Catatan tentang Wakil Presiden, Kalkulasi Kekuasaan, dan Risiko Politik Prabowo Menuju 2029
Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengurus ICMI Orwil Banten
Ada satu ungkapan dalam bahasa Sunda yang belakangan terasa menarik untuk membaca dinamika politik nasional: ulah nepi ka meong jadi maung—jangan sampai kucing berubah menjadi harimau. Meong adalah kucing, sedangkan maung adalah harimau. Keduanya memang masih satu keluarga, tetapi jangan ditanya soal perbedaan tenaga, taring, dan keberanian ketika berhadapan dengan lawannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kucing yang tidur di bawah kursi mungkin terlihat jinak dan tidak berbahaya. Namun, dalam politik, penampilan hari ini tidak selalu menjelaskan watak dan perilaku seseorang pada hari esok.
Saya teringat ungkapan itu ketika mengikuti perdebatan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Kursi orang nomor dua di republik ini bukan sekadar tempat duduk yang kebetulan kosong dan harus segera diisi. Ia merupakan ruang strategis yang memiliki konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan, stabilitas pemerintahan, bahkan kemungkinan pertarungan politik pada Pemilihan Presiden 2029. Karena itu, keputusan Prabowo Subianto memilih calon penggantinya bukan perkara sederhana. Ada kepentingan pemerintahan hari ini, kepentingan politik esok hari, dan tentu saja kepentingan Indonesia yang tidak boleh diletakkan di urutan terakhir.
Perdebatan mengenai Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menambah menarik persoalan tersebut. Ketika Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan tafsir bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit membatasi asal partai calon Wakil Presiden, terbuka kemungkinan bagi Prabowo untuk mempertimbangkan figur di luar partai atau gabungan partai yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Jika tafsir tersebut diterapkan, ruang pilihan Presiden menjadi lebih luas. Nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, hingga Puan Maharani, misalnya, dapat masuk dalam percakapan politik. Tentu saja, nama-nama itu masih sebatas kemungkinan dalam diskusi publik, bukan berarti mereka telah menyatakan kesediaan atau dipastikan akan dicalonkan.
Saya tidak sedang mempermasalahkan kemungkinan Prabowo merangkul tokoh-tokoh yang dahulu berada di luar barisan politiknya. Sebaliknya, saya memandang rekonsiliasi sebagai tindakan yang baik, bahkan mulia. Dalam kehidupan berbangsa, tidak ada alasan untuk memelihara permusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Mereka yang dahulu berkompetisi dapat bekerja bersama setelah kontestasi selesai. Mereka yang pernah berhadap-hadapan dapat kembali duduk semeja. Bukankah kedewasaan politik justru terlihat ketika seseorang mampu mengakhiri persaingan tanpa harus menghapus persaudaraan?
Namun, di tengah optimisme terhadap rekonsiliasi elite itu, saya justru menemukan ironi yang tidak sederhana. Dalam Pilpres 2024, rakyat dibagi ke dalam kubu 01, 02, dan 03. Masing-masing memiliki pendukung, juru bicara, relawan, dan pembela yang tidak jarang begitu militan. Perbedaan pilihan merembet ke ruang keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan, bahkan hubungan kekerabatan. Ada persahabatan yang merenggang, ada saudara yang saling menyindir, dan ada pertemuan keluarga yang kehilangan kehangatannya hanya karena seseorang dianggap berada di kubu yang salah. Kontestasi politik yang seharusnya menjadi perayaan kedaulatan rakyat kadang berubah menjadi pertarungan harga diri.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh masyarakat mengalami polarisasi dengan tingkat yang sama. Tetapi kita tentu menyaksikan bagaimana sebagian orang begitu serius membela calon pilihannya. Ada yang menghabiskan waktu untuk berdebat, menyebarkan informasi, menghadiri pertemuan, dan meyakinkan orang lain. Bahkan, tidak sedikit yang sampai gontok-gontokan di media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari. Mereka merasa sedang memperjuangkan masa depan bangsa melalui calon yang diyakininya paling tepat. Mereka berkompetisi dengan kesungguhan, sementara sebagian hubungan sosial harus membayar harga dari kesungguhan tersebut.
Lalu, setelah kontestasi usai, kita menyaksikan pemandangan yang berbeda di panggung elite. Tokoh-tokoh yang dahulu saling berhadapan dapat kembali bertemu, tersenyum, bersalaman, dan berfoto bersama. Bahkan, ada momen ketika mereka melakukan tos dengan mengadu gelas kaca, seolah merayakan kebersamaan yang telah kembali terjalin. Pemandangan itu tentu menyenangkan jika dibaca sebagai simbol berakhirnya permusuhan. Tetapi, dari sudut pandang rakyat yang persahabatan dan kekerabatannya telanjur terkoyak, pemandangan tersebut juga dapat menghadirkan perasaan getir. Mereka yang dahulu dibela mati-matian kini bisa duduk bersama, sementara orang-orang yang dahulu saling berselisih karena membela mereka belum tentu kembali saling menyapa.
Di sinilah saya melihat ketimpangan pengalaman politik antara elite dan rakyat. Bagi elite, perbedaan sering kali merupakan bagian dari strategi kompetisi. Hari ini menjadi lawan, besok bisa menjadi mitra. Hari ini beradu argumentasi, esok dapat beradu gelas dalam suasana penuh keakraban. Sementara bagi sebagian rakyat, perbedaan politik sudah terlanjur masuk ke ruang emosional dan hubungan personal. Elite mempunyai ruang negosiasi, akses komunikasi, dan kepentingan bersama yang memungkinkan mereka berdamai. Rakyat tidak selalu mempunyai kemewahan yang sama. Barangkali bagi elite, pertarungan telah selesai ketika hasil pemilu diumumkan, tetapi bagi sebagian rakyat, pertarungan itu masih tertinggal sebagai luka dalam hubungan sosial.
Saya tidak ingin menyalahkan elite karena berdamai. Justru saya berharap semua pihak mampu melakukan hal yang sama. Tetapi rekonsiliasi seharusnya tidak berhenti pada seremoni pertemuan dan tos gelas kaca. Ia perlu diikuti kesadaran bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai pasukan yang dimobilisasi ketika pemilu berlangsung, kemudian ditinggalkan setelah para pemimpin menemukan kesepakatan baru. Rakyat bukan sekadar angka dalam tabulasi suara. Mereka adalah pemilik kedaulatan yang memberikan mandat, sekaligus warga negara yang berhak mengetahui untuk apa kompetisi politik yang begitu menguras energi itu diselenggarakan.
Maka, ketika Prabowo memperoleh peluang untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran, saya berharap ia tidak sekadar melihat kesempatan tersebut sebagai jalan untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik. Merangkul semua pihak memang dapat memperkuat stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas bukan berarti seluruh kekuatan politik harus berada dalam satu lingkaran kekuasaan. Pemerintahan yang sehat tetap membutuhkan kritik, pengawasan, dan oposisi yang bertanggung jawab. Persatuan nasional tidak mengharuskan semua orang menjadi bagian dari pemerintah. Kita dapat bersatu sebagai bangsa tanpa harus sepakat dalam setiap keputusan politik.
Di luar persoalan rekonsiliasi, ada pertimbangan lain yang tidak kalah penting bagi Prabowo sendiri. Jika ia memiliki niat untuk maju kembali dalam Pilpres 2029, maka sosok Wakil Presiden yang dipilih sekarang tentu akan menjadi bagian dari kalkulasi politik masa depannya. Wakil Presiden bukan sekadar pendamping yang berdiri sedikit di belakang Presiden ketika upacara kenegaraan. Ia memiliki legitimasi konstitusional, panggung nasional, akses terhadap pemerintahan, jaringan politik, dan kesempatan membangun kepercayaan publik. Jabatan itu dapat menjadi modal politik yang sangat besar bagi siapa pun yang mendudukinya. Karena itu, memilih Wakil Presiden sama artinya dengan mempertimbangkan seseorang yang kelak akan memiliki kekuatan politik sendiri.
Di sinilah metafora meong dan maung menjadi relevan. Seseorang yang hari ini terlihat jinak, bersahabat, dan tidak menunjukkan ambisi kompetitif, belum tentu akan mempertahankan sikap yang sama setelah memperoleh kekuasaan. Jabatan dapat mengubah posisi seseorang dalam peta politik. Popularitas dapat tumbuh, jaringan dapat meluas, dan kepercayaan publik dapat berkembang menjadi modal elektoral. Orang yang semula tampak nyaman berada dalam bayang-bayang Presiden bisa saja kelak memiliki panggung sendiri. Ia mungkin tidak lagi sekadar menjadi pendamping, tetapi mulai diperhitungkan sebagai pusat kekuatan politik baru.
Saya tidak bermaksud menuduh figur tertentu sebagai calon maung yang sedang menyamar menjadi meong. Politik tidak bisa dibaca hanya dengan prasangka, apalagi dengan menebak-nebak watak seseorang berdasarkan penampilan. Tetapi pengalaman politik mengajarkan bahwa hubungan kekuasaan tidak selalu berjalan lurus sebagaimana kesepakatan awal. Loyalitas dapat berubah mengikuti kepentingan, dan kemitraan dapat mengalami pergeseran ketika masing-masing pihak memiliki ambisi serta perhitungan sendiri. Karena itu, seorang Presiden sepatutnya tidak hanya menilai calon berdasarkan sikapnya hari ini, tetapi juga berdasarkan karakter, integritas, kapasitas, dan kemampuannya menghadapi godaan kekuasaan pada masa depan.
Apabila Prabowo memang berkeinginan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua, ia tentu perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya kompetitor dari lingkaran pemerintahannya sendiri. Seorang Wakil Presiden yang memiliki popularitas tinggi dan jaringan politik luas bisa menjadi mitra strategis, tetapi juga berpotensi menjadi pesaing. Hal itu bukan sesuatu yang terlarang dalam demokrasi. Wakil Presiden memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi. Namun, Prabowo perlu memahami bahwa keputusan yang diambil hari ini dapat membentuk konfigurasi politik yang berbeda pada 2029. Jangan sampai pilihan yang dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan jangka pendek justru menjadi sumber persoalan politik jangka panjang.
Meski demikian, saya ingin menggarisbawahi bahwa Prabowo tidak seharusnya memilih Wakil Presiden yang lemah hanya karena khawatir akan muncul pesaing. Itu justru merupakan kesalahan berpikir yang lebih besar. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemampuan, integritas, keberanian, dan kemandirian. Ia harus sanggup menyampaikan kritik kepada Presiden apabila kebijakan yang ditempuh tidak tepat. Ia perlu mempunyai pandangan sendiri, tetapi juga memahami batas-batas kewenangan konstitusional. Kemandirian bukan berarti pembangkangan, sebagaimana loyalitas tidak berarti harus selalu mengangguk. Wakil Presiden yang baik bukanlah orang yang tidak memiliki pendirian, melainkan orang yang mampu menempatkan pendiriannya untuk kepentingan negara.
Dengan demikian, Prabowo perlu membedakan antara orang yang kuat secara karakter dan orang yang berambisi membangun kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan bersama. Keduanya tidak selalu sama. Seseorang bisa sangat kuat, tetapi tetap memiliki integritas dan kesetiaan terhadap amanah konstitusi. Sebaliknya, seseorang yang tampak jinak belum tentu memiliki kedewasaan dalam mengelola kekuasaan. Karena itu, ukuran utama pemilihan Wakil Presiden semestinya bukan seberapa mudah ia dikendalikan, melainkan seberapa dapat dipercaya ia menjalankan tugas kenegaraan. Presiden membutuhkan mitra yang mampu bekerja, bukan sekadar orang yang pandai menyenangkan hati.
Saya juga berharap Prabowo memahami bahwa keberhasilan pemerintahannya tidak hanya diukur dari banyaknya partai yang bergabung, banyaknya tokoh yang datang ke istana, atau banyaknya gelas yang beradu dalam perjamuan politik. Keberhasilan itu harus diukur dari kesejahteraan rakyat, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, dan kemampuan negara melindungi seluruh warganya. Kalau semua elite telah duduk bersama, tetapi rakyat masih kesulitan memperoleh keadilan dan kehidupan yang layak, maka perjamuan politik itu kehilangan makna substantifnya. Istana boleh menjadi tempat pertemuan para pemimpin, tetapi jangan sampai menjadi ruang yang terlalu nyaman bagi elite hingga lupa mendengar suara dari luar pagar.
Saya tidak sedang memberikan dukungan politik kepada Prabowo, sebagaimana saya juga tidak sedang menghendaki agar ia gagal dalam menjalankan pemerintahan. Saya hanya berharap ia tidak melakukan kesalahan dalam memilih orang kedua di republik ini. Kepentingan politik pribadi seorang Presiden memang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kalkulasi kekuasaan, tetapi ia harus tetap tunduk pada kepentingan bangsa. Jika Prabowo ingin melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya, ia membutuhkan mitra yang dapat memperkuat pemerintahan, bukan seseorang yang sejak awal dipilih hanya karena dianggap tidak berbahaya. Memilih orang yang tepat adalah bagian dari kecakapan memimpin, sedangkan mengabaikan risiko adalah awal dari penyesalan politik.
Maka, pesan saya sederhana: Prabowo, jangan salah memilih. Pilihlah Wakil Presiden yang kuat, berintegritas, dan memiliki kemampuan kenegaraan. Jangan memilih seseorang hanya karena hari ini tampak jinak, mudah diajak bekerja sama, dan tidak memperlihatkan ambisi politik. Meong yang hari ini tidur di bawah singgasana belum tentu akan terus menjadi meong ketika kelak memiliki singgasana sendiri. Jangan sampai ketika Anda baru menyadari bahwa meong itu telah menjadi maung, rakyat justru harus menyaksikan dua harimau berebut wilayah kekuasaan. Dan jangan pula sampai rakyat kembali diminta bertarung membela salah satu di antaranya, sementara kedua maung itu sesungguhnya sedang memperebutkan hutan yang sama.
Yang paling penting bukanlah siapa yang berhasil menjadi maung, melainkan apakah hutan bernama Indonesia tetap menjadi tempat yang aman bagi seluruh penghuninya. Rekonsiliasi boleh dirayakan dengan tos dan gelas kaca, tetapi demokrasi harus tetap dijaga dengan akal sehat, keberanian mengkritik, dan kesetiaan kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai gelas para elite telah kembali bersulang, sementara di bawah sana persahabatan dan kekerabatan masih pecah berkeping-keping. Wallahualam.*





