Mesti Dengan Cara Apalagi Aku Membuktikannya?

Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Penggiat Budaya Sunda Banten

Minggu, 8 November 2026

Pagi Ahad di Kampung Binuangeun, pesisir selatan Banten, selalu menawarkan suasana yang menyenangkan untuk merenung. Ombak Samudera Hindia berkejaran menuju pantai, angin laut sesekali menyapa wajah, sementara secangkir kopi menjadi teman yang cukup setia untuk mengawali hari. Di tengah suasana semacam itu, saya justru teringat sebuah perkara yang belakangan cukup menyita perhatian publik: polemik ijazah Joko Widodo. Sebuah perkara yang menarik bukan hanya karena substansinya, melainkan juga karena memperlihatkan bagaimana manusia memperlakukan informasi dan membangun keyakinan.

Saya kemudian berpikir, sebenarnya bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar? Dari mana pengetahuan kita berasal? Bukankah sebagian besar pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan kita terbentuk dari informasi yang datang kepada kita? Kita tidak menyaksikan sendiri seluruh peristiwa yang terjadi di dunia. Kita mengetahui banyak hal melalui cerita, berita, dokumen, kesaksian, penjelasan orang lain, dan berbagai saluran informasi. Dengan demikian, apa yang kita anggap sebagai pengetahuan sering kali merupakan hasil perjumpaan kita dengan informasi yang disampaikan pihak lain.

Dalam perkara ijazah Jokowi, misalnya, kita menerima dua arus informasi yang berlawanan. Sebagian informasi menyampaikan dugaan dan tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Sebagian lainnya menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Kedua kelompok sama-sama menyampaikan argumentasi dan mengajukan bukti untuk mendukung pendapatnya. Masyarakat kemudian menerima, membaca, menonton, mendengar, dan menafsirkan berbagai informasi tersebut. Kita yang berada di luar lingkaran peristiwa akhirnya dihadapkan pada pilihan: mempercayai bahwa ijazah itu palsu atau meyakini bahwa ijazah itu asli.

Tentu saja, memiliki argumentasi dan mengajukan bukti tidak otomatis membuat dua klaim memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Bukti harus diperiksa autentisitas, relevansi, kualitas, serta keterkaitannya dengan perkara. Informasi bukan fakta, argumentasi bukan pembuktian, dan banyaknya orang yang mempercayai sebuah informasi tidak menjadikannya benar. Namun, persoalan yang menarik justru muncul ketika kita menyadari bahwa pilihan seseorang sering kali tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas bukti yang tersedia.

Seseorang yang sejak awal tidak menyukai Jokowi mungkin lebih mudah menerima informasi yang menyudutkannya. Sebaliknya, orang yang menyukai atau mendukung Jokowi mungkin lebih mudah menerima informasi yang membelanya. Kesamaan kecenderungan politik, pengalaman, sentimen, bahkan sekadar rasa suka dan tidak suka, dapat memengaruhi cara seseorang menilai informasi. Akibatnya, bukan bukti yang lebih dahulu membentuk keyakinan, melainkan keyakinan yang telanjur terbentuk menentukan bukti mana yang ingin diterima.

Dalam psikologi kognitif, kecenderungan semacam itu dikenal sebagai confirmation bias, yakni bias konfirmasi. Manusia cenderung mencari, menerima, dan menafsirkan informasi yang sesuai dengan keyakinan sebelumnya. Informasi yang bertentangan sering kali justru dicurigai, dipertanyakan, atau ditolak. Ada pula istilah motivated reasoning, yaitu kecenderungan menggunakan kemampuan berpikir untuk mempertahankan kesimpulan yang ingin dipercayai, bukan semata-mata untuk menemukan kesimpulan yang paling benar. Akal yang seharusnya menjadi alat pencari kebenaran kadang-kadang justru disewa menjadi pengacara bagi prasangka sendiri.

Saya kira, kita juga perlu memperhatikan kecenderungan manusia yang lebih mudah tertarik kepada kabar buruk. Ada ungkapan populer bad news is good news. Berita buruk lebih mudah mengundang perhatian, memancing rasa ingin tahu, dan menjadi bahan percakapan. Informasi bahwa seorang tokoh memiliki ijazah asli mungkin dianggap biasa saja, sebab keaslian ijazah memang semestinya demikian. Namun, ketika muncul tuduhan bahwa ijazahnya palsu, mendadak perkara itu menjadi tontonan yang menarik. Ada sensasi, ada konflik, ada dugaan, dan tentu saja ada bahan untuk memperpanjang percakapan di warung kopi maupun media sosial.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan negativity bias, kecenderungan manusia memberikan perhatian lebih besar kepada informasi negatif. Kabar buruk sering kali terasa lebih menggigit daripada kabar baik. Apalagi jika kabar itu menyangkut seseorang yang memang tidak kita sukai. Informasi negatif seolah menjadi santapan yang sudah sesuai dengan selera. Kita tidak perlu terlalu repot mengunyahnya karena prasangka telah lebih dahulu menyiapkan bumbu. Padahal, sesuatu yang menarik perhatian belum tentu benar, sebagaimana sesuatu yang ramai diperbincangkan belum tentu memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Yang membuat saya tersenyum adalah perilaku sebagian orang yang begitu yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu, atau sebaliknya begitu yakin menyatakan ijazah itu asli, seolah-olah tingkat keyakinannya melampaui orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Kita tidak ikut kuliah, tidak mengikuti ujian, tidak menjadi bagian dari administrasi akademik, tidak menerbitkan ijazah, dan tidak memeriksa seluruh dokumen yang dipersoalkan. Namun, ketika berdebat, suara kita bisa lebih lantang daripada suara orang yang memiliki hubungan langsung dengan perkara. Seolah-olah kita bukan sekadar penerima informasi, melainkan pemilik seluruh fakta.

Di sinilah saya menemukan sebuah paradoks yang menggelikan. Semakin jauh seseorang dari sumber informasi, terkadang semakin tinggi pula tingkat kepastiannya. Kita hanya membaca berita, menonton video, mendengarkan penjelasan, dan menerima potongan-potongan informasi dari berbagai pihak. Tetapi, setelah itu, kita berbicara seperti saksi mata yang mengetahui seluruh kejadian. Kita bahkan bisa merasa lebih tahu daripada orang-orang yang terlibat langsung. Jangan-jangan, jarak dari sumber fakta tidak selalu membuat manusia lebih berhati-hati, tetapi justru memberinya ruang lebih luas untuk berimajinasi.

Media sosial telah menyediakan panggung yang sangat nyaman bagi pertunjukan semacam itu. Setiap orang bisa menjadi jaksa, pengacara, saksi ahli, bahkan hakim sekaligus. Tidak perlu belajar hukum acara, tidak perlu memahami standar pembuktian, dan tidak perlu menunggu pemeriksaan selesai. Cukup bermodalkan potongan video, tangkapan layar, beberapa tautan, dan keyakinan yang sudah mengeras, seseorang bisa menggelar persidangan sendiri. Palunya pun sederhana: tombol kirim. Vonisnya lebih sederhana lagi: komentar yang ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru berderet-deret.

Padahal, kita yang berada di luar lingkaran informasi tersebut semestinya menyadari keterbatasan pengetahuan. Dalam filsafat pengetahuan terdapat gagasan epistemic humility, atau kerendahan hati epistemik. Maksudnya, kesediaan mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas, informasi yang kita miliki mungkin tidak lengkap, dan kesimpulan kita selalu terbuka terhadap koreksi. Kerendahan hati epistemik bukan berarti kita tidak boleh mengambil sikap. Kita tetap boleh meyakini sesuatu berdasarkan bukti yang tersedia. Namun, kita harus mampu membedakan antara apa yang kita ketahui, apa yang kita simpulkan, dan apa yang sekadar kita percayai.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa masyarakat harus berhenti mengkritik atau mempertanyakan sesuatu. Justru kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Setiap informasi yang menyangkut pejabat publik boleh diperiksa, dipersoalkan, dan diuji. Namun, kebebasan mempertanyakan tidak identik dengan kebebasan menuduh tanpa tanggung jawab. Demikian pula, hak untuk memiliki keyakinan tidak berarti seseorang boleh memaksakan keyakinannya sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi perbedaan itu semestinya tetap memberi tempat bagi akal sehat dan penghormatan terhadap bukti.

Dalam perkara ini, kehadiran Jokowi di pengadilan menjadi bagian penting dari perjalanan polemik tersebut. Pengadilan merupakan forum formal yang memiliki mekanisme untuk menguji dalil, memeriksa bukti, mendengarkan keterangan, dan menilai argumentasi sesuai hukum acara. Tentu saja, pengadilan bukan panggung sulap yang sekali seseorang hadir, semua persoalan langsung lenyap. Ada proses yang harus dijalani, ada kewenangan yang harus dihormati, dan ada putusan yang harus dinilai sesuai ruang lingkup hukumnya. Namun, dibandingkan perdebatan tanpa ujung di warung kopi dan media sosial, pengadilan menyediakan mekanisme pembuktian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, publik juga telah menerima pernyataan dari Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah Jokowi, yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Mabes Polri pun telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan keaslian dokumen tersebut. Kedua informasi itu tentu harus ditempatkan sesuai kewenangan, metode, dan ruang lingkup pemeriksaan masing-masing. Akan tetapi, keduanya merupakan informasi penting yang patut diperhitungkan. Jika seseorang masih memiliki keraguan, ia berhak menyampaikan argumentasi dan mengajukan pertanyaan. Namun, semestinya ia juga bersedia mempertimbangkan jawaban dan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan.

Kehadiran Jokowi di pengadilan, dalam konteks perjalanan polemik ini, semestinya menjadi salah satu klimaks. Perkara yang selama ini beredar dalam bentuk informasi, tuduhan, pembelaan, dan perdebatan publik akhirnya berhadapan dengan ruang pembuktian formal. Saya membayangkan, setelah sekian lama menjadi objek tuduhan, Jokowi mungkin juga memiliki keinginan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan melalui mekanisme yang semestinya. Sebab, setiap orang tentu memiliki batas kesabaran ketika harus terus-menerus menjawab sesuatu yang menurut dirinya telah berkali-kali dijelaskan.

Tetapi, saya membayangkan ada satu percakapan yang mungkin berlangsung dalam batin Jokowi. Setelah UGM menyatakan ijazahnya asli, setelah Mabes Polri menyampaikan hasil pemeriksaannya, dan setelah berbagai penjelasan disampaikan, mungkin dalam kesendiriannya ia bergumam, atau bahkan berteriak, “Mesti dengan cara apalagi aku membuktikan bahwa ijazahku asli?” Tentu saja, ini hanya imajinasi saya, bukan pernyataan atau kutipan yang pernah disampaikan Jokowi.

Coba bayangkan, teriakan itu begitu keras, menggema melewati daratan, menembus angkasa, lalu menghantam Samudera Hindia di hadapan Kampung Binuangeun. Laut selatan Banten mendadak terbelah menjadi dua bagian. Nelayan yang sedang melaut terperangah, ikan-ikan kehilangan arah, dan perahu-perahu kecil berhenti bergoyang. Saya yang sedang menyeruput kopi sampai lupa meletakkan gelas. Rupanya, perkara ijazah sudah mencapai kekuatan suara yang mampu menandingi mukjizat Nabi Musa. Bedanya, kalau Nabi Musa membelah laut dengan tongkat atas izin Tuhan, dalam imajinasi saya, laut Binuangeun terbelah oleh teriakan seseorang yang mungkin sudah kehabisan cara menjelaskan sesuatu.

Namun, ada yang lebih ajaib daripada laut yang terbelah itu. Ketika suara kembali menghilang dan air laut menyatu seperti semula, perdebatan di media sosial ternyata masih berlangsung. Ada yang tetap yakin ijazah itu palsu, ada yang tetap meyakini ijazah itu asli. Sebagian masih sibuk mengajukan dugaan, sebagian lain masih sibuk memberikan penjelasan. Rupanya, laut lebih mudah disatukan kembali daripada keyakinan manusia yang sudah telanjur mengeras. Saya jadi berpikir, jangan-jangan yang perlu dibelah bukan lautnya, melainkan kerasnya kepala sebagian manusia.

Tentu, saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap pernyataan institusi atau hasil pemeriksaan tidak boleh dipertanyakan. Tidak ada lembaga yang kebal dari kritik, dan tidak ada proses pemeriksaan yang harus diterima tanpa penalaran. Namun, mempertanyakan sesuatu berbeda dengan menolak segala jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau setiap penjelasan ditolak, setiap bukti dicurigai, dan setiap kesimpulan yang berbeda dianggap sebagai bagian dari konspirasi, lalu sebenarnya apa yang sedang dicari? Jangan-jangan, bukan kebenaran yang sedang dicari, melainkan pembenaran atas keyakinan yang sudah diputuskan sejak awal.

Saya kira, di sinilah kita perlu mengukur kembali hubungan antara keyakinan dan pengetahuan. Kita boleh memiliki pendapat, tetapi jangan sampai tingkat keyakinan kita melampaui tingkat pengetahuan yang kita miliki. Kita boleh mengambil posisi, tetapi jangan merasa menjadi pemilik seluruh kebenaran hanya karena telah mengambil posisi. Ada perbedaan antara mengatakan bahwa kita meyakini sesuatu berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia dengan mengklaim bahwa kita mengetahui seluruh fakta secara pasti. Perbedaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di sanalah letak kedewasaan berpikir.

Bagi saya, kebenaran tidak membutuhkan seseorang untuk menyukainya agar tetap menjadi kebenaran. Sebaliknya, sesuatu tidak otomatis menjadi salah hanya karena kita membencinya. Jokowi boleh disukai atau tidak disukai, didukung atau dikritik, dipuji atau dicela. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan politik. Tetapi, suka dan tidak suka semestinya tidak menjadi alat ukur autentisitas sebuah dokumen. Kalau perasaan sudah menjadi hakim, sementara bukti hanya dipanggil sebagai saksi yang harus membenarkan keputusan, kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar polemik ijazah.

Saya kemudian kembali memandang laut Binuangeun. Ombak datang dan pergi, seolah mengajarkan bahwa segala sesuatu perlu diberi ruang untuk bergerak. Laut tidak pernah bertanya siapa yang menyukainya sebelum menerima air sungai. Ia juga tidak mengubah arah gelombangnya hanya karena ada seseorang yang berteriak dari tepian. Mungkin manusia perlu belajar sedikit dari laut: menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkannya. Sebab, menjadi pencari kebenaran jauh lebih terhormat daripada merasa sebagai pemilik kebenaran.

Pagi Ahad semakin tinggi. Kopi di gelas saya tinggal ampasnya, sementara persoalan ijazah Jokowi masih menyisakan percakapan di berbagai tempat. Saya tidak tahu apakah laut pernah benar-benar terbelah oleh teriakan seseorang. Tetapi saya tahu, ada sesuatu yang jauh lebih sulit dibelah: keyakinan manusia yang sudah telanjur menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran. Barangkali, sebelum sibuk memeriksa ijazah orang lain, sesekali kita perlu memeriksa ijazah intelektual kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah lulus dari ujian bernalar, atau jangan-jangan masih harus mengulang mata kuliah kerendahan hati?

Di antara keasikan saya menulis celoteh ringan ini, tetiba terasa ada yang berbisik dari arah belakang, “Laju, kudu kumaha deui carana Ka, ngabuktikeun ka deungdeungeun, yen ijazah aing éta asli?”. Saat saya lihat wajahnya, spontan saya jawab, “Yo ndak tau, kok tanya saya..?”

Wallahualam.*