(Catatan Dhuha Akhir Pekan)
Oleh: Endang Yusro
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok),…
(al-Hujarat: 11)
Catatan Dhuha Akhir Pekan (7/11/2026) ini terinspirasi dari ungkapan beberapa ustaz dan kiai yang belakangan menggunakan diksi “termul” dalam percakapan di ruang publik.
Fenomena tersebut menarik untuk dicermati, bukan semata-mata karena istilahnya yang viral, melainkan juga karena ada persoalan akhlak dalam cara kita menyampaikan kritik dan menyikapi perbedaan pandangan politik.
Istilah termul mungkin masih terdengar asing bagi sebagian netizen, karena bukan kosakata baku dalam bahasa Indonesia, melainkan bahasa slang yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang digital.
Kemunculannya tidak sekadar menjadi fenomena kebahasaan, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan menguatnya sentimen antarkelompok.
Baca Juga:
Istilah tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai, bahkan terkesan membenci, sosok yang menjadi sasaran sindirannya.
Memang, praktik-praktik negatif dalam perpolitikan Indonesia begitu kentara, terutama sejak era Presiden Joko Widodo. Entah mengapa?
Penulis pernah merenungkan kemungkinan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menerima kepemimpinan seseorang yang tidak berasal dari lingkungan keluarga elite, aparat, atau keturunan pejabat.
Seolah-olah kepemimpinan harus diwariskan oleh mereka yang memiliki latar belakang kekuasaan.
Jika demikian, di manakah prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi kita?
—
Apa Itu Termul?
Baca Juga:
Termul merupakan singkatan dari Ternak Mulyono, sebuah istilah bernuansa satire atau sindiran politik di media sosial yang ditujukan kepada para pendukung, relawan, maupun loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Adapun Mulyono merupakan nama yang diberikan orang tua Jokowi ketika lahir. Berdasarkan penuturannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 5 November 2026, nama tersebut kemudian diganti menjadi Joko Widodo karena semasa kecil dirinya sering sakit-sakitan.
Pergantian nama semacam ini juga dikenal dalam tradisi masyarakat Jawa, yang memandang nama sebagai doa dan harapan bagi kehidupan seseorang.
Sementara itu, kata ternak digunakan sebagai metafora yang bernada merendahkan, seolah-olah para pendukung tidak memiliki kemandirian berpikir dan hanya mengikuti figur tertentu.
Dalam perkembangannya, istilah ini menjadi semacam olok-olok politik, sebagaimana sebelumnya dikenal istilah cebong untuk menyindir kelompok pendukung Jokowi.
Namun, ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar memahami arti sebuah istilah.
Yakni, bagaimana kita menempatkan perbedaan pilihan politik dalam kehidupan berbangsa.
Baca Juga:
Demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk mendukung, mengkritik, bahkan tidak menyukai seorang pemimpin.
Akan tetapi, kebebasan berpendapat semestinya tidak kehilangan adab dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Al-Qur’an mengingatkan dalam QS. Al-Hujurat: 11 agar suatu kaum tidak merendahkan kaum yang lain. Pesan ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina.
Dalam perspektif sufisme, lisan dan tulisan merupakan cermin kebersihan hati. Seseorang boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menumbuhkan kesombongan dan kebencian.
Sebab, semakin tinggi kesadaran spiritual seseorang, semestinya semakin santun pula cara ia memperlakukan sesamanya.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar berdebat, tetapi membutuhkan lebih banyak manusia yang mampu menjaga akal, hati, dan adab dalam menyikapi perbedaan.
Sebab, demokrasi tanpa adab hanya akan melahirkan permusuhan, sedangkan perbedaan yang disertai kebijaksanaan dapat menjadi jalan menuju kedewasaan bangsa.
Baca Juga:
Demikian catatan Dhuha Akhir Pekan (7/11/2026).
