Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Anggota Bawaslu Provinsi Banten 2018-2023
Ada peristiwa politik yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi sekaligus menguji bagaimana konstitusi bekerja dalam kehidupan bernegara. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 merupakan salah satu peristiwa yang menarik untuk dicermati. Setelah sebelumnya diwarnai polemik putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, serta berbagai dinamika politik di sekitar pemerintahan Prabowo-Gibran, kini Indonesia menghadapi persoalan ketatanegaraan yang berbeda. Bukan lagi semata-mata tentang apakah seorang Wakil Presiden dapat dimakzulkan, melainkan bagaimana negara mengisi jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan di tengah masa jabatan.
Pertanyaan tersebut tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung persoalan konstitusional yang penting. Apakah Presiden dapat langsung menunjuk seseorang untuk menjadi Wakil Presiden pengganti? Apakah DPR memiliki kewenangan mengusulkan nama calon? Ataukah MPR memiliki keleluasaan menentukan sendiri siapa yang dianggap paling pantas mendampingi Presiden? Jawabannya tidak dapat diserahkan kepada kebiasaan politik, kesepakatan antarpimpinan partai, atau sekadar kompromi di antara para elite. Konstitusi telah menyediakan mekanisme yang secara khusus mengatur bagaimana kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan.
Landasan utama mekanisme tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Rumusan ini memberikan petunjuk yang cukup terang mengenai pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR. Presiden mempunyai kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR mempunyai kewenangan memilih salah seorang di antara keduanya. Dengan demikian, proses pengisian jabatan bukan merupakan penunjukan sepihak oleh Presiden ataupun pemilihan bebas oleh MPR tanpa usulan Presiden.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Perubahan konstitusi ini penting karena sebelumnya UUD 1945 belum mengatur secara terperinci mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan. Pengalaman ketatanegaraan menunjukkan bahwa negara memerlukan aturan yang mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan tanpa harus bergantung pada keadaan luar biasa atau kesepakatan politik yang tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, Pasal 8 ayat (2) menjadi salah satu instrumen konstitusional untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Lantas, siapa yang pertama kali harus bergerak setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong? Secara kelembagaan, MPR menjadi institusi yang harus segera menindaklanjuti keadaan tersebut. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, pimpinan MPR harus menyelenggarakan rapat gabungan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Rapat gabungan ini merupakan forum awal untuk menentukan waktu penyelenggaraan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden. Dengan demikian, mekanisme tidak dimulai dengan Presiden mengumumkan nama pengganti, melainkan dengan langkah kelembagaan MPR yang mempersiapkan proses pemilihan.
Baca Juga:
Setelah rapat gabungan dilaksanakan, pimpinan MPR memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai keputusan rapat tersebut. Berdasarkan Pasal 135 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pemberitahuan itu harus disampaikan paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah rapat gabungan berlangsung. Surat pemberitahuan tersebut juga dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden sesuai peraturan perundang-undangan. Tahapan ini menunjukkan bahwa MPR tidak hanya menetapkan jadwal persidangan, tetapi juga memulai koordinasi formal dengan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengajukan calon.
Pada tahap berikutnya, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal sebagai UU MD3, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan. Presiden wajib menyampaikan kedua nama tersebut beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat empat belas hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR. Artinya, Presiden tidak dapat mengajukan satu nama saja, kemudian meminta MPR mengesahkannya. Konstitusi dan undang-undang menghendaki adanya dua calon yang akan dipilih melalui mekanisme kelembagaan.
Di sinilah terdapat pembagian kewenangan yang menarik untuk diperhatikan. Presiden mempunyai hak menentukan dua nama yang akan diajukan, tetapi tidak mempunyai kewenangan tunggal menetapkan siapa yang akhirnya menduduki jabatan Wakil Presiden. Sebaliknya, MPR mempunyai kewenangan memilih, tetapi tidak memiliki kebebasan untuk mencari dan mengajukan nama calon di luar usulan Presiden. Keduanya merupakan kewenangan yang saling melengkapi sekaligus membatasi. Presiden tidak dapat bertindak sebagai pemilih tunggal, sementara MPR tidak dapat mengambil alih kewenangan pengusulan yang secara konstitusional berada di tangan Presiden.
Setelah kedua nama diterima, proses berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pembentukan tim verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan. Tahapan ini penting agar calon yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan hukum untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Verifikasi bukan sekadar pemeriksaan administratif yang dapat dianggap sebagai formalitas belaka, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa proses pengisian jabatan berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan. Negara tidak boleh mengabaikan persyaratan hanya karena proses penggantian harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif terbatas.
Setelah proses verifikasi selesai, MPR mempersiapkan sidang paripurna untuk melaksanakan pemilihan. Batas waktu penyelenggaraan sidang tersebut telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, yaitu paling lama enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Batas waktu ini bukan berarti Presiden mempunyai waktu enam puluh hari untuk sekadar memikirkan siapa yang akan diajukan. Seluruh tahapan, mulai dari rapat gabungan, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan calon, verifikasi, hingga penyelenggaraan sidang paripurna, harus disusun dalam kerangka tenggat konstitusional tersebut.
Bagaimana pemilihan berlangsung dalam sidang paripurna MPR? Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa kedua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum dilakukan pemilihan. Setelah itu, anggota MPR melaksanakan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang memperoleh dukungan terbanyak. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, meskipun Presiden memiliki kewenangan menentukan dua nama yang diajukan, keputusan akhir tetap berada di tangan anggota MPR melalui mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna.
Undang-undang juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil pemungutan suara yang sama banyak. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang identik, pemilihan harus diulang satu kali lagi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, apabila setelah pemungutan suara ulang hasilnya tetap sama, Pasal 46 ayat (7) UU MD3 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih salah satu di antara kedua calon tersebut. Ketentuan ini merupakan pengecualian yang secara khusus disediakan untuk menyelesaikan kebuntuan, bukan kewenangan umum Presiden untuk menentukan hasil pemilihan.
Baca Juga:
Setelah salah satu calon memperoleh kemenangan, proses belum berhenti pada pengumuman hasil pemungutan suara. Wakil Presiden terpilih harus ditetapkan melalui Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU MD3. Penetapan tersebut memberikan dasar kelembagaan bagi pengangkatan Wakil Presiden pengganti. Selanjutnya, proses pelantikan dilaksanakan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan tata tertib MPR. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945. Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, negara memiliki Wakil Presiden yang secara sah menjalankan tugas konstitusionalnya.
Ada satu hal yang juga perlu diperjelas agar masyarakat tidak keliru memahami mekanisme pengisian jabatan ini. Pasal 8 UUD 1945 memiliki tiga ayat yang mengatur situasi berbeda. Ayat pertama mengatur keadaan ketika jabatan Presiden mengalami kekosongan, sehingga Wakil Presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Ayat kedua mengatur keadaan ketika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, seperti situasi yang sedang kita bahas. Sementara ayat ketiga mengatur keadaan ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Ketiga situasi tersebut mempunyai mekanisme konstitusional yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
Khusus mengenai Pasal 8 ayat (3), mekanisme pengisiannya memang berbeda secara mendasar. Apabila Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah keadaan tersebut terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong secara tersendiri. Karena itu, dalam kasus Gibran, kewenangan pengusulan tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah memahami seluruh mekanisme tersebut, kita dapat melihat bahwa konstitusi sebenarnya telah menyediakan jalan yang cukup jelas untuk menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, kejelasan prosedur hukum tidak berarti proses politik di dalamnya akan berlangsung tanpa dinamika. Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan dua nama yang akan diajukan. Pertimbangan tersebut dapat berkaitan dengan kompetensi, integritas, pengalaman pemerintahan, kemampuan berkoordinasi, serta kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan. Pada saat yang sama, Presiden juga tidak dapat mengabaikan konfigurasi politik di parlemen, sebab keputusan akhir pemilihan berada di tangan anggota MPR.
Dalam konteks politik pasca-Pemilu 2024, pemilihan Wakil Presiden pengganti tentu akan menjadi pembicaraan menarik di antara partai-partai politik. Koalisi Indonesia Maju yang dahulu mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran ke kursi kepemimpinan nasional mungkin akan kembali menjadi ruang komunikasi dan negosiasi. Namun, tidak tertutup kemungkinan munculnya aspirasi dari partai-partai di luar koalisi pemerintahan. Di sinilah kemampuan Presiden membaca peta politik akan diuji. Dua nama yang diajukan bukan hanya harus memenuhi persyaratan hukum, melainkan juga harus memiliki peluang memperoleh dukungan mayoritas dalam forum pemilihan MPR.
Apakah Presiden akan mengajukan kader Partai Gerindra? Apakah ia akan memilih figur dari partai politik lain sebagai bentuk keseimbangan koalisi? Ataukah justru memilih seseorang yang memiliki kapasitas teknokratis dan pengalaman pemerintahan tanpa terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu? Semua itu masih merupakan kemungkinan yang terbuka. Kita tidak boleh mendahului keputusan Presiden dengan menganggap satu nama tertentu sudah pasti menjadi pengganti. Sebab, dalam sistem yang diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memang mempunyai kewenangan mengajukan dua nama, tetapi keputusan pemilihan tetap menjadi tanggung jawab MPR.
Bagi saya, ada pelajaran penting dari mekanisme tersebut. Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga menyediakan jalan ketika seseorang tidak lagi dapat atau tidak lagi ingin menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Jabatan publik bukanlah hak kepemilikan pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati. Ia merupakan amanah yang memiliki persyaratan, batas waktu, tanggung jawab, dan mekanisme pertanggungjawaban. Ketika pemegang jabatan berhenti, negara tidak boleh ikut berhenti. Ketika satu orang meninggalkan kursinya, mekanisme kelembagaan harus tetap berjalan untuk memastikan kepentingan publik tidak terbengkalai.
Baca Juga:
Sebagai alumnus Program Studi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung, saya selalu tertarik memandang persoalan kekuasaan bukan hanya dari sudut hukum formal, tetapi juga dari perspektif etika dan tanggung jawab moral. Kekuasaan memiliki daya tarik yang luar biasa, bahkan sering kali membuat seseorang lupa bahwa jabatan sesungguhnya hanyalah persinggahan. Dalam sejarah politik, kita menyaksikan orang datang dan pergi dari pusat kekuasaan, sementara kehidupan masyarakat terus berlangsung. Ada yang meninggalkan warisan kebijakan, ada yang meninggalkan kontroversi, dan ada pula yang hanya meninggalkan cerita tentang bagaimana ia memperoleh serta mempertahankan jabatannya.
Dari Kampung Binuangeun, di pesisir selatan Banten, saya sering memandang laut sebagai metafora kehidupan politik. Kapal boleh berganti nakhoda, awak kapal boleh berganti, dan arah pelayaran dapat disesuaikan dengan keadaan. Namun, laut tidak pernah berhenti menyediakan ruang bagi perjalanan. Begitu pula negara, yang tidak boleh menggantungkan keberlangsungannya pada satu orang atau satu keluarga. Konstitusi menjadi semacam mercusuar yang memberikan arah ketika perjalanan politik menghadapi gelombang. Tanpa mercusuar, kapal mungkin masih dapat bergerak, tetapi tidak memiliki kepastian mengenai arah yang harus dituju.
Karena itu, siapa pun kelak yang terpilih menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran, ia harus memahami bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi terhormat di samping Presiden. Ada tanggung jawab besar untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam batas-batas konstitusi. Wakil Presiden bukan pelengkap dekoratif dalam sebuah pemerintahan, apalagi sekadar representasi kepentingan partai atau kelompok tertentu. Ia merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Peristiwa pengunduran diri Gibran memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memahami pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara berjenjang, mulai dari rapat gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam sidang paripurna, hingga penetapan dan pelantikan. Semua tahapan itu memperlihatkan bahwa negara memiliki perangkat hukum untuk menghadapi perubahan dalam kepemimpinan. Politik boleh berubah, koalisi boleh bergeser, dan figur yang menduduki jabatan boleh berganti, tetapi mekanisme konstitusional harus tetap menjadi pegangan bersama.
Maka, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi Wakil Presiden berikutnya memang menarik untuk dibicarakan. Namun, bagi saya, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah siapa pun yang kelak menduduki jabatan itu mampu memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi? Rakyat tidak terlalu berkepentingan dengan siapa yang duduk di kursi Wakil Presiden apabila keberadaan kursi itu tidak membawa manfaat bagi kehidupan mereka. Di tengah pergantian elite dan pertarungan kepentingan, konstitusi harus tetap berdiri sebagai mercusuar, sementara kekuasaan harus selalu ingat kepada siapa sesungguhnya ia dipertanggungjawabkan.
Kursi Wakil Presiden boleh kosong untuk sementara, tetapi negara tidak boleh kehilangan arah. Presiden mengusulkan, MPR memilih, konstitusi mengatur, dan rakyat tetap menjadi tujuan pengabdian. Wallahualam.*
Baca Juga:
