Jokowi Sudah Selesai, Mengapa Kita Belum?

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Media dan Kebijakan Publik

Ada sesuatu yang agak lucu dalam cara kita membaca politik. Seorang presiden sudah selesai menjalankan masa jabatannya, tetapi namanya masih saja diajak masuk ke dalam ruang rapat pemerintahan penggantinya. Seorang presiden baru membentuk kabinet, mengganti menteri, merotasi pejabat, menyusun ulang koordinasi pemerintahan, tetapi sebagian dari kita masih sibuk bertanya: ini pengaruh presiden lama atau presiden baru? Hari ini, ketika Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle dengan perubahan yang cukup luas, pertanyaan semacam itu kembali terdengar. Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana: bukankah ini memang kabinet Prabowo?

Pertanyaan sederhana itu bukan dimaksudkan untuk meniadakan sejarah politik. Justru sejarah tetap penting. Kita perlu mengetahui dari mana seorang pejabat berasal, dengan siapa ia pernah bekerja, jaringan politik apa yang membentuknya, dan bagaimana hubungan antaraktor kekuasaan berkembang dari waktu ke waktu. Semua itu sah menjadi bahan kajian. Namun, ada perbedaan antara membaca sejarah dan menjadikan sejarah sebagai kacamata tunggal untuk melihat hari ini. Kalau setiap keputusan pemerintahan Prabowo harus selalu dijelaskan melalui Jokowi, jangan-jangan kita sedang mengalami kesulitan sederhana: kita belum sepenuhnya menerima bahwa sebuah pemerintahan memang telah berganti.

Kabinet Merah Putih secara resmi merupakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk masa bakti 2024–2029. Struktur kabinet itu dibentuk berdasarkan perangkat hukum pemerintahan baru setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2024. Dengan demikian, secara kelembagaan, siapa pun yang menjadi menteri di dalamnya bertanggung jawab kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Hubungan personal, sejarah politik, dan jejaring kekuasaan boleh saja menjadi objek penelitian, tetapi kewenangan formal tetap mempunyai tempatnya sendiri.

Saya teringat pada kebiasaan kita ketika melihat sebuah rumah baru yang masih menggunakan beberapa perabot lama. Kita lalu berkata, “Ini rumah siapa sebenarnya?” Padahal jawabannya gampang. Rumah itu milik pemilik yang sekarang. Bahwa ada kursi lama, meja lama, atau lemari yang masih dipakai, tidak otomatis membuat penghuni lama menjadi pemilik rumah. Dalam politik, perabotnya bisa bernama menteri, wakil menteri, pejabat lembaga, birokrat, atau bahkan jaringan kebijakan. Orang boleh memperdebatkan asal-usulnya, tetapi jangan sampai kita lupa melihat siapa yang sekarang memegang kunci pintu.

Memang, sejak awal pemerintahan Prabowo, keberadaan sejumlah figur yang mempunyai hubungan dengan pemerintahan Jokowi membuat sebagian pengamat membaca kabinet baru sebagai kabinet yang masih menyimpan jejak kekuatan politik pemerintahan sebelumnya. Pembacaan seperti itu tidak muncul dari ruang hampa. Politik memang bekerja melalui jaringan, hubungan, loyalitas, pengalaman, dan kepentingan yang tidak seluruhnya terlihat dalam struktur formal. Bahkan dalam kajian tentang pembentukan kabinet Indonesia, komposisi menteri memang sering dipahami sebagai hasil pertemuan antara kepentingan partai, pengalaman politik, jaringan kekuasaan, dan kebutuhan pemerintahan.

Tetapi persoalannya menjadi menarik ketika setiap perubahan kemudian diterjemahkan sebagai ukuran naik atau turunnya kekuatan Jokowi. Menteri yang dipertahankan disebut sebagai bukti pengaruhnya masih kuat. Menteri yang diganti dianggap sebagai tanda pengaruhnya mulai mengendur. Orang yang pernah bekerja bersama Jokowi diberi label “orang Jokowi”, sedangkan orang yang dekat dengan Prabowo diberi label “orang Prabowo”. Kita kemudian sibuk mengumpulkan siapa masuk dan siapa keluar, seolah-olah sedang menghitung skor pertandingan antara dua tokoh. Padahal mereka tidak sedang bertanding dalam pemilu hari ini.

Dalam reshuffle 1 Oktober 2026, misalnya, perubahan terjadi pada sejumlah posisi strategis. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono bergeser menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman menjadi Menko Politik dan Keamanan, sementara Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri. Perubahan juga terjadi pada posisi Menteri Perindustrian, Kepala Staf Kepresidenan, Kapolri, Wakapolri, serta beberapa jabatan lain. Dengan cakupan seperti itu, reshuffle ini secara faktual memang merupakan perubahan yang cukup luas dalam pemerintahan Prabowo.

Yang menarik, sebagian perubahan tersebut bahkan lebih mudah dibaca sebagai dinamika internal pemerintahan Prabowo daripada sebagai pertandingan antara Prabowo dan Jokowi. Sugiono berpindah dari Kementerian Luar Negeri dan digantikan Arrmanatha Nasir, yang sebelumnya berada di lingkungan kementerian yang sama. Bahlil memperoleh posisi baru yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi, sementara beberapa pejabat lain berpindah ke posisi strategis. Artinya, ada banyak dimensi yang dapat digunakan untuk membaca reshuffle: kebutuhan organisasi, kompetensi, evaluasi kinerja, koordinasi kebijakan, konsolidasi pemerintahan, dan tentu saja politik. Menguranginya hanya menjadi “Jokowi versus Prabowo” justru membuat persoalannya menjadi terlalu sederhana.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menjelaskan bahwa evaluasi terhadap jajaran pemerintah dilakukan terus-menerus dan penempatan pejabat perlu memperhatikan prinsip kesesuaian antara orang dan posisi. Pernyataan semacam itu tentu belum menjelaskan seluruh alasan di balik setiap keputusan reshuffle, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa dari sudut pandang pemerintah, evaluasi kabinet merupakan bagian dari pengelolaan pemerintahan. Karena itu, publik tetap berhak mempertanyakan hasilnya, tetapi sebaiknya pertanyaan itu diarahkan kepada kinerja dan kebijakan yang dapat diamati.

Hanta Yuda dari Poltracking, sebagaimana diberitakan dalam berbagai kesempatan, memang memberikan perspektif mengenai evaluasi kabinet. Dalam survei Agustus 2026 yang dipaparkan Poltracking, tingkat kepuasan publik terhadap kabinet tercatat 47 persen dan 51,9 persen responden menilai reshuffle diperlukan. Data tersebut tentu menarik karena menunjukkan adanya persepsi publik mengenai kinerja kabinet. Tetapi ketika seorang pengamat kemudian membaca konfigurasi politik di balik perubahan itu, kita sebaiknya membedakan mana data survei, mana interpretasi pengamat, dan mana kesimpulan kita sendiri. Demokrasi menjadi sehat justru ketika ketiganya tidak dicampuradukkan.

Di sinilah saya kira kita perlu sedikit bersabar terhadap dunia pengamatan politik. Pengamat memang pekerjaannya mengamati. Mereka mencari pola, membaca tanda, menyusun hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Mereka melihat sesuatu yang kadang luput dari mata orang biasa. Tetapi pembacaan pengamat tetap merupakan pembacaan. Ia bukan keputusan presiden, bukan teks konstitusi, dan bukan pula kenyataan tunggal yang wajib diterima semua orang. Kalau ada pengamat mengatakan pengaruh seorang tokoh melemah, kita boleh mendengarkan. Tetapi kita juga boleh bertanya: indikatornya apa, ukurannya bagaimana, dan apakah terdapat penjelasan lain yang sama masuk akalnya?

Masalahnya muncul ketika bahasa analisis berubah menjadi bahasa seolah-olah fakta. “Pengaruh Jokowi melemah” terdengar seperti sebuah keadaan objektif yang dapat ditimbang dengan timbangan di pasar. Padahal pengaruh politik bukan beras yang bisa ditakar dengan kilogram. Ia mempunyai banyak lapisan. Ada pengaruh elektoral, pengaruh sosial, pengaruh jaringan, pengaruh personal, pengaruh kebijakan, pengaruh simbolik, dan sebagainya. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Mengatakan bahwa pengaruh seorang mantan presiden masih ada mungkin masuk akal sebagai hipotesis politik. Tetapi mengatakan bahwa setiap keputusan presiden baru merupakan cerminan naik-turunnya pengaruh presiden lama membutuhkan pembuktian yang lebih serius.

Jokowi tentu tidak mendadak menjadi manusia tanpa sejarah setelah meninggalkan Istana. Sepuluh tahun sebagai presiden meninggalkan jejak yang panjang. Ada kebijakan, proyek, pejabat, hubungan politik, jaringan sosial, pengalaman pemerintahan, dan berbagai keputusan yang akan terus menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Semua itu boleh dibicarakan. Bahkan harus dibicarakan. Tetapi membicarakan warisan pemerintahan Jokowi berbeda dengan menganggap Jokowi masih menjadi pusat kendali pemerintahan Prabowo. Dua hal itu jangan disamakan.

Saya kira Jokowi sendiri, jika membaca perdebatan semacam ini, barangkali bisa berkata dengan sederhana, “Lha, saya kan sudah bukan presiden.” Kalimat itu memang terdengar terlalu sederhana untuk sebuah analisis politik, tetapi justru karena kesederhanaannya ia mengandung kebenaran yang sering kita lupakan. Kekuasaan formal mempunyai masa berlaku. Jabatan mempunyai awal dan akhir. Ada pelantikan dan ada pergantian. Ada sumpah jabatan dan ada serah terima. Demokrasi justru dibangun agar kekuasaan tidak menjadi milik seseorang untuk selama-lamanya.

Kalau demikian, mengapa kita masih begitu rajin mempertemukan Jokowi dengan Prabowo? Barangkali karena keduanya mempunyai sejarah yang terlalu menarik untuk segera kita tinggalkan. Mereka pernah menjadi rival dalam dua pemilihan presiden. Kemudian hubungan politik berubah. Prabowo masuk pemerintahan Jokowi. Setelah itu Prabowo maju dalam pemilihan berikutnya dan akhirnya menjadi presiden. Kisah seperti ini memang menarik bagi media, pengamat, penulis, dan masyarakat. Namun, sejarah yang menarik tidak harus dipelihara menjadi pertengkaran yang abadi.

Di sinilah saya melihat gejala yang agak menggelikan dalam budaya politik kita. Kadang-kadang kita seperti penggemar sinetron yang kecewa karena cerita sudah selesai tetapi masih berharap episode baru. Tokoh yang sudah keluar dari panggung masih kita panggil kembali. Pemeran baru sudah muncul, tetapi kita terus bertanya kapan pemeran lama akan bertengkar dengan pemeran baru. Kalau tidak ada pertengkaran, kita cari-cari tanda pertengkarannya. Kalau keduanya terlihat baik-baik saja, kita curiga ada sesuatu di balik layar. Kalau salah satu berbicara, kita mencari kalimat yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka sedang tidak baik.

Pada titik tertentu, persoalannya bukan lagi Jokowi atau Prabowo. Persoalannya adalah kebiasaan kita dalam memproduksi konflik. Kita seperti membutuhkan dua kubu agar politik terasa hidup. Kita memerlukan tokoh A dan tokoh B, lalu memilih siapa yang harus dibela dan siapa yang harus dicurigai. Setelah pemilu selesai, kita mencari alasan agar pertandingan tetap berlangsung. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan berubah menjadi arena pertandingan psikologis yang tidak mengenal peluit akhir.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa setiap orang yang membandingkan Jokowi dan Prabowo sedang berusaha mengadu domba. Motif seseorang tidak bisa kita ketahui hanya dari sebuah pernyataan. Bisa jadi ia sedang melakukan analisis politik biasa. Bisa jadi ia sedang membaca konfigurasi elite. Bisa jadi ia sedang membangun hipotesis mengenai perubahan jaringan kekuasaan. Semua itu mungkin. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa narasi yang terus-menerus mempertentangkan dua tokoh dapat menghasilkan persepsi bahwa keduanya selalu berada dalam konflik. Pada titik itulah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah kita sedang membaca kenyataan, atau justru ikut membentuk kenyataan melalui cara kita bercerita?

Ada perbedaan antara kritik dan permusuhan. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi tetap diperlukan karena setiap pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula pemerintahan Prabowo harus terbuka terhadap kritik. Tetapi kritik tidak harus diwariskan menjadi kebencian. Evaluasi tidak harus menjadi dendam. Mengingat kesalahan masa lalu tidak berarti harus tinggal di dalam masa lalu. Sebuah bangsa yang dewasa seharusnya mampu memeriksa arsip sejarah tanpa harus tidur di dalam gudang arsip.

Begitu pula apresiasi. Menghargai prestasi pemerintahan sebelumnya tidak berarti harus menjadi pengikut politik mantan presiden. Mengakui bahwa ada kebijakan Jokowi yang berhasil tidak membuat seseorang otomatis menjadi pendukung Jokowi. Sebaliknya, mengakui keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak mengharuskan seseorang menghapus seluruh catatan pemerintahan sebelumnya. Politik yang matang memberi ruang bagi penilaian yang lebih kompleks. Kita tidak harus mencintai seluruh isi sebuah pemerintahan untuk mengakui satu kebijakan yang baik, sebagaimana kita tidak harus membenci seluruh warisan pemerintahan untuk mengkritik kebijakan yang keliru.

Sayangnya, budaya politik kita sering menyukai paket. Kalau seseorang dianggap “orang Jokowi”, maka seluruh tindakannya dibaca sebagai tindakan Jokowi. Kalau seseorang dianggap “orang Prabowo”, maka seluruh sikapnya dianggap sebagai representasi Prabowo. Identitas politik kemudian menjadi stempel yang menutup ruang penilaian individual. Padahal manusia lebih rumit daripada label yang ditempelkan kepadanya. Seorang pejabat bisa pernah bekerja dengan seorang presiden, kemudian bekerja dengan presiden berikutnya. Birokrasi negara bukan klub sepak bola yang setiap pergantian pelatih harus mengganti seluruh pemain.

Bahkan kalau kita melihat kabinet dari sudut pandang administrasi negara, keberlanjutan aparatur justru diperlukan. Negara tidak boleh setiap lima tahun membuang seluruh pengalaman pemerintahan hanya karena presiden berganti. Ada pengetahuan birokrasi yang harus dipertahankan. Ada diplomat yang membutuhkan pengalaman. Ada teknokrat yang memahami sistem. Ada pejabat yang menguasai persoalan sektoral. Ada aparatur yang tidak seharusnya dinilai semata-mata berdasarkan kedekatan politik dengan presiden sebelumnya. Karena itu, keberadaan seseorang dalam pemerintahan baru tidak otomatis menjadi bukti bahwa presiden lama masih berkuasa.

Sebaliknya, tentu saja publik tetap perlu mengawasi kemungkinan konflik kepentingan, patronase, konsentrasi kekuasaan, dan hubungan informal di sekitar pemerintahan. Itulah fungsi masyarakat sipil, media, akademisi, parlemen, dan lembaga pengawasan. Jangan pula karena ingin menghindari politik personal kita kemudian menjadi naif terhadap kekuasaan. Kekuasaan memang perlu diawasi. Tetapi pengawasan akan lebih bermutu apabila berbasis bukti, kebijakan, rekam jejak, dan mekanisme pertanggungjawaban, bukan sekadar dugaan bahwa seseorang adalah “orangnya siapa”.

Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting setelah reshuffle hari ini bukan “Apakah Jokowi semakin lemah?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah pemerintahan Prabowo semakin mampu bekerja?” Dua pertanyaan itu kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Pertanyaan pertama menempatkan Jokowi sebagai pusat perhatian. Pertanyaan kedua menempatkan negara dan kinerja pemerintahan sebagai pusat perhatian. Kalau kita benar-benar ingin menjadi masyarakat demokratis, pertanyaan kedua mestinya lebih banyak mendapat ruang.

Kita bisa menilai Menteri Luar Negeri dari kemampuan diplomasi pemerintah, bukan semata-mata dari siapa yang pernah menjadi atasannya. Kita bisa menilai Menteri Perindustrian dari kebijakan industrialisasi, bukan hanya dari partainya. Kita bisa menilai Menko dari kemampuan koordinasinya, bukan dari label kedekatan politik. Kita bisa menilai Kapolri dari kinerja institusi kepolisian, bukan dari siapa yang menunjuk atau siapa yang digantikannya. Dengan begitu, politik menjadi lebih substantif. Nama tetap penting, tetapi kebijakan lebih penting.

Begitu pula terhadap Presiden Prabowo. Ia seharusnya memperoleh kredit atas kebijakan yang memang lahir dari pemerintahannya sendiri. Kalau suatu kebijakan bagus, jangan buru-buru kita kembalikan kepada Jokowi hanya karena ada kesinambungan. Kalau kebijakan buruk, jangan pula kita mencari bayang-bayang Jokowi untuk dijadikan alasan. Pemerintah yang sedang berkuasa harus memiliki keberanian untuk menerima pujian sekaligus kritik. Itulah konsekuensi dari memegang mandat kekuasaan.

Demikian pula terhadap Jokowi. Ia tidak perlu terus-menerus dibawa ke ruang pertanggungjawaban pemerintahan yang bukan lagi pemerintahannya. Ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pada masa jabatannya, karena sejarah tidak mengenal penghapusan arsip. Tetapi setelah masa jabatan berakhir, pertanggungjawaban itu seharusnya ditempatkan dalam kerangka evaluasi sejarah dan institusional. Jangan sampai setiap persoalan baru selalu dicari akarnya pada mantan presiden, sementara pemerintah yang sedang berkuasa justru luput dari pertanyaan mengenai pekerjaannya sendiri.

Ada sebuah paradoks di sini. Kadang-kadang orang yang sangat tidak menyukai seorang tokoh justru membuat tokoh tersebut tetap hidup dalam percakapan publik. Setiap hari namanya disebut. Setiap kebijakan dibandingkan dengannya. Setiap pergantian pejabat dikaitkan dengannya. Setiap persoalan dicari hubungannya dengannya. Akhirnya, orang yang ingin menghapus pengaruh seorang tokoh justru membantu memperpanjang keberadaan tokoh itu dalam ingatan publik. Secara tidak sadar, kebencian pun dapat menjadi bentuk perhatian yang sangat tekun.

Mungkin karena itu kita perlu belajar satu bentuk kedewasaan politik yang sederhana: tahu kapan sebuah pertandingan selesai. Pemilu memiliki tanggal. Kampanye mempunyai masa. Pemungutan suara mempunyai hari. Hasil ditetapkan. Presiden dilantik. Setelah itu pemerintahan bekerja. Kita boleh mengingat siapa lawannya, bagaimana pertarungannya, apa perdebatan dalam kampanyenya, dan bagaimana masyarakat memilih. Tetapi kita tidak harus membawa suasana kampanye ke setiap hari pemerintahan berikutnya.

Jangan sampai kalender politik kita sudah berganti, tetapi kalender emosi kita masih tertinggal di bilik suara. Tahun berganti, kabinet berganti, kebijakan berganti, tetapi kita masih bertengkar dengan teman tentang siapa yang menang beberapa tahun lalu. Bahkan ketika dua tokohnya sudah menjalani kehidupan politik masing-masing, kita masih merasa perlu menjadi wasit hubungan mereka. Ini seperti dua orang yang sudah selesai bermain catur, sementara penontonnya masih ribut menentukan siapa yang seharusnya memindahkan pion berikutnya.

Indonesia tentu lebih besar daripada Jokowi dan Prabowo. Ada jutaan keluarga yang setiap pagi tidak memikirkan siapa yang sedang lebih berpengaruh di antara dua tokoh itu. Mereka memikirkan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, pekerjaan, kesehatan, cicilan, hasil panen, tangkapan ikan, ongkos transportasi, dan masa depan keluarga. Guru memikirkan kualitas pendidikan. Petani memikirkan harga hasil bumi. Nelayan memikirkan cuaca dan biaya melaut. Anak muda memikirkan pekerjaan. Pelaku usaha memikirkan pasar. Pesantren memikirkan pendidikan dan keberlanjutan lembaganya. Negara mempunyai begitu banyak persoalan yang jauh lebih besar daripada drama dua nama.

Mungkin sudah waktunya kita memindahkan pusat perhatian dari tokoh kepada persoalan. Dari siapa kepada apa. Dari kedekatan kepada kinerja. Dari jaringan kepada kebijakan. Dari dugaan kepada bukti. Dari permusuhan kepada pengawasan. Itulah barangkali bentuk lain dari kedewasaan demokrasi. Kita tidak berhenti mengkritik, tetapi kita juga tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih hanya karena seseorang yang kita sukai atau tidak sukai sedang berada dalam berita.

Sejarah akan menempatkan setiap presiden pada ruangnya masing-masing. Jokowi akan menjadi bagian dari sejarah Indonesia sebagai presiden yang memimpin selama dua periode. Prabowo sedang menjalankan mandatnya sebagai presiden untuk periode yang berbeda. Kelak masyarakat akan menilai keduanya melalui rekam jejak, kebijakan, keberhasilan, kekurangan, dan konsekuensi pemerintahan masing-masing. Sejarah tidak membutuhkan kita untuk terus mempertengkarkan keduanya. Sejarah hanya membutuhkan kita untuk mencatat dengan jujur.

Maka ketika reshuffle kabinet terjadi, mungkin kita tidak perlu buru-buru bertanya apakah Jokowi menang atau kalah. Kita juga tidak perlu tergesa-gesa mencari siapa yang paling dekat dengan siapa. Kita boleh mengamati perubahan itu, tentu saja. Kita boleh menganalisisnya. Kita boleh mempertanyakan kebijakannya. Kita boleh mengkritik pilihannya. Tetapi setelah semua itu, kita perlu kembali kepada pertanyaan paling sederhana: apakah negara bekerja lebih baik setelah perubahan struktur kabinet.

Kursi kabinet hanyalah kursi. Hari ini seseorang duduk di atasnya, besok orang lain mungkin menggantikannya. Nama-nama akan berubah. Foto-foto pelantikan akan berganti. Berita akan berpindah halaman. Kamera akan mencari wajah baru. Tetapi rakyat tetap berada di tempat yang sama, menunggu negara bekerja untuk mereka. Kursi boleh berganti pemilik, tetapi kebutuhan rakyat tidak ikut melakukan reshuffle.

Jokowi sudah selesai sebagai presiden. Itu bukan penghinaan, bukan pula penghapusan sejarah. Itu hanya kenyataan demokratis bahwa jabatan memiliki batas. Prabowo sedang menjalankan tugas sebagai presiden. Ia pun kelak akan mengalami hal yang sama: masa jabatan akan berakhir, kursi akan ditempati orang lain, dan namanya akan perlahan berubah dari pelaku pemerintahan menjadi bagian dari sejarah. Begitulah demokrasi seharusnya bekerja: manusia datang, menjalankan mandat, lalu pergi; institusi tetap berdiri.

Maka yang perlu kita selesaikan bukan Jokowi. Yang perlu kita selesaikan adalah kebiasaan kita sendiri untuk terus hidup dalam pertengkaran masa lalu. Jangan memaksa dua tokoh untuk terus berhadap-hadapan hanya karena kita merasa politik akan hambar tanpa konflik. Jangan pula menjadikan setiap perbedaan kebijakan sebagai bukti permusuhan personal. Bisa saja dua manusia mempunyai sejarah persaingan dan kemudian mempunyai hubungan politik yang berubah. Hidup memang lebih rumit daripada judul berita.

Kalau suatu hari Jokowi benar-benar berkata, “Saya sudah bukan presiden, itu kabinetnya Prabowo,” rasanya kita tidak punya alasan untuk membantahnya. Kita boleh meneliti pengaruhnya, membahas warisannya, mengkritik kebijakannya, dan mengingat sejarahnya. Tetapi jangan sampai kita meminta seorang mantan presiden bertanggung jawab atas setiap gerak pemerintahan yang sudah bukan miliknya. Begitu pula jangan membuat presiden yang sedang menjabat selalu bersembunyi di balik bayang-bayang pendahulunya.

Demokrasi bukan hanya tentang mengganti orang di kursi kekuasaan. Demokrasi juga tentang kemampuan masyarakat menerima bahwa pergantian itu benar-benar terjadi. Kalau setiap pemerintahan baru harus terus dijelaskan sebagai kelanjutan atau perlawanan terhadap pemerintahan sebelumnya, kita tidak pernah benar-benar belajar tentang transisi kekuasaan. Kita hanya mengganti pemain sambil mempertahankan pertandingan yang sama.

Jadi, sudahlah. Jokowi sudah selesai sebagai presiden. Prabowo sedang menjalankan mandatnya. Biarkan keduanya menjadi bagian dari sejarah pada tempatnya masing-masing. Kalau ada kebijakan Prabowo yang baik, apresiasi karena memang baik. Kalau ada yang buruk, kritik karena memang buruk. Kalau ada warisan Jokowi yang bermanfaat, pertahankan karena memang bermanfaat. Kalau ada yang perlu dikoreksi, koreksi karena memang perlu dikoreksi. Tidak perlu semua hal dicari hubungan darah politiknya.

Negeri ini terlalu besar untuk terus-menerus dipaksa memilih antara dua nama. Indonesia bukan milik Jokowi, bukan pula milik Prabowo. Indonesia milik seluruh warga negaranya. Presiden datang dan pergi, kabinet dibentuk dan dirombak, partai berkoalisi lalu berkompetisi, pejabat naik lalu turun. Yang mestinya tidak berubah adalah cita-cita agar negara bekerja, kekuasaan diawasi, hukum dihormati, dan rakyat tidak dijadikan penonton abadi dari pertengkaran elite.

Kita memang perlu mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah kebiasaan. Bukan selamat tinggal kepada Jokowi sebagai manusia, sebab sejarah tidak perlu mengusir siapa pun dari ingatan. Bukan pula selamat datang kepada Prabowo sebagai kultus baru, sebab demokrasi tidak membutuhkan pemujaan terhadap siapa pun. Yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan selamat tinggal kepada kebiasaan mempertengkarkan masa lalu untuk menjelaskan setiap inci masa kini.

Jokowi sudah selesai. Prabowo sedang bekerja. Dan kita? Barangkali kita juga perlu selesai dengan pertengkaran yang sudah selesai. Supaya setelah itu kita punya waktu untuk mengurus Indonesia. Wallahualam.*