Dari Dugaan Penyadapan, Pergantian Kapolri, hingga Pemujaan terhadap Kekuasaan
Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Penggiat Budaya Sunda Banten
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada pejabat yang menangani monitoring. Suyudi juga menyebut Listyo sebagai end user, yakni penerima akhir hasil penyadapan. Ada yang kecewa dengan ini. Karena Suyudi dianggap di bawah ekspektasi.
*
Ada kebiasaan menarik setiap kali seseorang dilantik menjadi pejabat publik. Karangan bunga berdatangan, ucapan selamat berseliweran, foto-foto pelantikan memenuhi media sosial, dan pujian seolah menemukan musim panennya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Mengucapkan selamat adalah bagian dari keramahan sosial. Mengirim bunga merupakan bentuk penghormatan. Namun, saya kadang bertanya-tanya, mengapa kita begitu mudah memberikan pujian yang begitu tinggi kepada seseorang yang bahkan belum sempat memperlihatkan hasil pekerjaannya?
Pagi di Kampung Binuangeun, pesisir selatan Banten, mengajarkan saya untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ombak bisa tampak tenang dari kejauhan, tetapi siapa yang tahu apa yang sedang berlangsung di dasar laut? Permukaan air sering kali hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kenyataan. Begitu pula politik. Apa yang tampak di panggung kekuasaan belum tentu menggambarkan seluruh percakapan, kepentingan, dan pertarungan yang berlangsung di belakangnya. Karena itu, saya lebih suka menikmati kopi sambil mengamati, ketimbang buru-buru ikut bertepuk tangan.
Pergantian kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto semula dapat dibaca sebagai peristiwa kelembagaan biasa. Presiden Prabowo melantik Suyudi sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Listyo Sigit dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Secara administratif, jabatan berganti, orang berpindah posisi, dan roda pemerintahan terus berputar. Tetapi perkembangan berikutnya membuat pergantian tersebut menjadi jauh lebih menarik untuk dicermati.
Listyo Sigit kemudian diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal. Perkara ini bukan perkara kecil. Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis kepolisian, melainkan juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi, dan ancaman terhadap tata kelola negara.
Pertanyaan pun bermunculan. Siapa yang memerintahkan penyadapan? Siapa yang menentukan sasaran? Untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan? Siapa yang menerima hasilnya? Dan yang tidak kalah penting, apakah orang yang menerima hasil penyadapan merupakan satu-satunya pihak yang berkepentingan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai kegaduhan belaka. Justru di sinilah publik perlu memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penemuan pelaksana teknis, tetapi bergerak sampai seluruh rantai pertanggungjawaban dapat dijelaskan.
Dalam perkembangan yang menarik perhatian publik, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan keterangan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026. Ia menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada pejabat yang menangani monitoring. Suyudi juga menyebut Listyo sebagai end user, yakni penerima akhir hasil penyadapan. Pernyataan ini menjadi penting karena disampaikan oleh Kapolri yang sedang memimpin institusi yang menangani perkara tersebut.
Keterangan Suyudi tentu harus dibaca secara cermat. Kata yang digunakan adalah “diduga”. Status tersangka bukanlah putusan pengadilan, dan pernyataan pejabat dalam rapat kerja DPR bukanlah pengganti proses pembuktian di persidangan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun, publik juga berhak meminta agar penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Jangan sampai perkara yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan justru diselesaikan dengan cara yang menyisakan pertanyaan lebih banyak daripada jawaban.
Istilah end user sendiri menarik untuk direnungkan. Dalam bahasa teknologi, istilah itu menunjuk pada pengguna akhir suatu produk atau layanan. Dalam perkara penyadapan, penerima akhir hasil informasi tentu memiliki posisi penting. Tetapi apakah penerima akhir otomatis merupakan satu-satunya pihak yang menghendaki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari operasi tersebut? Belum tentu. Ada perbedaan antara orang yang memerintahkan, orang yang melaksanakan, orang yang menerima, dan orang yang mungkin memanfaatkan informasi. Keempat posisi itu bisa berada pada orang yang sama, tetapi bisa pula berada pada orang-orang berbeda.
Karena itu, ketika nama LSP disebut sebagai end user, saya justru merasa penyidikan harus bergerak lebih jauh, bukan berhenti. Apakah sudah diketahui siapa yang menyusun mekanisme operasi? Siapa yang menyediakan perangkat dan akses? Siapa yang mengesahkan atau membiarkan tindakan tersebut? Apakah seluruh hasil penyadapan hanya diterima satu orang, atau pernah diteruskan kepada pihak lain? Apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan politik, ekonomi, atau kepentingan lain dari informasi tersebut? Pertanyaan ini bukan tuduhan kepada siapa pun. Ini adalah daftar pertanyaan yang sewajarnya dijawab oleh penyidikan yang sungguh-sungguh.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar: siapa sesungguhnya menggerakkan siapa? Apakah seorang pejabat menggerakkan bawahannya? Apakah sebuah institusi bergerak atas perintah seorang pejabat? Apakah ada kepentingan di luar institusi yang memengaruhi keputusan? Atau justru orang-orang yang tampak memegang kendali sesungguhnya juga sedang bergerak dalam sebuah konfigurasi kekuasaan yang lebih luas? Politik memang sering kali menyerupai permainan catur. Kita melihat bidak bergerak, tetapi tidak selalu mengetahui siapa yang sedang memegang buah catur, apalagi siapa yang menyusun papan permainannya.
Sebagian masyarakat kemudian menghubungkan nama LSP dengan mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan kedekatan politik pada masa pemerintahan sebelumnya, ditambah stigma bahwa Listyo merupakan orang dekat Jokowi, membuat spekulasi itu mudah berkembang. Apalagi, Jokowi dikenal tinggal di Solo. Akan tetapi, kedekatan, persepsi publik, dan jejak hubungan politik tidak dengan sendirinya menjadi bukti keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Menyebut nama Jokowi sebagai pihak yang terlibat tanpa bukti adalah lompatan kesimpulan yang harus dihindari. Tetapi meminta penyidik memastikan apakah ada pihak lain yang berkepentingan tetap merupakan hak publik.
Kita juga tidak boleh mengabaikan posisi Presiden Prabowo dalam keseluruhan perkara ini. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai peraturan perundang-undangan. Secara kelembagaan, hubungan itu jelas. Presiden memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR. Namun, hubungan pertanggungjawaban tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menuruti setiap kehendak politik tanpa mempertimbangkan hukum.
Kapolri memang bukan pejabat yang berdiri di luar sistem pemerintahan. Ia berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Tetapi justru karena itu, profesionalisme dan integritasnya harus diuji ketika penegakan hukum bersentuhan dengan kepentingan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Loyalitas kepada Presiden tidak boleh berubah menjadi loyalitas pribadi. Ketaatan kepada pimpinan tidak boleh menghapus ketaatan kepada undang-undang. Presiden pun memperoleh mandat dari konstitusi, bukan memperoleh kekuasaan tanpa batas untuk menentukan benar dan salah.
Dalam konteks itulah saya mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar nakal: apakah penyebutan LSP sebagai end user merupakan ujung dari penyidikan, atau justru pintu untuk membuka lapisan yang lebih dalam? Apakah penyidik telah menemukan seluruh pihak yang berkepentingan, atau baru menemukan satu mata rantai yang paling dekat dengan pelaksanaan operasi? Apakah ada kemungkinan seseorang menjadi penerima akhir secara teknis, sementara kepentingan yang lebih besar berada di tempat lain? Pertanyaan semacam ini sah diajukan, selama kita tidak mengubahnya menjadi tuduhan tanpa bukti.
Ada pula pertanyaan yang lebih nakal lagi. Apakah perkembangan kasus penyadapan ini memiliki hubungan politik dengan dinamika yang berlangsung di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Pada 12 November 2026, Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah tekanan politik dan kontroversi mengenai kelayakan serta dokumen pendidikannya. Waktu kejadian yang berdekatan tentu mengundang perhatian. Namun, kedekatan waktu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Tidak tersedia bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan bagian dari kesepakatan agar penyidikan penyadapan berhenti pada LSP.
Saya sengaja mengajukan pertanyaan itu bukan untuk mengembangkan teori konspirasi, melainkan untuk menunjukkan betapa pentingnya transparansi. Ketika dua peristiwa besar berlangsung hampir bersamaan, publik akan berusaha mencari hubungan di antara keduanya. Itu bagian dari naluri politik masyarakat. Tugas negara bukan memarahi publik karena bertanya, melainkan menyediakan informasi yang dapat menjelaskan duduk persoalan. Keterbukaan adalah cara paling masuk akal untuk meredakan kecurigaan. Sebaliknya, ruang informasi yang gelap akan selalu menjadi tempat subur bagi prasangka.
Kemungkinan lain yang lebih mengusik adalah pertanyaan tentang posisi Suyudi sendiri. Apakah ia sedang menjalankan penyidikan secara independen? Apakah ia memiliki ruang yang cukup untuk mengungkap semua pihak, termasuk mereka yang mungkin memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan? Atau, dalam imajinasi politik yang paling nakal, apakah pernyataan tentang end user itu sendiri merupakan bagian dari sebuah skenario? Saya tidak memiliki bukti untuk menjawabnya. Karena itu, saya tidak akan mengubah pertanyaan menjadi vonis. Namun, justru karena tidak ada yang boleh kebal dari pengawasan, pertanyaan tersebut layak dijawab melalui tindakan, bukan sekadar bantahan.
Di sisi lain, saya teringat bagaimana sebagian masyarakat menyambut Suyudi ketika ia dilantik. Ada ucapan selamat, pujian, harapan, dan karangan bunga. Sebagian mungkin berharap kehadiran Kapolri baru menjadi momentum pembenahan institusi. Harapan semacam itu tentu wajar. Publik membutuhkan optimisme. Tetapi ada perbedaan antara berharap dan memuja. Berharap berarti memberi kesempatan kepada seseorang untuk membuktikan kemampuan. Memuja berarti menempatkannya seolah-olah sudah terbukti benar, bahkan sebelum ia melakukan apa pun.
Ketika Suyudi kemudian menyebut LSP sebagai end user penyadapan, sebagian orang yang telanjur menaruh harapan besar mungkin merasa kecewa. Mereka mungkin berharap pengungkapan perkara akan membawa publik kepada seluruh pihak yang berada di balik operasi tersebut. Mereka mungkin membayangkan bahwa Kapolri baru akan membuka seluruh pintu, menelusuri setiap lorong, dan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke hadapan hukum. Ketika nama yang disebut baru sampai kepada LSP, muncul kekhawatiran bahwa perkara itu akan berhenti di sana. Kekhawatiran tersebut perlu dijawab dengan perkembangan penyidikan, bukan dengan prasangka ataupun pujian baru.
Bagi saya, yang menarik justru bukan semata-mata kekecewaan itu, melainkan kebiasaan publik yang terlalu cepat membangun ekspektasi. Kita kadang memperlakukan pejabat baru seperti tokoh penyelamat yang baru turun dari langit. Padahal, ia manusia biasa yang bekerja dalam sistem, memiliki kewenangan, memiliki keterbatasan, dan tentu saja memiliki atasan. Pelantikan bukanlah upacara penyucian. Seragam dan pangkat bukan jaminan bahwa seseorang akan selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan kita. Jabatan tidak otomatis melahirkan keberanian, sebagaimana mikrofon tidak otomatis membuat seseorang bijaksana.
Saya tidak keberatan orang mengirim bunga kepada pejabat yang baru dilantik. Itu bagian dari tradisi memberi selamat. Saya juga tidak ingin menghakimi mereka yang menyampaikan pujian karena berharap ada perubahan. Namun, saya sendiri lebih memilih cara yang sedikit berbeda. Jika berkesempatan menyampaikan pesan kepada seorang pejabat baru, saya ingin mengingatkannya bahwa jabatan adalah amanah. Amanah itu diberikan oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional, harus dijalankan dengan tanggung jawab, dan dapat berakhir sebelum masa jabatan selesai ataupun ketika waktunya tiba. Tidak ada jabatan yang menjadi milik pribadi.
Sebagai alumnus Program Studi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung, saya terbiasa memandang persoalan tidak hanya dari apa yang tampak, tetapi juga dari asumsi yang menopangnya. Filsafat mengajarkan saya untuk bertanya, termasuk kepada sesuatu yang sudah dianggap pasti. Dalam kehidupan politik, sikap kritis semacam itu penting. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh penilaian kepada popularitas seseorang, apalagi kepada gelombang pujian di media sosial. Pejabat harus dinilai dari keputusan, keberanian, integritas, dan kesediaannya mempertanggungjawabkan tindakan. Bukan dari banyaknya karangan bunga yang memenuhi halaman kantornya.
Saya juga belajar dari laut Binuangeun bahwa sesuatu yang datang dengan gemuruh tidak selalu membawa berkah, dan sesuatu yang surut tidak selalu berarti kehilangan. Ombak memiliki waktunya sendiri. Begitu pula kekuasaan. Hari ini seseorang berada di puncak jabatan, esok ia bisa berada di luar lingkaran kekuasaan. Hari ini ia dipuji, esok ia mungkin diperiksa. Hari ini namanya dielu-elukan, besok namanya menjadi bahan perdebatan. Karena itu, saya tidak ingin terlalu cepat menempatkan seseorang di atas pedestal. Karena semakin tinggi seseorang kita angkat melalui pujian, semakin besar pula kemungkinan kita kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan bayangan.
Perkara dugaan penyadapan ini harus diselesaikan melalui proses hukum yang terbuka dan dapat diuji. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlindungan karena kedekatan politik, jabatan, hubungan keluarga, atau jasa masa lalu. Penyidikan juga tidak boleh diarahkan untuk menyenangkan pihak tertentu, apalagi sekadar memenuhi ekspektasi publik. Kebenaran tidak boleh dipotong agar sesuai dengan kebutuhan politik. Jika LSP terbukti menjadi penerima akhir, buktikan di pengadilan. Jika ada pihak lain yang terlibat, ungkap pula. Jika tidak ada, jelaskan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saya tidak sedang meminta masyarakat berhenti berharap. Demokrasi justru membutuhkan harapan, partisipasi, dan kepercayaan. Tetapi kepercayaan harus disertai kewaspadaan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengirim bunga sehingga lupa mengawasi pohonnya. Jangan sampai kita lebih bersemangat memuji orang yang baru dilantik daripada memastikan ia menjalankan tugas sesuai hukum. Karena dalam negara demokrasi, pejabat bukan selebritas yang membutuhkan penggemar. Ia adalah pemegang mandat yang membutuhkan pengawasan.
Maka, pertanyaan “siapa menggerakkan siapa?” bukan hanya pertanyaan tentang LSP, Suyudi, Prabowo, Jokowi, atau Gibran. Pertanyaan itu juga harus diarahkan kepada diri kita sendiri: siapa yang menggerakkan penilaian kita? Apakah akal sehat, bukti, dan prinsip hukum? Ataukah sentimen, kedekatan, kekaguman, dan kepentingan sesaat? Jangan-jangan, dalam politik, yang paling mudah disadap bukan hanya percakapan para penguasa, melainkan juga akal sehat publik yang terlalu cepat menyerahkan kepercayaannya kepada mereka.
Saya menutup catatan ini dengan secangkir kopi yang mulai kehilangan panasnya. Di luar, laut tetap bergerak, tidak pernah meminta tepuk tangan ketika ombaknya meninggi dan tidak pernah meminta maaf ketika airnya surut. Begitulah seharusnya kita memandang kekuasaan: tidak perlu silau oleh gemuruhnya, tidak perlu takut oleh gelombangnya, dan tidak perlu memujanya sebelum mengetahui ke mana ia membawa kita. Bunga boleh dikirimkan kepada pejabat yang baru dilantik. Tetapi pujian sebaiknya menunggu sampai pohonnya berbuah. Karena buah yang belum dicicipi belum tentu manis. Dan ludah yang telanjur membuncah, memang sulit untuk ditelan kembali. Wallahualam.*
Metro Indah Mall Bandung
Jum’at, 13 November 2026





