Secercah catatan kecil UIS saat fajar menyingsing di Kampus Utama NORMA, Kampung Santri, Cijantung – Bojong – Pandeglang

Oleh :
Uung Ibnu Shobari (UIS)
✓ Rakyat yang Selalu Merdeka

Pagi ini saya bangun lebih awal dari biasanya, walau sedikit terbata-bata karena rasanya berat bangkit dari anginnya kamar pasutri Kampung Santri Cijantung. Bukan karena ada upacara.
Tapi karena hawa bawaan di hari merdeka penuh tanya, ini membawa bau
yang berbeda. Bau tanah basah, bau wewangian sejak hari Pramuka (14-08-2026) dari Masjid sebelah, dan bau bendera baru
yang baru saja dikibarkan.

Akhirnya bisa duduk di deretan undangan Agustusan Kecamatan Bojong, sambil menatap dan menyempurnakan tulisan. HP terus berdering dan menyapa layar berbinar di serambi panggung kemerdekaan. Suara penyiar berat dan khidmat berdesir di sela-sela dua daun telinga :
“Saudara-saudara… hari ini Senin, 17 Agustus 2026. Republik Indonesia
memasuki usia 81 tahun. Selangkah lagi menuju satu abad.”

81 Angka itu menampar saya menatap kalender Hijriyah: 4 Maulid 1448 H.
Saya menatap KTP: Lahir 1978. Berarti 48 tahun. Allah Kareem, semuanya penuh norma-norma nyata.

Angka-angka itu adalah 81, 48 dan 1448. Tiga angka ini seperti tiga sosok orang tua yang duduk melingkar di perjalanan,
memanggil saya: “Nak, duduk. Jangan buru-buru upacara. Duduk dulu. Renungkan.”

Karena merdeka yang hanya dirayakan dengan lomba dan pidato,
tanpa direnungkan maknanya, itu sama saja dengan punya rumah megah
tapi tidak pernah disapu.

Tahun ini rasanya berat. Berat bukan karena usia. Tapi karena tanda-tanda.

Beberapa hari lalu, antara 14 sampai 17 Agustus, layar HP saya dipenuhi berita. BMKG resmi: Gempa 7.7 SR mengguncang NTT. Rumah-rumah ambruk seperti kartu. Laut naik. Anak-anak menangis di pengungsian. Alam seolah ikut berpidato di hari kemerdekaan: “Ingat, kalian semua hanya numpang di punggungku. Jangan sombong.”

Belum selesai duka di timur, datang kabar dari barat. Dari tanah yang dulu paling pertama meneriakkan “Merdeka”. Aceh. Sebuah video pendek membuat dada saya sesak. Di sebuah kantor, bendera Garuda diturunkan pelan-pelan. Tangannya gemetar. Lalu naiklah bendera lain. Bulan Bintang berwarna merah ada plat putihnya.

Orang bilang makar. Saya bilang: itu jeritan. Jeritan anak kepada bapaknya yang sudah 81 tahun menunggu janji ditepati.

Lalu saya bertanya dalam hati: Siapa yang salah? Jawabannya menyakitkan: Kita semua. Utamanya kami yang faqir dan para pengasuh, para kyai serta para guru bangsa yang rada khawatir jika tak mampu melahirkan generasi yang berperadaban.

Karena kemerdekaan ini bukan warisan harta. Ini amanah darah. Jangan-jangan kita masih terlalu nyenyak di hamparan kasur empuk dan berfasilitas premium, sedangkan minyak premium semakin meroket di sela-sela 81 tahun merdeka.

Amanah dari Bung Karno dan Bung Hatta yang berteriak di teras Jakarta. Amanah dari KH. Hasyim Asy’ari yang keluarkan Resolusi Jihad:
“Membela tanah air hukumnya fardhu ain”. Amanah dari rakyat Aceh yang ketika kas negara kosong di tahun 1948,
mereka lebur gelang, kalung, cincin kawin. Kumpulkan emas. Lalu dibelikan pesawat. Pesawat itu diberi nama “Seulawah”. RI-001.

Lalu di atas tumpukan emas itu, Bung Karno berjanji.
Janji yang hari ini banyak orang lupa. “Saudara-saudara di Aceh, terima kasih. Kelak jika kita merdeka,
kalian berhak mengatur rumah tangga kalian sendiri berdasarkan Syariat Islam.”

Janji itu bukan dongeng. Ia tertulis dalam sejarah. Ia dikuatkan dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006. Tapi 81 tahun berlalu. Janji itu seperti piring retak.
Kadang dipakai, kadang disingkirkan.

Saya lalu membuka mushaf dan kalender. 1448 Hijriyah.
Angka ini mengejar saya. Karena usia saya 48. 1 Hijriyah adalah tahun hijrah. Tahun pindah dari Mekkah yang penuh pertikaian
ke Madinah yang penuh piagam dan perjanjian. Apakah Allah sedang menyentil kita di 1448 ini?
“Hai Indonesia, sudah saatnya hijrah. Dari gaduh ke damai. Dari janji ke bukti.”

Mengapa sampai ada Garuda diturunkan? Mengapa bumi harus berguncang? Karena kita lupa pada tiga norma dasar kemerdekaan yang diwasiatkan para pendiri.

Pertama, BERDAULAT. Maknanya rakyat berkuasa. Daerah dihargai. Lihat UUD 1945 Pasal 18. Lihat semangat otonomi. Tapi hari ini daerah masih sering diperlakukan seperti anak tiri.

Kedua, ADIL. Adil itu bukan semua dapat sama rata. Adil itu sama rasa. Jalan di Jakarta beton. Jalan di pedalaman masih tanah. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana NTT, Papua, Pandeglang bisa merasa merdeka jika keadilan
hanya mampir di kota besar?

Ketiga, MAKMUR. Makmur bukan hanya ada beras di pasar. Makmur itu saat anak pesantren lulus bisa kerja, bisa buka usaha. Makmur itu saat UU Pesantren No 18 Tahun 2019 tidak hanya jadi buku, tapi jadi bantuan, jadi dana abadi, jadi martabat.

Ketika tiga ini timpang, maka lahirlah kecewa. Dan kecewa yang dipendam 81 tahun, lama-lama jadi bendera yang diturunkan.

Lalu bagaimana? Apa kita harus marah-marah? Harus saling menyalahkan?

Tidak. 1400 tahun lalu ada contohnya. Nabi tidak mempersatukan Yatsrib dengan perang.
Beliau duduk. Menulis. Membuat Piagam Madinah. 47 pasal. Isinya sederhana: Yahudi, Nasrani, Aus, Khazraj, Muhajirin, Anshar…
kalian beda, tapi satu tanah air. Satu hukum. Satu rasa sakit.

Dari sanalah saya memberanikan diri bermimpi untuk usia 81 tahun ini.
Kita butuh jargon baru. Bukan sekedar “Merdeka”.
Tapi “BERDAMAI”.

Berdamai bukan basa-basi. Ini bedah kata, bedah nasib.

Berdaulat itu ditakutkan, karena ada kekuatan yang tajam. Kembalikan kedaulatan rakyat. Kembalikan kedaulatan Aceh untuk Syariatnya. Kembalikan kedaulatan pesantren
untuk kurikulumnya. Kembalikan kedaulatan desa untuk dana desanya.

Berkeadilan berarti adil anggaran, adil hukum, adil pembangunan. Jangan sampai anak di Cijantung-Bojong iri melihat anak di Jakarta.

Kemakmuran harus berimbang antara lahir dan batin. Ada skills, ada kerja, ada ngaji, ada akhlak. Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas negara.

Apakah kedamaian itu ? Damai itu berani duduk semeja. Pemerintah, TNI, Polri, Ulama, Mahasiswa, Pengusaha, Rakyat. Selesaikan Aceh dengan hati, bukan dengan aparat.
Selesaikan Papua dengan dialog, bukan dengan curiga.

Amanah adalah sifat kekuatan panji-panji Islam dengan harus menepati janji 1948.
Jangan tunggu 100 tahun. Rakyat sudah terlalu lama menunggu.

Madeenah yang mengkarar dan diinisiasi oleh pemikirian (UIS), itu bukan ukan meniru Arab. Tapi meniru caranya: menyatukan perbedaan dalam satu piagam peradaban, sehingga kini kita semua rindu atas cahaya Madinah Al-Munawwaroh, lahirnya Noor El-Madeenah (NORMA, red.) adalah butki proses Kemerdekaan Belajar Mengajar yang disiapkan untuk generasi ” tamaddun ” yang berperadaban dengan misi Berdaulat, Adil dan Makmur.

Abad baru 19 tahun lagi kita hadapi 100 tahun. 19 tahun ini jangan diisi korupsi. Isi dengan sekolah vokasi, isi dengan pesantren mandiri, isi dengan generasi yang hafal Al-Qur’an sekaligus hafal coding.

Indonesia satu mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote.

BERDAMAI, Artinya BERDAULAT, ADIL, MAKMUR ALA MADEENAH INDONESIA

Wahai Indonesiaku di usia 81. Gempa 7.7 itu Allah sedang berbisik: “Jangan sombong dengan gedungmu.” Bendera Bulan Bintang itu sejarah sedang berbisik: “Jangan ingkar janjimu.”
Usia 48 saya ini waktu sedang berbisik: “Sisa hidupmu tidak banyak lagi.”

Maka sebelum kita sampai 100 tahun, mari kita berdamai. Berdamai dengan Aceh yang dulu paling setia. Berdamai dengan NTT yang hari ini paling terluka. Berdamai dengan alam yang sudah terlalu lama kita sakiti. Berdamai dengan santri yang ingin ngaji dan juga ingin ijazah.

Karena kemerdekaan yang sesungguhnya bukan ketika bendera Belanda diturunkan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika air mata rakyat terakhir berhenti.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari serambi Kampung Santri Cijantung,
kami menitipkan doa dan ikhtiar: Semoga kita tidak hanya bertambah tua…
tapi juga bertambah dewasa, bertambah bijaksana, dan bertambah damai.

Wallahu a’lam bishshawab, Wahdinasshiraathal Mustaqeem (oenkmms48)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *