangkat Gus Dur sebagai pembanding, kita memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan kembali ukuran kebesaran seorang pemimpin organisasi.

Saya teringat pelajaran filsafat yang pernah saya peroleh di bangku kuliah. Kekuasaan pada dasarnya membutuhkan pembatas, sebab kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung memperluas dirinya sendiri. Organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, memiliki peran penting sebagai ruang penyeimbang. Ia tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak. Kedekatan dengan penguasa bukanlah dosa, sebagaimana kritik terhadap pemerintah bukan pula bukti permusuhan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kedekatan itu membuat organisasi kehilangan kebebasan menentukan sikap.

Khittah 1926 semestinya dibaca dalam semangat tersebut. NU tidak harus menjadi partai politik untuk memiliki sikap politik kebangsaan. NU tidak harus menjauh dari pemerintah untuk mempertahankan independensi. Namun, NU juga tidak boleh menjadikan kedekatan dengan kekuasaan sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Sebuah organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepentingan umat dan masyarakat luas. Ia harus dapat memberikan dukungan ketika kebijakan pemerintah benar, tetapi juga harus berani mengkritik ketika kebijakan itu menyimpang. Kemandirian bukan berarti selalu melawan; kemandirian berarti mampu menentukan sikap tanpa kehilangan prinsip.

Dari Kampung Binuangeun, saya kadang membayangkan organisasi besar seperti NU sebagai perahu yang berlayar di laut selatan. Perahu membutuhkan nahkoda, membutuhkan awak, dan membutuhkan kemampuan membaca arah angin. Tetapi perahu tidak boleh menyerahkan kemudinya kepada orang yang berdiri di pantai, apalagi kepada siapa pun yang hanya ingin menentukan arah tanpa ikut menghadapi gelombang. Pemimpin boleh berganti, awak boleh berubah, dan perjalanan boleh mengambil jalur berbeda. Namun, tujuan pelayaran harus tetap ditentukan oleh amanah dan kesepakatan mereka yang berada di dalam perahu.

Cipasung 1994 bukan sekadar kisah kemenangan Gus Dur atas Abu Hasan. Ia adalah salah satu bab penting tentang kemandirian organisasi keagamaan di hadapan kekuasaan. Lampung 2021 pun bukan sekadar kisah kekalahan Said Aqil dari Yahya Staquf. Ia menjadi kesempatan untuk membaca kembali hubungan antara NU dan negara dalam era demokrasi. Dua peristiwa itu berbeda konteks, tetapi sama-sama mengingatkan bahwa organisasi besar selalu menghadapi godaan untuk mendekat kepada pusat kekuasaan. Di sinilah kepemimpinan diuji: bukan hanya ketika mendapat dukungan, melainkan ketika harus mempertahankan prinsip di tengah tekanan.

Saya tidak tahu apakah mahasiswa yang berangkat dari Bandung menuju Cipasung pada Desember 1994 itu telah memahami seluruh arti sejarah yang sedang berlangsung di hadapannya. Mungkin sebagian pemahamannya baru tumbuh setelah waktu berjalan, setelah membaca kembali catatan sejarah, dan setelah menyaksikan pergantian kepemimpinan di berbagai organisasi. Tetapi satu hal yang masih saya ingat: di arena pembukaan Muktamar Cipasung, saya menangkap aura perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Kini, ketika mendengar Said Aqil berkata bahwa dirinya tidak sebesar Gus Dur, ingatan itu kembali menyala. Sejarah ternyata tidak hanya tinggal di buku dan arsip. Ia juga menetap dalam ingatan orang-orang yang pernah hadir, menyaksikan, dan ikut merasakan denyut zamannya.

Kebesaran seorang pemimpin memang tidak selalu terlihat dari kursi yang berhasil dipertahankan. Ada kalanya kebesaran justru tampak ketika seseorang berani menjaga jarak dari kekuasaan, sekalipun harus menghadapi risiko politik. Gus Dur tidak harus selalu benar untuk dikenang sebagai tokoh yang berani. Said Aqil tidak harus dianggap kecil hanya karena ia mengakui kehebatan pendahulunya. Yang perlu kita rawat adalah pelajaran dari keduanya: bahwa organisasi keagamaan harus memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak. Jabatan dapat berakhir, pemimpin dapat berganti, tetapi marwah organisasi tidak boleh dipertukarkan dengan restu penguasa. Wallahualam.*