Ketika MPR Memilih Wakil Presiden Baru

Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Anggota Bawaslu Provinsi Banten 2018-2023

Ada kalanya sejarah politik sebuah bangsa bergerak seperti gelombang laut selatan: datang bertubi-tubi, saling menyusul, dan tidak selalu memberi kesempatan kepada siapa pun untuk mengambil napas. Peristiwa politik Indonesia pada Juli 2001 adalah salah satu gelombang besar itu. Dalam rentang beberapa hari, negeri ini menyaksikan seorang presiden diberhentikan, seorang wakil presiden naik menjadi presiden, dan seorang tokoh partai politik dipilih untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong. Tiga peristiwa itu berlangsung dalam satu rangkaian sejarah yang hingga hari ini layak dikenang.

Saya kira, mengingat kembali peristiwa tersebut bukan sekadar mengajak publik bernostalgia kepada masa lalu. Ada kepentingan pendidikan politik di dalamnya, terutama ketika bangsa ini kembali berhadapan dengan kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sejarah tidak harus diulang untuk menjadi pelajaran. Kadang-kadang, cukup dengan mengingat bagaimana sebuah peristiwa pernah berlangsung, kita dapat memahami mengapa konstitusi hari ini mengatur sesuatu dengan cara yang berbeda.

Untuk memahami pemilihan Hamzah Haz, kita harus memulainya dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Umum MPR pada Oktober 1999. Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden, kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden. Keduanya menjadi pasangan pemimpin nasional dalam masa awal Reformasi, sebuah masa ketika harapan terhadap demokrasi begitu besar, tetapi institusi politik masih mencari bentuk dan keseimbangannya.

Pemerintahan Gus Dur tidak berjalan di atas jalan yang lapang. Hubungan Presiden dengan DPR dan MPR mengalami ketegangan yang semakin tajam. Sejumlah persoalan politik, termasuk perkara yang dikenal sebagai Buloggate dan Bruneigate, menjadi bagian dari pertentangan antara pemerintah dan kekuatan politik di parlemen. Di tengah situasi itu, muncul tudingan bahwa Presiden tidak memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara memadai. Perdebatan kemudian berkembang dari persoalan pemerintahan menjadi persoalan legitimasi dan keberlanjutan kekuasaan.

DPR menggunakan mekanisme memorandum untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Memorandum pertama dan kedua menjadi bagian dari proses politik yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke MPR. Perlu dicatat, perkara ini bukan sekadar pertengkaran pribadi antara Gus Dur dan para anggota parlemen. Di dalamnya terdapat perdebatan tentang tafsir konstitusi, pertanggungjawaban presiden, kewenangan lembaga negara, dan batas tindakan seorang kepala pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan yang ketika itu masih menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Ketegangan mencapai puncaknya menjelang Sidang Istimewa MPR. Gus Dur menolak proses penyelenggaraan sidang tersebut dan mempersoalkan dasar serta prosedurnya. Ia memandang langkah MPR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, mayoritas kekuatan politik di MPR tetap melanjutkan agenda sidang. Dua pandangan yang saling berhadapan itu memperlihatkan bahwa konflik politik saat itu telah memasuki wilayah yang lebih mendasar: siapa yang berwenang menafsirkan konstitusi dan bagaimana perselisihan antarlembaga negara harus diselesaikan.

Pada 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan rapat paripurna yang menetapkan Sidang Istimewa. Sidang berlangsung pada 21–26 Juli 2001. Ketegangan semakin memuncak ketika pada dini hari 23 Juli, Gus Dur mengeluarkan Maklumat Presiden yang antara lain berisi pembekuan MPR dan DPR, percepatan pemilu, serta pembekuan Partai Golkar. Langkah tersebut menjadi kontroversi besar. MPR menolak maklumat itu dan menyatakan bahwa tindakan Presiden bertentangan dengan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi latar langsung keputusan politik yang diambil pada hari yang sama.

Pada 23 Juli 2001, MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Ketetapan itu menyatakan bahwa ketidakhadiran dan penolakan Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa, serta penerbitan Maklumat Presiden 23 Juli 2001, merupakan pelanggaran terhadap haluan negara. Melalui ketetapan tersebut, MPR memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah masa kepresidenannya yang berlangsung sejak Oktober 1999 hingga Juli 2001.

Peristiwa pemberhentian Gus Dur hingga kini tetap menjadi bagian penting dari perdebatan sejarah Reformasi. Ada yang melihatnya sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional MPR berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Ada pula yang mengingatnya sebagai peristiwa yang menyisakan pertanyaan tentang kualitas demokrasi, proses politik, dan pertarungan kekuasaan di awal Reformasi. Kita tidak perlu menghapus perbedaan penilaian itu. Justru dengan mengakui adanya beragam perspektif, kita dapat membaca sejarah secara lebih jernih, tanpa harus menjadikannya sekadar pembenaran bagi pilihan politik hari ini.

Setelah Gus Dur diberhentikan, Megawati Soekarnoputri yang ketika itu menjabat Wakil Presiden secara konstitusional menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. MPR menetapkan Megawati sebagai Presiden pada 23 Juli 2001. Peralihan tersebut membuat Indonesia memiliki presiden perempuan pertama dalam sejarahnya. Sebuah babak baru dimulai, tetapi pada saat yang sama muncul persoalan ketatanegaraan yang harus segera diselesaikan: jabatan Wakil Presiden menjadi kosong karena pemangkunya telah naik menjadi Presiden.

Di sinilah kisah Hamzah Haz mulai memperoleh tempat. Kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan perkara kecil. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan yang memiliki fungsi masing-masing, tetapi berada dalam satu struktur kepemimpinan nasional. Ketika Wakil Presiden naik menjadi Presiden, negara membutuhkan seseorang untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. Maka, Sidang Istimewa MPR tidak hanya menjadi forum pemberhentian dan penggantian Presiden, tetapi juga forum untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden Megawati.

Mekanisme pemilihan saat itu berbeda dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Sebelum perubahan UUD 1945 selesai dilakukan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden pada Juli 2001 berlangsung dalam kerangka kewenangan MPR yang berlaku pada masa tersebut. Tidak ada ketentuan seperti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sekarang, yang mengatur Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Perbedaan ini penting agar kita tidak membaca peristiwa 2001 dengan kacamata konstitusi yang lahir sesudahnya.

Pemilihan Wakil Presiden berlangsung melalui proses yang tidak sederhana. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat, di antaranya Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan, Akbar Tandjung dari Partai Golkar, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Mereka bukan sekadar nama yang tercantum dalam surat suara. Masing-masing membawa latar politik, jaringan dukungan, dan pertimbangan tersendiri di tengah konfigurasi kekuasaan pasca-pemberhentian Gus Dur.

Putaran pertama menghasilkan Hamzah Haz dengan 238 suara, Akbar Tandjung 177 suara, Susilo Bambang Yudhoyono 122 suara, Agum Gumelar 41 suara, dan Siswono Yudo Husodo 31 suara. Ada pula suara abstain. Karena belum ada kandidat yang memenuhi ketentuan untuk langsung terpilih, pemilihan dilanjutkan ke putaran berikutnya. Pada putaran kedua, Hamzah Haz kembali memperoleh suara terbanyak dengan 254 suara, disusul Akbar Tandjung dengan 203 suara dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan 147 suara. Tiga kandidat teratas kemudian mengerucut menjadi dua kandidat pada putaran ketiga.

Pada putaran ketiga yang berlangsung 26 Juli 2001, persaingan tersisa antara Hamzah Haz dan Akbar Tandjung. Hasilnya, Hamzah Haz memperoleh 340 suara, sedangkan Akbar Tandjung memperoleh 237 suara. Sebanyak 29 suara menyatakan abstain dan empat suara dinyatakan tidak sah. Hamzah Haz pun terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hasil pemilihan tersebut kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hamzah Haz dilantik pada hari yang sama, 26 Juli 2001. Ia menjadi Wakil Presiden kesembilan Republik Indonesia dan mendampingi Megawati Soekarnoputri hingga berakhirnya masa jabatan 1999–2004. Pemilihan itu sekaligus menandai selesainya rangkaian pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung dalam Sidang Istimewa MPR. Dari pemberhentian Gus Dur, naiknya Megawati, hingga terpilihnya Hamzah Haz, semuanya berlangsung dalam rentang waktu yang sangat singkat.

Namun, kemenangan Hamzah Haz tidak dapat dibaca hanya sebagai hasil hitung suara. Ia juga memperlihatkan bagaimana konfigurasi politik pasca-Gus Dur bekerja. Megawati membutuhkan dukungan politik yang lebih luas untuk menjalankan pemerintahan. Hamzah Haz merupakan Ketua Umum PPP, seorang tokoh politik yang memiliki basis dukungan di kalangan umat Islam. Kehadirannya di kursi Wakil Presiden dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun keseimbangan politik dalam pemerintahan baru. Tentu saja, pembacaan ini merupakan analisis atas konteks politik, bukan berarti seluruh proses pemilihannya dapat direduksi menjadi transaksi dukungan.

Ada hal menarik dari peristiwa tersebut. Hamzah Haz dan Megawati bukan pasangan yang sebelumnya dipilih secara bersamaan oleh rakyat melalui pemilihan umum langsung. Mereka dipertemukan oleh proses politik MPR setelah terjadi perubahan di pucuk kepemimpinan nasional. Dalam keadaan itu, MPR menjalankan peran yang sangat menentukan. Lembaga tersebut bukan hanya menetapkan siapa yang memimpin negara, tetapi juga menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Bagi saya, pengalaman 2001 memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak pernah sepenuhnya terpisah dari dinamika politik nasional. Konstitusi menyediakan prosedur, tetapi proses politik menghadirkan dukungan, perundingan, pertimbangan, dan kalkulasi. Keduanya berjalan beriringan. Masalah muncul apabila kalkulasi politik menganggap prosedur konstitusional sekadar formalitas. Dalam negara hukum, kesepakatan politik boleh menjadi bagian dari proses, tetapi tidak boleh menggantikan aturan yang mengikat semua pihak.

Kini, lebih dari dua dekade setelah peristiwa itu, Indonesia memiliki aturan konstitusional yang berbeda. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari. Dengan aturan ini, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya. Jadi, pengalaman Hamzah Haz tetap relevan sebagai ingatan sejarah, tetapi tidak dapat dijadikan pedoman prosedural secara langsung untuk keadaan sekarang.

Perubahan itu menunjukkan bagaimana pengalaman ketatanegaraan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memperbaiki sistem. Pada 2001, MPR memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan calon Wakil Presiden. Setelah perubahan UUD 1945, mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut dirumuskan lebih tegas: Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih. Dengan demikian, kewenangan pengusulan dan kewenangan pemilihan ditempatkan pada dua institusi yang berbeda. Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari desain konstitusi untuk mengatur keseimbangan kekuasaan.

Saya membayangkan, bagi generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa Juli 2001, nama Hamzah Haz mungkin hanya dikenal sebagai salah seorang mantan Wakil Presiden. Padahal, perjalanan menuju kursi itu menyimpan kisah tentang krisis politik, ketegangan antarlembaga negara, pergantian kekuasaan, dan pencarian keseimbangan dalam pemerintahan. Sejarah sering kali kehilangan daya ajarnya ketika hanya dihafalkan sebagai daftar nama dan tanggal. Padahal, di balik setiap tanggal terdapat manusia, kepentingan, pertarungan gagasan, serta keputusan yang memengaruhi perjalanan sebuah bangsa.

Dari Kampung Binuangeun, saya memandang sejarah politik seperti membaca pasang surut air laut. Ombak yang datang hari ini mungkin berbeda dengan ombak dua puluh lima tahun silam, tetapi lautnya tetap sama: tempat berbagai arus bertemu dan saling memengaruhi. Begitu pula politik. Tokohnya berganti, partainya berubah posisi, dan koalisinya dapat beralih arah. Namun, kebutuhan akan aturan yang adil, lembaga yang bekerja sesuai kewenangan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab tetap menjadi kebutuhan yang tidak pernah usang.

Karena itu, ketika hari ini publik kembali membicarakan kemungkinan pemilihan Wakil Presiden, ingatan tentang Hamzah Haz patut dihidupkan. Bukan untuk mencari siapa yang paling pantas dibandingkan dengan tokoh masa kini, apalagi untuk mengulang konfigurasi politik 2001. Yang lebih penting ialah mengingat bahwa Indonesia pernah menghadapi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam situasi politik yang sangat rumit, lalu menyelesaikannya melalui mekanisme yang berlaku pada zamannya. Pengalaman tersebut dapat menjadi cermin, sekaligus pengingat bahwa setiap masa memiliki aturan dan tantangannya sendiri.

Sejarah Hamzah Haz mengajarkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar kursi kosong yang menunggu seseorang mendudukinya. Ia adalah bagian dari tata kelola negara yang menyangkut kesinambungan pemerintahan dan keseimbangan kekuasaan. Siapa pun yang kelak mengisinya harus lahir dari proses yang sah, bukan semata-mata dari kompromi yang disepakati di ruang tertutup. Dalam republik, kekuasaan bukan milik mereka yang sedang memegangnya, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi.

Saya teringat satu hal sederhana: di pesisir, nelayan tidak bisa memerintah laut agar tenang hanya karena mereka ingin melaut. Mereka harus membaca cuaca, mengenali arus, dan memahami tanda-tanda alam. Begitu pula para pemimpin politik. Mereka tidak dapat memaksa konstitusi mengikuti kehendak kekuasaan. Mereka harus membaca aturan, menghormati batas kewenangan, dan memahami bahwa negara jauh lebih besar daripada kepentingan satu orang atau satu kelompok. Kalau nelayan keliru membaca ombak, perahunya bisa terbalik. Kalau politisi keliru membaca konstitusi, republik bisa kehilangan arah.

Maka, mengingat kembali perjalanan dari Gus Dur ke Hamzah Haz bukanlah pekerjaan mengorek luka lama. Ini adalah ikhtiar merawat ingatan kolektif agar demokrasi tidak tumbuh sebagai masyarakat yang mudah lupa. Kita boleh berbeda dalam menilai tokoh dan keputusan politik masa lalu, tetapi kita harus sepakat bahwa konstitusi perlu dihormati. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang pernah berkuasa dan siapa yang pernah tersingkir. Sejarah juga tentang bagaimana sebuah bangsa belajar agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas, dan agar pergantian kepemimpinan tetap berlangsung dalam tertib kenegaraan. Wallahualam.*

Binuangeun Wanasalam Lebak
Jumat, 13 November 2026