Oleh: H. Wari Syadeli, M.Si.
Pengurus FSPP Provinsi Banten
Ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) akhirnya batal digelar. Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut dengan latar belakang polemik pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya. Persoalan ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang dipersoalkan melalui proses hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai bukti serta keabsahan dokumen penyetaraan ijazah.
Sebelum menarik kesimpulan, perlu ditegaskan bahwa Gibran tidak diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, melainkan mengundurkan diri. Mahkamah Konstitusi juga tidak mendiskualifikasinya dari jabatan wakil presiden. Persoalan legalitas dokumen pendidikan menjadi latar dari desakan pemakzulan. Tulisan ini dimaksudkan membaca persoalan tersebut sebagai refleksi etis dan sosiologis tentang legitimasi kekuasaan, kapasitas keilmuan, integritas, dan amanah. Istilah krisis legitimasi yang digunakan di sini merujuk pada persoalan kepercayaan publik, bukan kesimpulan bahwa keabsahan konstitusional seseorang telah gugur.
Di balik polemik tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: atas dasar apa seseorang layak memegang kekuasaan? Apakah cukup dengan terpenuhinya prosedur formal, ataukah kepemimpinan juga menuntut kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah?
Al-Qur’an memberikan landasan reflektif melalui Surah Al-Baqarah ayat 30–31. Ketika Allah menyampaikan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, para malaikat mempertanyakan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Pertanyaan tersebut bukan pembangkangan, melainkan upaya memahami hikmah penciptaan manusia. Allah kemudian memperlihatkan keistimewaan Adam melalui pengajaran nama-nama (al-asma’), yang menunjukkan dimensi keilmuan sebagai salah satu bekal manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya.
Peristiwa tersebut mengandung pesan filosofis bahwa kekuasaan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang menuntut pengetahuan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Manusia tidak diangkat sebagai khalifah karena bebas dari kelemahan, tetapi karena memiliki potensi ilmu untuk memahami dan mengelola kehidupan. Dengan demikian, kekuasaan semestinya tidak hanya bertumpu pada keturunan, popularitas, kedekatan politik, atau kemenangan dalam kontestasi, tetapi juga pada kemampuan menjalankan tanggung jawab secara benar.
Baca Juga:
Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menjelaskan pertanyaan malaikat sebagai istifsar, yakni pertanyaan untuk memahami hikmah penciptaan khalifah. Sementara itu, al-Qurthubi dalam al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menguraikan kedudukan ilmu dalam ayat tersebut serta kaitannya dengan pentingnya kepemimpinan. Dalam kajian tafsir Nusantara, pembacaan terhadap Tafsir Al-Misbah juga memperlihatkan bahwa pengajaran nama-nama kepada Adam merupakan bekal keilmuan bagi manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahan.
Tradisi pemikiran politik Islam memperkuat prinsip tersebut. Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menempatkan keadilan dan pengetahuan sebagai bagian penting dari persyaratan seorang imam. Ibn Taymiyyah dalam al-Siyasah al-Syar’iyyah menekankan dua fondasi kepemimpinan, yaitu al-quwwah dan al-amanah. Al-quwwah mencerminkan kemampuan dan kecakapan, sedangkan al-amanah menunjukkan integritas serta tanggung jawab. Keduanya harus berjalan beriringan. Kemampuan tanpa amanah dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, sementara amanah tanpa kemampuan berisiko menyebabkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab.
Al-Ghazali melalui pemikirannya tentang etika penguasa menempatkan keadilan sebagai fondasi pemerintahan. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah juga menjelaskan bahwa keberlangsungan kekuasaan berkaitan erat dengan solidaritas sosial dan kekuatan moral. Ketika keadilan melemah dan penguasa kehilangan orientasi moral, fondasi kekuasaan dan peradaban pun terancam.
Sejarah kepemimpinan Islam memberikan teladan mengenai pentingnya keterbukaan terhadap kritik. Pidato Abu Bakar ash-Shiddiq setelah menerima baiat memperlihatkan bahwa pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas koreksi masyarakat. Ia justru meminta rakyat meluruskannya apabila melakukan kesalahan. Pesan ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah kekebalan dari kritik, melainkan kesediaan untuk terus memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan amanah.
Gagasan serupa ditemukan dalam filsafat Barat. Plato melalui Republic menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengetahuan dalam pemerintahan. Aristoteles melalui konsep phronesis dalam Nicomachean Ethics menjelaskan bahwa kepemimpinan membutuhkan kebijaksanaan praktis, yakni kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan kebajikan dalam mengambil keputusan.
Max Weber menjelaskan legitimasi kekuasaan modern melalui rasionalitas hukum dan prosedur formal, tetapi juga mengingatkan pentingnya etika tanggung jawab dalam politik melalui Politics as a Vocation. Sementara itu, Michel Foucault dalam Power/Knowledge menunjukkan hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan, sehingga masyarakat perlu kritis terhadap pembentukan standar dan mekanisme legitimasi. Dalam teori kepemimpinan modern, James MacGregor Burns melalui transformational leadership dan Robert K. Greenleaf melalui servant leadership juga menekankan integritas, pelayanan, serta tanggung jawab sebagai fondasi kepemimpinan.
Jika pemikiran tersebut dipertemukan dengan Al-Baqarah ayat 30–31, terlihat bahwa legitimasi kekuasaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengakuan formal. Ada kapasitas yang harus dimiliki, moralitas yang harus dijaga, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Baca Juga:
Dalam konteks polemik persyaratan pendidikan wakil presiden, ijazah merupakan instrumen administratif untuk membuktikan terpenuhinya kualifikasi formal. Namun, ijazah bukan ukuran sempurna atas keseluruhan ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan seseorang. Sebaliknya, penguasaan ilmu juga tidak menghapus kewajiban memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan negara. Karena itu, legalitas dokumen, kapasitas keilmuan, dan integritas pribadi harus ditempatkan sebagai tiga dimensi yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Di sinilah pentingnya keterbukaan seorang pemimpin terhadap pengujian dan koreksi. Dalam Al-Baqarah ayat 30, pertanyaan malaikat tidak dibungkam. Allah memberikan penjelasan melalui pengajaran ilmu. Secara reflektif, hal ini mengajarkan bahwa kritik bukan ancaman bagi kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas amanah. Kekuasaan yang sehat seharusnya tidak takut terhadap kritik dan evaluasi yang disampaikan secara kritis.
Pengunduran diri sebelum proses politik mencapai tahap akhir dapat dibaca dari berbagai perspektif. Sebagian mungkin melihatnya sebagai pilihan untuk meredam ketegangan politik dan opsi yang paling aman dan terhormat bagi Gibran dibandingkan pemakzulan yang tidak terhormat, sementara sebagian lainnya dapat mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui proses pembuktian yang lebih terbuka.
Momentum ini sangatlah tepat untuk mengevaluasi sistem kepemimpinan nasional, batas-batas Kekuasaan yang mengeliminasi keserakahan karena perjalanan kepemimpinan nasional kini pasca reformasi makin mengarah kepada model negara korporatokrasi yang sempurna bahkan meniadakan nilai-nilai moralitas ilahiah dalam praktek Kekuasaannya , terlalu lama masa kekuasaan membuat seseorang berfantasi tentang “dinasti politik” mungkin ada baiknya batas Kekuasaan dibatasi satu periode.
Pada akhirnya, Al-Baqarah ayat 30–31 mengingatkan bahwa kekhalifahan bukanlah kemuliaan yang dapat dibanggakan tanpa tanggung jawab. Ia merupakan amanah yang mengandung konsekuensi intelektual, moral, dan sosial. Manusia diberi kemampuan untuk mengetahui dan mengelola kehidupan, tetapi tidak pernah menjadi pemilik mutlak kekuasaan. Segala kewenangan tetap berada dalam batas tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia.
Dalam perspektif tasawuf, jabatan bahkan dapat menjadi ujian yang lebih berat daripada kehilangan jabatan itu sendiri. Pujian, penghormatan, dan kekuasaan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan apabila tidak disertai kesadaran spiritual. Padahal, seluruh kedudukan duniawi bersifat sementara. Kekuasaan yang dibimbing oleh kesadaran ketuhanan seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan sarana membangun keistimewaan diri.
Seorang khalifah sejati bukan sekadar orang yang berhasil memperoleh kekuasaan, melainkan orang yang mampu menjaga dirinya agar tidak diperbudak oleh kekuasaan. Ilmu harus melahirkan kebijaksanaan, kewenangan harus melahirkan tanggung jawab, dan jabatan harus melahirkan pelayanan. Ketika ketiganya terpisah, kekuasaan kehilangan makna pengabdiannya.
Baca Juga:
Karena itu, polemik legitimasi kekuasaan semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi cara kita memilih, mengangkat, mengawasi, dan menilai pemimpin. Negara tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang memenuhi prosedur formal, tetapi juga membutuhkan sistem yang memastikan kapasitas, integritas, keterbukaan terhadap kritik, dan pertanggungjawaban publik.
Khalifah, ilmu, dan amanah merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan tanpa ilmu akan kehilangan arah, ilmu tanpa moralitas dapat menjadi alat kesombongan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang menghargai moralitas, dan amanah tanpa pertanggungjawaban hanya akan menjadi slogan. Pada akhirnya, kemuliaan seorang pemimpin tidak semata-mata terletak pada tingginya jabatan yang berhasil diraih, tetapi pada manfaat yang diberikan, keadilan yang ditegakkan, dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan amanah.
Pena Pagi . Wari Syadeli
13.11.2026
