Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung
Ada kalanya sebuah persoalan besar justru bermula dari satu kata yang kelihatannya sederhana. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu istilah asing, apalagi teori filsafat yang membuat dahi berkerut. Cukup satu kata: berasal. Kata ini muncul dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3, yang mengatur bahwa dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden kepada MPR berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pilpres. Sekilas cukup jelas. Tetapi bagi orang yang pernah belajar Filsafat, sesuatu yang disebut cukup jelas justru sering menjadi awal dari pertanyaan yang tidak cukup sederhana.
Saya membaca kembali rumusan tersebut dan mulai bertanya: sebenarnya, siapa atau apa yang harus berasal dari partai politik pengusung? Apakah orangnya? Apakah riwayat politiknya? Apakah keanggotaannya? Apakah representasinya? Atau jangan-jangan, yang harus berasal dari partai pengusung itu bukan orangnya, melainkan usulan yang mengantarkan orang tersebut menjadi calon? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti permainan kata. Memang demikian. Saya sedang mengajak pembaca bermain-main dengan logika, sebagaimana kebiasaan anak-anak Filsafat yang kadang membuat persoalan sederhana menjadi rumit, lalu merasa puas ketika berhasil menemukan kerumitan baru.
Sebagai alumnus Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung, saya tentu mengenal kebiasaan semacam itu. Kami pernah dilatih untuk tidak buru-buru menerima sesuatu hanya karena terdengar masuk akal. Sebuah pernyataan perlu diperiksa, istilah perlu dibedah, dan kesimpulan perlu diuji. Kadang-kadang, pertanyaan yang paling mengganggu bukanlah pertanyaan tentang sesuatu yang belum diketahui, melainkan pertanyaan tentang sesuatu yang selama ini dianggap sudah diketahui. Maka, ketika membaca kata berasal, saya merasa seperti menemukan sebuah pintu kecil di dinding peraturan perundang-undangan. Pintu itu mungkin tidak dimaksudkan untuk dibuka terlalu lebar, tetapi siapa tahu di baliknya ada ruang tafsir yang cukup luas.
Mari kita baca kembali kalimat dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e tersebut. “Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.” Saya tidak sedang mempersoalkan bunyi kalimatnya. Saya justru ingin mengajak kita memperhatikan pilihan katanya. Mengapa menggunakan kata berasal? Mengapa bukan “merupakan anggota”, “merupakan kader”, “diusulkan oleh”, atau “mendapatkan rekomendasi dari”? Apakah pilihan kata itu memang sengaja dibuat demikian, atau sekadar akibat kurang cermatnya pembentuk peraturan dalam merumuskan maksudnya? Kita belum tahu. Tetapi ketidaktahuan itulah yang membuat permainan ini menjadi menarik.
Dalam pembacaan pertama, kata berasal dapat dimaknai secara personal. Artinya, calon Wakil Presiden harus mempunyai asal-usul politik dari partai pengusung Prabowo-Gibran. Ia bisa merupakan anggota, kader, atau pengurus partai tersebut. Jika tafsir ini digunakan, maka calon harus diperiksa latar belakang kepartaiannya. Jangan-jangan sebelum masuk bursa calon Wakil Presiden, seseorang harus lebih dahulu menjalani pemeriksaan KTA, riwayat kepengurusan, dan silsilah politik. Kalau perlu, disediakan formulir khusus: sejak kapan menjadi anggota, pernah menjadi kader siapa, dan apakah pernah pindah partai. Politik kita memang sudah memiliki banyak formulir, tetapi jangan sampai urusan mencari Wakil Presiden berubah menjadi sensus keanggotaan partai.
Dalam pembacaan kedua, berasal dapat dimaknai sebagai representasi politik. Calon tidak harus menjadi anggota atau kader, tetapi dianggap mewakili kepentingan politik partai atau gabungan partai pengusung. Dengan demikian, seorang tokoh dari luar partai tetap mungkin dipertimbangkan apabila partai tersebut memberikan kepercayaan kepadanya sebagai representasi politik. Tafsir ini sedikit lebih longgar daripada tafsir personal. Setidaknya, orang tidak harus mengganti kartu anggota sebelum masuk ke ruang pencalonan. Namun, tetap ada pertanyaan: siapa yang menentukan seseorang dianggap sebagai representasi partai? Ketua umum, rapat pimpinan, kongres, atau cukup dengan foto bersama yang diberi keterangan “sudah sepakat”? Hehehe.
Dalam pembacaan ketiga, kata berasal dapat dimaknai sebagai hubungan dukungan atau persetujuan politik. Seseorang boleh saja bukan kader dan bukan anggota partai pengusung, tetapi memperoleh dukungan resmi dari partai atau gabungan partai tersebut. Dalam pengertian ini, yang penting bukan identitas kepartaian calon, melainkan adanya persetujuan politik dari partai yang memenuhi kriteria. Tafsir ini membuka ruang yang lebih lebar. Namun, kita masih belum sampai pada kemungkinan yang paling nakal. Sebab, ketiga tafsir tadi masih menempatkan orang atau calon sebagai pusat perhatian. Padahal, bagaimana kalau kita membalik sudut pandangnya?
Nah, di sinilah tafsir saya mulai nakal. Bagaimana jika kata berasal itu tidak menunjuk kepada orangnya, tetapi kepada sarana atau media yang mengusulkannya? Dengan kata lain, yang harus berasal dari partai pengusung bukanlah calon Wakil Presidennya, melainkan sumber pengusulannya. Orangnya boleh berasal dari mana saja, memiliki riwayat politik dari kubu mana saja, bahkan pernah menjadi rival dalam Pilpres sebelumnya. Yang penting, usulan pencalonannya bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengajukan pasangan Prabowo-Gibran. Jadi, bukan orangnya yang harus pindah asal, melainkan usulannya yang harus memiliki alamat politik yang sesuai.
Coba kita bayangkan rumusan kalimat itu dibaca dengan cara demikian. “Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik…” Kita lalu bertanya: apakah mungkin yang dimaksud adalah kedua calon itu berasal dari usulan partai atau gabungan partai tersebut? Jika demikian, persoalannya bergeser. Kita tidak lagi sibuk memeriksa apakah calon memiliki KTA partai pengusung. Kita justru memeriksa dari mana usulan pencalonannya datang. Kalau tafsir personal membutuhkan pemeriksaan kartu anggota, tafsir institusional mungkin membutuhkan pemeriksaan surat pengusulan, keputusan partai, dan mekanisme persetujuan. KTA calon boleh berbeda, tetapi kop surat pengusulnya harus jelas. Begitulah kira-kira permainan logika kita.
Tentu saja, secara kebahasaan, “berasal dari” tidak otomatis sama dengan “diusulkan oleh”. Keduanya mempunyai nuansa dan cakupan makna berbeda. Karena itu, tafsir yang kita tawarkan bukan kesimpulan hukum yang sudah mapan. Kita sedang mengajukan kemungkinan pembacaan, bukan menetapkan bahwa MPR, Presiden, atau Mahkamah Konstitusi harus menerimanya. Tetapi justru karena rumusannya tidak secara eksplisit menggunakan istilah keanggotaan, kaderisasi, representasi, ataupun rekomendasi, kita mempunyai alasan untuk bertanya apakah kata berasal dapat mencakup sumber pengusulan. Pertanyaan itu sah sebagai latihan penalaran, meskipun jawabannya tetap memerlukan pengujian hukum yang lebih serius.
Jika tafsir institusional ini kita terima sebagai permainan logika, konsekuensinya cukup menghibur. Seseorang yang dahulu menjadi lawan politik Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak otomatis tertutup peluangnya untuk menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, bahkan Mahfud MD, dapat masuk ke dalam imajinasi politik kita. Mereka memang pernah berada di barisan kompetitor. Tetapi jika partai atau gabungan partai pengusung Prabowo-Gibran yang menjadi sumber pengusulan, maka dalam tafsir liar ini asal-usul politik personal mereka tidak lagi menjadi penghalang otomatis. Mantan rival bisa menjadi calon, sepanjang jalur pengusulannya memenuhi rumusan yang sedang kita mainkan.
Mari kita buat skenario yang sedikit lebih jauh. Misalnya, Prabowo meminta partai-partai pengusungnya mengajukan dua nama kepada dirinya. Setelah berdiskusi, mereka sepakat mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo kemudian mempertimbangkan keduanya dan, sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, mengajukan dua calon kepada MPR. Dalam skenario lain, yang diusulkan adalah Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Bayangkan saja. Orang-orang yang dahulu berkompetisi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kini justru berhadapan untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden yang kosong. Politik Indonesia mendadak seperti serial televisi yang penulis skenarionya terlalu kreatif, tetapi penontonnya tidak sempat membeli camilan.
Andai benar terjadi Anies dan Ganjar, atau Cak Imin dan Mahfud yang diusulkan Prabowo, saya membayangkan ada satu adegan kecil yang menarik dari kejauhan Solo sana. Gibran tersenyum, memandang berita yang beredar, lalu bergumam, “Hmm… dan seterusnya.” Kita tidak perlu menerjemahkan gumaman itu terlalu jauh. Biarkan pembaca mengembangkan imajinasinya sendiri. Barangkali ia sedang berpikir bahwa kursi yang ditinggalkannya ternyata menyimpan cerita yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Atau mungkin ia sekadar tersenyum melihat bagaimana politik memiliki kemampuan mengubah susunan pemain tanpa harus mengganti panggung. Hehehe. Ini tentu hanya humor dan imajinasi penulis, bukan laporan mengenai pikiran atau pernyataan Gibran.
Lebih jauh lagi, bayangkan jika dua mantan rival itu benar-benar menjadi dua calon yang diajukan Presiden kepada MPR. Kita bisa membayangkan bagaimana para pendukung mereka dahulu bereaksi. Mereka yang pada 2024 berdebat keras, saling mempertahankan pilihan, bahkan mungkin saling menyindir di grup keluarga, kini harus menyaksikan nama-nama yang dahulu mereka bela atau lawan masuk dalam satu proses pencalonan. Apakah mereka akan kembali berdebat? Apakah mereka akan mendukung salah satu? Atau justru berkata, “Lho, bukankah dahulu kita sudah sepakat bahwa mereka tidak cocok?” Rupanya, dalam politik, ingatan pendukung kadang lebih panjang daripada ingatan elite, sementara kepentingan elite kadang lebih lentur daripada prinsip yang diteriakkan pendukungnya.
Di sinilah kita dapat menyelipkan ironi demokrasi. Pilpres diselenggarakan dengan kompetisi yang menguras energi, biaya, perhatian, dan emosi masyarakat. Rakyat diminta memilih, membandingkan, mendukung, serta menentukan siapa yang paling pantas memimpin. Kubu 01, 02, dan 03 menjadi identitas politik yang begitu kuat bagi sebagian orang. Ada persahabatan yang renggang, hubungan kekerabatan yang terganggu, bahkan pertemuan keluarga yang mendadak berubah menjadi forum debat politik. Tetapi setelah kontestasi selesai, para elite dapat kembali duduk bersama, bersalaman, dan mengadu gelas kaca. Kita tidak perlu menolak rekonsiliasi. Hanya saja, jangan sampai rakyat merasa bahwa pertarungan mereka dahulu ternyata lebih serius daripada pertarungan para elite yang mereka bela.
Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah kemunafikan. Dalam demokrasi, lawan politik memang tidak harus menjadi musuh abadi. Bahkan, kemampuan membangun kerja sama setelah kompetisi merupakan salah satu tanda kedewasaan politik. Tetapi rekonsiliasi perlu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar berbagi kursi dan membangun koalisi. Demokrasi juga membutuhkan oposisi, kritik, dan perbedaan pendapat yang sehat. Jika seluruh kekuatan politik berkumpul di dalam pemerintahan, siapa yang akan mengingatkan ketika pemerintah keliru? Jangan sampai semua orang sibuk mengadu gelas di istana, sementara rakyat di luar istana masih sibuk mengumpulkan kembali pecahan persahabatan mereka.
Namun, permainan kita belum selesai. Ada persoalan lain yang perlu diperiksa: apakah usulan dari partai atau gabungan partai pengusung harus berasal dari seluruh partai yang dahulu membentuk koalisi, atau cukup dari satu partai yang menjadi bagian dari gabungan tersebut? Rumusan Penjelasan menggunakan frasa “1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik”. Ini membuka pertanyaan lanjutan mengenai bentuk dan cakupan sumber pengusulan. Apakah satu partai pengusung dapat mengajukan nama sendiri? Apakah harus ada kesepakatan seluruh partai? Bagaimana jika satu partai mengusulkan Anies, sementara partai lain mengusulkan Ganjar? Jangan-jangan sebelum memilih calon Wakil Presiden, kita perlu lebih dahulu memilih calon penafsir kata gabungan.
Saya perlu mengingatkan bahwa permainan logika tidak boleh membuat kita melupakan disiplin hukum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Batang tubuh Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur kewenangan MPR memilih dari dua calon yang diajukan Presiden. Sementara itu, Penjelasan Pasal 4 huruf e menambahkan rumusan mengenai asal partai atau gabungan partai. Hubungan antara ketiga ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis. Kita juga perlu mengingat prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan: Penjelasan dimaksudkan memperjelas norma, bukan menciptakan norma baru atau mengubah makna batang tubuh.
Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukan hanya apakah kata berasal dapat dimaknai sebagai sumber pengusulan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pembatasan dalam Penjelasan tersebut selaras dengan kewenangan Presiden menurut konstitusi. Apakah Penjelasan hanya menjelaskan mekanisme politik yang melatarbelakangi pencalonan, atau justru membatasi pilihan Presiden dengan syarat yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945? Kita boleh bermain dengan berbagai kemungkinan makna, tetapi pada akhirnya tafsir hukum harus mempertimbangkan hierarki peraturan, konteks norma, tujuan pengaturan, dan mekanisme pengujian yang tersedia. Jangan sampai karena terlalu asyik bermain kata, kita lupa bahwa kata-kata itu mempunyai konsekuensi kelembagaan.
Saya membayangkan, jika diskusi ini berlangsung di warung kopi Binuangeun, akan ada teman yang bertanya, “Jadi, menurut kamu, Anies bisa menjadi Wakil Presiden?” Saya mungkin menjawab, “Dalam permainan logika kita, peluang itu bisa dibayangkan.” Lalu ia bertanya lagi, “Kalau Ganjar?” Saya jawab, “Bisa juga dalam skenario yang sama.” “Kalau Cak Imin dan Mahfud?” Saya jawab, “Jangan buru-buru, kopinya belum habis.” Sebab, persoalannya bukan sekadar menyebut nama. Kita sedang menguji bagaimana sebuah rumusan hukum dapat dibaca dari beberapa sudut. Kalau setiap pertanyaan dijawab dengan daftar nama, diskusi filsafat kita berubah menjadi bursa calon yang tidak punya kantor sekretariat.
Saya juga membayangkan para pembentuk undang-undang sedang duduk bersama membaca tulisan ini. Mungkin ada yang tersenyum, mungkin ada yang menggeleng, atau mungkin bertanya mengapa kata berasal harus diperlakukan sedemikian rupa. Saya akan menjawab dengan sopan: bukan saya yang membuat kata itu menjadi menarik, Bapak dan Ibu yang menuliskannya. Saya hanya kebetulan membacanya dengan kebiasaan anak Filsafat yang suka bertanya. Kalau kemudian satu kata melahirkan lima kemungkinan tafsir, jangan salahkan pembaca yang bertanya. Mungkin yang perlu diperiksa adalah apakah rumusan tersebut sudah cukup terang untuk mencegah perbedaan pemahaman.
Saya tidak bermaksud mengajukan tafsir liar ini sebagai pendapat hukum yang harus diterima. Saya justru ingin menunjukkan bahwa bahasa hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari persoalan bahasa, logika, dan kekuasaan. Satu kata dapat membatasi pilihan, membuka peluang, atau melahirkan perdebatan yang panjang. Kata berasal mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan calon dengan partai pengusung. Tetapi ketika kita menggeser titik perhatian dari orang kepada sumber pengusulan, terbuka kemungkinan pembacaan yang berbeda. Apakah pembacaan itu dapat dipertahankan secara hukum? Itulah pekerjaan para ahli hukum tata negara dan lembaga yang berwenang, bukan sekadar kesimpulan dari obrolan sambil menyeruput kopi.
Dari Binuangeun, saya hanya ingin menyampaikan bahwa politik kadang lebih lucu daripada cerita komedi. Orang yang dahulu berhadap-hadapan bisa kembali berdampingan. Mereka yang dahulu saling mengkritik bisa saling mengusulkan. Bahkan, mantan rival yang pernah berebut kursi Presiden mungkin saja masuk dalam percakapan untuk mengisi kursi Wakil Presiden. Sementara itu, rakyat yang dahulu begitu serius memilih dan membela calon masing-masing masih berusaha memahami perubahan peta politik. Maka, kalau kelak ada yang bertanya mengapa politik Indonesia begitu penuh kejutan, saya akan menjawab: mungkin karena kita terlalu sering menganggap bahwa asal-usul seseorang harus selalu sama dengan asal-usul usulannya.
Jadi, berasal dari mana? Apakah orangnya yang harus berasal dari partai pengusung, atau usulannya yang harus berasal dari partai pengusung? Saya tidak sedang menawarkan jawaban final. Saya hanya sedang mengajak kita membuka satu kemungkinan yang selama ini mungkin terlewat. Jika tafsir personal yang dipakai, calon harus diperiksa asal-usul politiknya. Jika tafsir representasi yang dipakai, calon harus diperiksa hubungan politiknya. Tetapi jika tafsir institusional yang kita mainkan, yang perlu diperiksa adalah sumber pengusulannya. Orangnya boleh dari mana saja, tetapi usulannya harus datang melalui pintu yang sesuai. Dan kalau ternyata pintu itu bisa dibuka oleh partai pengusung, jangan heran jika mantan lawan politik suatu hari mengetuknya.
Saya menutup permainan ini dengan satu kesimpulan yang sengaja tidak terlalu serius: dalam politik, seseorang boleh berasal dari kubu mana saja, tetapi surat pengusulannya harus tahu alamat. Kalau tidak, nanti calon Wakil Presiden tersesat di perjalanan, partai pengusung kebingungan mencari alamat, dan MPR terpaksa membuka loket informasi. Hehehe. Itulah tafsir liar anak Filsafat: bukan untuk menggantikan hukum, melainkan untuk mengingatkan bahwa sebelum sebuah kata dianggap selesai, selalu ada kemungkinan untuk bertanya sekali lagi. Karena kadang-kadang, yang paling menarik dari sebuah peraturan bukan hanya apa yang tertulis, melainkan apa yang belum selesai dipikirkan dari kata-kata di dalamnya. Wallahualam.*





