Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Politik, Media, dan Kebijakan Publik
Belum juga persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemukan penyelesaian ketatanegaraan secara formal, ruang publik sudah lebih dahulu dipenuhi perbincangan tentang siapa yang pantas menggantikannya. Sejumlah nama mulai beredar, diperbincangkan, bahkan dijagokan oleh berbagai kalangan. Anies Baswedan, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Mahfudz MD, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Dedi Mulyadi menjadi beberapa nama yang menghiasi percakapan politik nasional.
Fenomena ini sebenarnya menarik diamati. Seolah-olah masyarakat sedang menyelenggarakan pemilihan pendahuluan untuk mencari orang nomor dua di republik ini. Ada yang menjagokan Anies karena dianggap memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman politik. Ada yang menyebut Pramono karena pengalaman panjangnya di pemerintahan. Ada pula yang menganggap Dasco, Puan, AHY, atau Dedi Mulyadi memiliki modal politik masing-masing untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah perbincangan tersebut, saya justru tertarik pada pertanyaan yang barangkali belum cukup mendapat perhatian. Apakah semua nama yang beredar itu benar-benar memiliki peluang secara hukum untuk menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran? Sebab, dalam sistem ketatanegaraan, seseorang tidak cukup hanya populer, memiliki dukungan politik, atau dianggap pantas oleh publik. Ada mekanisme hukum yang menentukan bagaimana sebuah jabatan konstitusional dapat diisi.
Saya tidak sedang hendak mengukur siapa yang paling layak menjadi Wakil Presiden. Saya juga tidak sedang mengusulkan seseorang untuk menggantikan Gibran. Saya hanya ingin mengajak pembaca melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Sebelum membicarakan siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, barangkali kita perlu terlebih dahulu memeriksa siapa yang secara hukum dapat diajukan untuk menduduki kursi tersebut.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Apabila terjadi kekosongan, paling lambat dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, konstitusi memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden dan kewenangan pemilihan kepada MPR. MPR RI
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Mekanismenya berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada awal masa jabatan. Presiden mengusulkan dua nama, kemudian MPR memilih salah satunya. Rakyat memang menjadi sumber legitimasi demokrasi, tetapi dalam keadaan kekosongan jabatan seperti ini, konstitusi telah menyediakan prosedur tersendiri.
Di sini saya melihat pentingnya membedakan antara aspirasi politik masyarakat dan kewenangan konstitusional lembaga negara. Masyarakat tentu bebas menyebut siapa pun sebagai figur yang dianggap layak. Media massa juga bebas membuat daftar nama berdasarkan analisis para pengamat. Namun, daftar nama yang berkembang di ruang publik tidak otomatis menjadi daftar calon yang dapat diajukan secara formal kepada MPR.
Kita juga perlu membedakan Pasal 8 ayat (2) dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami kekosongan jabatan, konstitusi secara eksplisit mengatur bahwa MPR memilih dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Sementara itu, ketika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, Pasal 8 ayat (2) menyebut Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua calon. Perbedaan rumusan ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan.
Persoalan menjadi lebih menarik ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau yang lebih dikenal sebagai UU MD3. Pasal 4 huruf e mengatur kewenangan MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa jabatannya. Namun, bagian yang justru mengundang perhatian terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e.
Penjelasan tersebut menyatakan bahwa pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Selanjutnya, ditegaskan bahwa dua calon Wakil Presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Rumusan ini memberikan dimensi tambahan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam batang tubuh Pasal 4 huruf e maupun Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Jika ketentuan tersebut diterapkan pada pemerintahan hasil Pilpres 2024, maka rujukannya adalah partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koalisi pengusung pada saat pencalonan itulah yang menjadi titik acuan. Dengan demikian, kita tidak bisa serta-merta menyamakan koalisi pencalonan dengan koalisi pemerintahan yang terbentuk setelah pasangan tersebut memenangkan pemilihan.
Inilah bagian yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih luas. Dalam praktik politik, koalisi pemerintahan merupakan bangunan yang sangat dinamis. Partai dapat bergabung setelah pemilihan, memperkuat dukungan, memperoleh posisi dalam pemerintahan, bahkan mengubah konfigurasi politiknya. Namun, identitas partai pengusung dalam sebuah pemilihan merupakan fakta historis yang tidak berubah hanya karena kemudian terjadi perubahan komposisi dukungan politik.
Dengan kata lain, partai yang baru bergabung dalam pemerintahan setelah Pilpres 2024 tidak otomatis menjadi bagian dari gabungan partai politik yang mengajukan Prabowo-Gibran pada saat pencalonan. Penjelasan UU MD3 menggunakan peristiwa pencalonan dalam pemilu sebelumnya sebagai rujukan. Karena itu, menurut pembacaan tekstual, koalisi pemerintahan hari ini tidak serta-merta dapat menggantikan identitas koalisi pencalonan kemarin.
Apabila kita menggunakan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 sebagai rujukan, beberapa nama yang beredar dapat mulai dipetakan. Sufmi Dasco Ahmad dan Dedi Mulyadi, misalnya, memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra, salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran. Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga termasuk dalam barisan pengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024.
Sementara itu, Puan Maharani dan Pramono Anung merupakan figur PDI Perjuangan. Partai ini tidak termasuk dalam gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Adapun Anies Baswedan bukan kader partai pengusung pasangan tersebut. Dengan pembacaan yang ketat terhadap penjelasan UU MD3, nama-nama itu menghadapi persoalan mengenai dasar keterkaitannya dengan kelompok partai politik yang disebut dalam ketentuan tersebut.
Namun, saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Dasco, Dedi, dan AHY otomatis memenuhi seluruh persyaratan hukum, sementara Anies, Puan, dan Pramono pasti tertutup peluangnya. Ada persoalan penafsiran yang belum selesai. Frasa “berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik” tidak secara eksplisit menjelaskan apakah calon harus merupakan anggota partai pengusung, atau cukup berasal dari lingkungan politik gabungan partai tersebut dalam pengertian tertentu.
Persoalan ini penting karena kita sedang membicarakan dua hal yang berbeda. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, individu yang akan diusulkan Presiden sebagai calon pengganti. Penjelasan UU MD3 menyebut asal calon, tetapi tidak menguraikan secara rinci bagaimana hubungan keanggotaan atau afiliasi individu tersebut harus dibuktikan. Karena itu, ruang penafsiran masih terbuka.
Pemberitaan mengenai bursa pengganti Gibran juga memperlihatkan bahwa nama-nama yang muncul tidak terbatas pada kelompok partai pengusung. Sejumlah figur dari PDI Perjuangan dan tokoh di luar partai pengusung turut diperbincangkan. Bahkan, nama-nama lain seperti Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, Sugiono, dan Ahmad Muzani ikut masuk dalam spekulasi politik. Sampai informasi yang berkembang pada 13 November 2026, belum ada dua calon resmi yang diumumkan Presiden.
Di sinilah saya menemukan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa masuk bursa. Mengapa sebuah penjelasan undang-undang justru memberikan pembatasan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh pasal yang dijelaskannya? Apakah penjelasan itu hanya menerangkan maksud pembentuk undang-undang, atau sesungguhnya sedang menciptakan norma baru yang memiliki konsekuensi hukum?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya angka 176, 177, dan 178, memberikan pedoman mengenai fungsi dan batasan penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan terhadap norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak boleh memuat rumusan yang berisi norma dan tidak boleh memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Mahkamah Agung
Bahkan, angka 186 Lampiran II UU tersebut menegaskan bahwa penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh, tidak boleh memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada. Ketentuan ini menjadi penting ketika kita membandingkan Pasal 4 huruf e UU MD3 dengan penjelasannya. Batang tubuh memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih dua calon yang diajukan Presiden, sedangkan penjelasannya menambahkan batasan mengenai asal partai politik kedua calon tersebut.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap penjelasan yang memuat uraian lebih terperinci otomatis bertentangan dengan hukum. Penjelasan memang diperlukan agar norma tidak kehilangan arah penafsiran. Namun, terdapat garis batas antara menerangkan makna suatu norma dan menambahkan persyaratan yang sebelumnya tidak dinyatakan. Jika penjelasan justru mengubah ruang lingkup kewenangan atau menciptakan pembatasan baru, maka persoalannya tidak lagi sekadar teknis redaksional.
Dalam konteks ini, kita dapat mengajukan pertanyaan konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Tidak terdapat frasa yang secara eksplisit membatasi asal partai politik calon tersebut. Apakah pembentuk undang-undang melalui penjelasan dapat menambahkan batasan yang kemudian mempersempit ruang kewenangan Presiden? Apakah pembatasan semacam itu merupakan penjabaran yang sah atau justru penambahan norma?
Saya kira, pertanyaan tersebut layak dibawa ke ruang pengujian hukum, bukan diselesaikan hanya melalui perdebatan politik. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 dapat menjadi objek persoalan konstitusional sepanjang permohonan memenuhi persyaratan hukum dan kedudukan hukum pemohon. Dengan demikian, yang perlu diuji bukan hanya substansi pembatasannya, tetapi juga kedudukan penjelasan tersebut dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kita harus kembali kepada pembagian kewenangan yang sudah ditetapkan konstitusi. Presiden bukan sekadar pelaksana kehendak partai politik, meskipun dalam sistem presidensial multipartai, komunikasi dan konsultasi dengan partai pendukung merupakan kenyataan politik yang tidak mungkin dihindari. Presiden memiliki kewenangan formal untuk mengajukan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antaranya. Partai politik dapat menyampaikan aspirasi dan pertimbangan, tetapi tidak menggantikan kewenangan konstitusional kedua lembaga tersebut.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra pada 12 November 2026 menarik untuk dicermati. Ia menjelaskan bahwa penentuan dua calon merupakan kewenangan Presiden Prabowo, yang dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ruang komunikasi politik sebelum Presiden mengambil keputusan. Namun, konsultasi politik tetap harus dibedakan dari kewenangan formal mengusulkan calon kepada MPR.
Ada pula persoalan waktu yang harus diperhatikan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat enam puluh hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Dalam perkembangan pemberitaan, Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu empat belas hari untuk menyampaikan dua nama setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Tahapan ini perlu dibaca bersama ketentuan UU MD3, bukan dicampuradukkan dengan batas enam puluh hari dalam konstitusi.
Kita juga harus membedakan antara surat pengunduran diri yang telah disampaikan dengan status kekosongan jabatan yang telah efektif secara ketatanegaraan. Per 13 November 2026, pemberitaan menyebut MPR masih memproses surat tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai calon pengganti harus dipahami dalam konteks persiapan mekanisme apabila kekosongan jabatan telah terjadi secara resmi, bukan sebagai anggapan bahwa seluruh tahapan telah selesai.
Sebagai seseorang yang pernah belajar Aqidah dan Filsafat di IAIN SGD Bandung, saya terbiasa memandang persoalan tidak hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari asumsi dan landasan yang menopangnya. Dalam persoalan ini, saya melihat bahwa perdebatan tentang calon pengganti Wakil Presiden sesungguhnya sedang membuka pertanyaan tentang relasi kekuasaan, hukum, dan legitimasi. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk mengatur pergantian pejabat, tetapi harus menjadi pembatas agar kekuasaan tidak berjalan sesuka hati.
Dari Kampung Binuangeun, di pesisir selatan Banten, saya membayangkan persoalan ini seperti perahu yang hendak berlayar meninggalkan dermaga. Banyak orang boleh menunjuk siapa nakhoda yang mereka kehendaki, tetapi perahu tetap harus mengikuti aturan pelayaran. Tidak cukup hanya memiliki nakhoda populer, sementara peta, kompas, dan aturan navigasinya diabaikan. Begitu pula negara, tidak cukup hanya memiliki figur yang dianggap mampu, apabila proses pengangkatannya menyisakan persoalan konstitusional.
Saya tidak keberatan apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan nama dari partai politik tertentu, bahkan jika calon tersebut berasal dari partainya sendiri. Saya juga tidak mempersoalkan apabila Presiden memilih berkonsultasi dengan seluruh partai pendukung pemerintah. Itu merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar. Namun, kewajaran politik tidak boleh membuat kita berhenti menguji kewajaran hukum. Sebab, sesuatu yang lazim dalam praktik politik belum tentu dengan sendirinya tepat dalam konstruksi konstitusional.
Persoalan pengganti Gibran bukan semata-mata tentang siapa yang paling populer, siapa yang paling kuat secara politik, atau siapa yang paling dekat dengan Presiden. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tanpa mengabaikan konstitusi. Jika sebuah penjelasan undang-undang menimbulkan pembatasan yang patut dipertanyakan, maka pembatasan itu harus diuji secara terbuka. Jangan sampai kita begitu sibuk mencari orang yang akan mengisi kursi kosong, tetapi lupa memeriksa apakah pintu menuju kursi tersebut telah dibangun sesuai aturan hukum.
Jabatan Wakil Presiden hanya berlangsung selama sisa masa pemerintahan, sedangkan konstitusi menjadi pedoman bagi perjalanan republik yang jauh lebih panjang. Nama-nama akan datang dan pergi, koalisi akan berubah, dan kepentingan politik akan terus berputar. Namun, hukum tidak boleh berubah menjadi komoditas yang ditafsirkan sesuai kebutuhan penguasa. Saya lebih memilih kursi Wakil Presiden kosong sementara daripada terisi melalui mekanisme yang menyisakan persoalan konstitusional. Negara hukum tidak boleh mengorbankan aturan demi sekadar mempercepat pergantian orang. Wallahualam.*
Metro Indah Mall Bandung
Sabtu, 13 November 2026





