Mengukur keberhasilan kebijakan dari keberlanjutan manfaat, bukan sekadar peluncuran dan serapan anggaran
Penulis: Dewi Indah Sari
Pembukaan
Ada satu kebiasaan dalam pembangunan yang perlu kita periksa kembali, yaitu kecenderungan merayakan dimulainya sebuah program tanpa memberi perhatian yang sama pada keberlangsungannya. Peluncuran program sering berlangsung meriah, diiringi pernyataan komitmen, dokumentasi kegiatan, dan harapan masyarakat. Pada tahap awal, berbagai pihak tampak bersemangat karena program dipandang sebagai jawaban atas persoalan yang telah lama dihadapi. Namun, perhatian publik dapat beralih setelah acara selesai dan kegiatan kembali berjalan dalam rutinitas. Pada saat itulah pertanyaan penting muncul: apakah manfaat program tetap dirasakan oleh masyarakat atau justru perlahan menghilang?
Tentu, tidak semua program pemerintah mengalami kemunduran setelah diluncurkan. Banyak kebijakan yang terus berkembang, menyesuaikan diri dengan kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, keberhasilan sebuah program tidak cukup dinilai dari keberanian memulai atau kemeriahan peresmiannya. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa program tersebut mampu bertahan, bekerja secara konsisten, dan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya mencakup apa yang berhasil dimulai sekaligus apa yang mampu dipertahankan.
Anggaran Penting, tetapi Manfaat Lebih Penting
Pemerintah membutuhkan anggaran agar kebijakan dapat dijalankan secara memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, program kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan akan sulit menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Namun, ketersediaan anggaran tidak dengan sendirinya menjamin bahwa tujuan program tercapai. Serapan anggaran dan jumlah kegiatan memang penting sebagai informasi administratif, tetapi keduanya belum menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan kebijakan.
Baca Juga:
Pada 28 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Banten memberitakan evaluasi BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran daerah pada lima sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian program dengan dokumen perencanaan serta efektivitas dan efisiensi dalam mendukung tujuan pembangunan. Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan kemungkinan ketidaktepatan antara keluaran kegiatan atau output dan hasil yang diharapkan atau outcome. Hal ini mengingatkan bahwa kegiatan yang terlaksana belum tentu identik dengan tujuan yang tercapai. Dengan demikian, evaluasi program perlu melihat hubungan antara anggaran, pelaksanaan, keluaran, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Sebagai contoh, keberhasilan penyuluhan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan atau banyaknya peserta yang hadir. Pemerintah juga perlu mengetahui apakah pengetahuan masyarakat meningkat setelah penyuluhan dilakukan. Lebih jauh, perlu dilihat apakah peningkatan pengetahuan itu diikuti perubahan perilaku dan penurunan risiko kesehatan. Pengukuran semacam ini membutuhkan indikator yang sesuai, data yang dapat dipercaya, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Tanpa proses tersebut, laporan kegiatan berisiko menggambarkan kesibukan pelaksana, bukan dampak kebijakan.
Prinsip yang sama berlaku dalam pengelolaan lingkungan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah, misalnya, belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemilahan dari sumbernya tidak berjalan. Manfaat fasilitas juga akan terbatas jika pengangkutan tidak teratur, pemeliharaan tidak memadai, atau masyarakat tidak memperoleh dukungan untuk mengubah kebiasaan. Infrastruktur yang telah dibangun membutuhkan sistem operasional, pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar dapat berfungsi dalam jangka panjang. Di sinilah pentingnya membedakan antara kegiatan yang selesai dilaksanakan dan perubahan yang benar-benar terjadi.
Keberlanjutan Bukan Sekadar Memperpanjang Program
Keberlanjutan sering dipahami sebagai kemampuan mempertahankan suatu program dalam jangka panjang. Padahal, keberlanjutan bukan sekadar mempertahankan nama program, memperpanjang masa pelaksanaan, atau menyediakan anggaran setiap tahun. Program yang berkelanjutan harus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri ketika keadaan berubah. Pelaksanaannya juga perlu menunjukkan hasil yang dapat diukur, bukan hanya mengulang kegiatan yang sama. Dengan pengertian ini, keberlanjutan merupakan kemampuan sebuah sistem untuk terus memberikan manfaat sekaligus memperbaiki cara kerjanya.
Program yang berkelanjutan membutuhkan sistem kerja yang jelas dan dapat dijalankan oleh organisasi. Harus ada pihak yang bertanggung jawab, pembagian peran yang masuk akal, sumber daya yang memadai, serta indikator keberhasilan yang terukur. Selain itu, perlu tersedia mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan perbaikan ketika ditemukan hambatan. Tanpa unsur-unsur tersebut, keberlangsungan program berisiko bergantung pada inisiatif individu tertentu. Ketika pimpinan berganti, petugas berpindah, atau prioritas pembangunan berubah, pelaksanaan program dapat melemah karena sistem pendukungnya tidak cukup kuat.
Pergantian pejabat merupakan bagian wajar dari dinamika pemerintahan, sehingga keberlanjutan program tidak seharusnya hanya bergantung pada komitmen personal. Program yang memberikan manfaat publik perlu ditopang oleh kelembagaan, prosedur, dan tata kelola yang dapat diteruskan oleh siapa pun yang mendapat amanah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Kerangka tersebut menegaskan pentingnya proses yang berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembangunan. Karena itu, setiap program perlu memiliki jawaban yang jelas mengenai siapa yang melanjutkan, dengan sumber daya apa, berdasarkan tanggung jawab yang mana, dan menggunakan ukuran keberhasilan seperti apa.
Baca Juga:
Kebijakan yang Baik Harus Memahami Manusia
Sebagai akademisi yang menaruh perhatian pada lingkungan, kesehatan, dan perilaku manusia, saya melihat bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain administratif. Kebijakan juga harus memahami kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran. Program kesehatan, misalnya, tidak akan efektif hanya karena layanan tersedia apabila masyarakat sulit menjangkaunya, tidak memahami manfaatnya, atau belum percaya kepada penyelenggaranya. Program lingkungan pun tidak akan bertahan apabila masyarakat terus diminta mengubah perilaku tanpa dukungan fasilitas dan sistem pelayanan yang memadai. Artinya, kebijakan perlu dirancang dengan mempertimbangkan hubungan antara layanan, kondisi sosial, dan perilaku manusia.
Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian dari sistem yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat bekerja. Pengalaman mereka dapat menunjukkan hambatan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif, seperti jam layanan yang tidak sesuai, informasi yang sulit dipahami, atau prosedur yang menyulitkan. Karena itu, pelibatan masyarakat tidak seharusnya berhenti pada acara peluncuran atau sosialisasi awal. Pemerintah perlu menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman, keluhan, dan usulan perbaikan selama program berjalan. Masukan tersebut perlu ditindaklanjuti secara terbuka agar partisipasi tidak menjadi formalitas semata.
Kepercayaan publik juga tidak cukup dibangun melalui komunikasi dan publikasi. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat konsistensi antara janji dan pelaksanaan, memperoleh layanan yang layak, serta mengetahui bahwa kebutuhan mereka ditanggapi. Pemerintah tentu tidak dapat memenuhi seluruh harapan dalam waktu singkat karena setiap kebijakan memiliki keterbatasan sumber daya dan tantangan pelaksanaan. Namun, keterbukaan mengenai tujuan, kendala, perkembangan, dan hasil program dapat membantu masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung. Transparansi semacam ini menjadi dasar hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas.
Dari Seremonial Menuju Sistem yang Bekerja
Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan indikator hasil yang jelas sejak awal program. Ukuran keberhasilan tidak boleh hanya berupa jumlah kegiatan, peserta, fasilitas, atau anggaran yang terserap. Indikator juga perlu menunjukkan perubahan yang relevan bagi masyarakat, sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. Data awal dan target yang realistis dapat membantu pemerintah menilai apakah pelaksanaan bergerak ke arah yang tepat. Dengan ukuran yang jelas, evaluasi akan lebih bermakna dan keputusan perbaikan dapat didasarkan pada bukti.
Langkah kedua adalah memastikan tanggung jawab melekat pada organisasi dan mekanisme kerja, bukan hanya pada individu. Koordinasi lintas sektor perlu disertai pembagian peran, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Setiap pihak harus memahami kontribusinya serta cara kerja sama dilakukan ketika muncul kendala. Dukungan anggaran juga perlu mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, pengembangan kapasitas, dan kebutuhan lain setelah program diresmikan. Dengan demikian, program tidak hanya siap diluncurkan, tetapi juga memiliki fondasi untuk dijalankan secara konsisten.
Baca Juga:
Langkah ketiga adalah menggunakan evaluasi sebagai sarana memperbaiki kebijakan. Program yang belum mencapai target tidak selalu harus dihentikan, sebagaimana program yang populer tidak otomatis harus diteruskan tanpa penilaian. Pemerintah perlu memeriksa penyebab kesenjangan antara target dan hasil, termasuk kemungkinan masalah desain, pelaksanaan, koordinasi, atau keterbatasan sumber daya. Keputusan untuk melanjutkan, mengubah, memperluas, atau menghentikan program harus mempertimbangkan bukti, kebutuhan masyarakat, biaya, manfaat, dan peluang perbaikan. Evaluasi yang baik bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab.
Langkah keempat adalah melibatkan masyarakat sepanjang siklus program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pelibatan yang bermakna dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan yang berubah dan hambatan yang dialami penerima manfaat. Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil evaluasi dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat mengetahui perkembangan program yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika masukan warga ditindaklanjuti, partisipasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat keberlangsungan program. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton saat peresmian, tetapi menjadi mitra dalam memastikan kebijakan bekerja.
Penutup
Pada akhirnya, pembangunan bukan perlombaan untuk menghasilkan sebanyak mungkin program atau menyelenggarakan sebanyak mungkin peresmian. Pembangunan adalah upaya menciptakan perubahan yang berarti, adil, dan dapat dipertahankan. Kita patut mengapresiasi setiap inisiatif pemerintah yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi apresiasi tidak harus menghilangkan sikap kritis. Kebijakan yang baik justru perlu diuji, dievaluasi, dan diperbaiki agar manfaatnya semakin luas serta tepat sasaran. Akuntabilitas bukan hambatan bagi pemerintah, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak berhenti pada terselenggaranya kegiatan, berdirinya fasilitas, atau habisnya anggaran sesuai rencana. Ukuran yang lebih penting adalah apakah layanan tetap berjalan, apakah masalah masyarakat berkurang, dan apakah manfaat program dapat dirasakan secara konsisten. Untuk mencapai hal itu, pemerintah perlu membangun kelembagaan yang kuat, menggunakan data dalam pengambilan keputusan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Peresmian dapat menjadi tanda dimulainya sebuah ikhtiar, tetapi bukan bukti bahwa tujuan telah tercapai. Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika sebuah program diluncurkan, melainkan ketika masyarakat masih merasakan manfaatnya setelah seremoni berakhir dan perhatian publik beralih.
Referensi
Pemerintah Provinsi Banten. (28 Februari 2026). “Gubernur Banten Andra Soni Dukung Evaluasi BPKP untuk Pastikan Efektivitas APBD 2026.” https://bantenprov.go.id/index.php/berita/gubernur-banten-andra-soni-dukung-evaluasi-bpkp-untuk-pastikan-efektivitas-apbd-2026
Baca Juga:
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694/uu-no-25-tahun-2004
