Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Media dan Kebijakan Publik
Manusia pada hakikatnya adalah entitas yang menyimpan paradoks dalam dirinya. Sebagai makhluk pribadi, ia membawa otonomi penuh, sebuah kedaulatan atas kehendak, pikiran, dan tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri serta keluarganya. Di sisi lain, ia adalah makhluk sosial yang tak mungkin melepaskan diri dari jalinan komunitas yang saling membutuhkan.
Dalam dialektika Sunda Banten yang lekat dengan keseharian kita, peran ini bukan sekadar tugas, melainkan tali paranti yang menjahit eksistensi manusia agar tetap harmonis. Kita berdiri di atas dua kaki: kaki pribadi yang kokoh menopang kemandirian, dan kaki sosial yang melangkah beriringan bersama orang lain dalam bingkai peradaban yang lebih luas.
Dalam ranah pribadi, seorang kepala keluarga memikul amanah luhur untuk menata meja makannya sendiri. Ia adalah nakhoda bagi bahtera rumah tangganya, yang dengan cucuran keringatnya berikhtiar memastikan dapur tetap mengepul dan anak-anaknya tercukupi nutrisinya. Di sini, kemandirian adalah marwah.
Ketika seorang individu mampu menunaikan tanggung jawab privat ini tanpa harus selalu menggantungkan diri pada tangan di luar, ia sejatinya sedang merawat harga diri dan kedaulatan martabatnya sebagai manusia yang merdeka. Kemandirian ini adalah otot utama yang membuat sebuah bangsa tidak menjadi bangsa yang kerdil atau bangsa yang sekadar menunggu belas kasihan.
Namun, hidup di dunia ini tidaklah sesederhana memenuhi kebutuhan di dalam rumah saja. Ada hamparan hajat hidup orang banyak yang melampaui kemampuan tangan satu orang atau kekuatan satu keluarga. Di titik inilah kehadiran negara menjadi sebuah kemutlakan, bukan sebagai pelayan yang masuk ke dalam dapur-dapur warga, melainkan sebagai arsitek yang membangun fondasi peradaban.
Baca Juga:
Negara hadir untuk mengurus perkara besar yang tidak bisa diselesaikan secara perseorangan; membangun jalan raya yang membentang lintas daerah, menghadirkan aliran listrik ke pelosok desa, mengalirkan air melalui bendungan dan irigasi, serta mendirikan jembatan yang menghubungkan keterasingan antarwilayah.
Peran negara seharusnya adalah menjadi fasilitator bagi denyut nadi ekonomi rakyat, bukan menjadi distributor bagi kebutuhan-kebutuhan yang sejatinya sudah mampu diikhtiarkan sendiri oleh masyarakat. Ketika negara mulai sibuk dengan urusan yang semestinya menjadi ranah privat individu, kita patut bertanya: apakah kita sedang membangun kedaulatan bangsa, atau justru sedang menciptakan ketergantungan yang mematikan inisiatif?
Ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti sebuah orkestra besar yang para pemainnya lebih sibuk memainkan alat musik yang salah, sementara dirigennya justru membiarkan alat musik utama yang paling dibutuhkan tetap diam dan berdebu.
Kita belakangan ini sering disuguhi pemandangan di mana ruang publik dipenuhi oleh riuh rendah demonstrasi mahasiswa yang kritis. Mereka, dengan semangat kemudaan yang menyala-nyala, mencoba meluruskan arah kompas kebijakan yang dirasa mulai berbelok dari porosnya. Mereka menangkap adanya kegelisahan yang sama dengan kita; bahwa ada prioritas yang tertukar di pusat sana.
Mahasiswa adalah cermin dari hati nurani rakyat yang merasa bahwa alokasi anggaran yang sangat besar seharusnya digunakan untuk hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang dan struktural, bukan sekadar untuk agenda-agenda yang sifatnya menghibur permukaan namun mengabaikan luka di kedalaman infrastruktur sosial kita.
Sungguh menyesakkan dada, tatkala kita mendengar cerita tentang anak-anak di pedalaman yang harus bertaruh nyawa melintasi sungai karena jembatannya runtuh, hanya untuk sampai di sekolah dalam keadaan lapar. Bagaimana mungkin seorang pejabat merasa cukup bangga dengan memberikan santapan di atas meja sekolah, sementara jalan yang dilewati oleh anak tersebut menuju sekolah masih rusak parah dan belum tersentuh perbaikan?
Ini adalah logika yang terbalik, sebuah cara pandang yang lebih memilih menutupi lubang kecil di permukaan dengan plester, daripada memperbaiki struktur pondasi yang sedang retak dan terancam ambruk.
Baca Juga:
Tindakan tersebut ibarat seseorang yang memberikan payung saat hujan deras, namun lupa memperbaiki atap rumah yang sudah bocor sejak bertahun-tahun lamanya. Rakyat tidak butuh payung yang hanya melindungi sesaat, rakyat butuh atap yang kokoh agar mereka bisa beraktivitas dengan tenang meskipun badai datang menerjang.
Pilihan untuk lebih memprioritaskan bantuan yang sifatnya konsumtif daripada membangun infrastruktur yang berdaya guna jangka panjang adalah cerminan dari kebijakan yang lahir dari keraguan akan kemampuan rakyatnya sendiri, atau mungkin, ketidakmampuan pemerintah dalam merancang masa depan.
Negara semestinya sadar bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan audit negara, melainkan di hadapan sejarah. Duit negara yang dialokasikan untuk program-program yang bersifat membagi-bagi barang tentu tampak menggiurkan untuk memoles citra di mata publik dalam waktu yang sangat singkat.
Namun, infrastruktur—seperti jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, dan irigasi yang melimpah—adalah monumen nyata yang akan dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita jauh setelah pejabat yang meresmikannya sudah turun dari singgasana kekuasaannya.
Kita tidak sedang menutup mata pada kepedulian, tetapi kepedulian yang salah alamat justru bisa berubah menjadi bentuk pengabaian yang sangat kejam. Jika rakyat sudah mampu mengurus makanannya sendiri—sebagaimana sejarah membuktikan bahwa mereka telah melakukannya dengan penuh kehormatan—maka bantulah mereka dengan jalan yang lancar agar hasil tani mereka sampai ke pasar dengan harga yang adil.
Bantulah mereka dengan listrik yang murah agar industri rumah tangga mereka bisa beroperasi hingga larut malam. Itulah cara negara menghormati rakyatnya, dengan memfasilitasi kemandirian, bukan dengan menjadikan mereka sebagai objek bantuan yang terus-menerus.
Sering kali, pejabat kita terjebak dalam jebakan popularitas yang berjangka pendek, melupakan bahwa rakyat kita sebenarnya jauh lebih cerdas daripada yang mereka bayangkan. Rakyat tahu kapan mereka dibantu dan kapan mereka hanya sekadar “diakali” oleh program yang dirancang tanpa visi yang substansial.
Baca Juga:
Senyum tulus yang muncul dari seorang petani saat melihat jembatan yang menghubungkan sawahnya ke pasar akan jauh lebih bermakna dan abadi dibandingkan sorak-sorai sesaat saat menerima bantuan yang sifatnya hanya sekali lewat dan habis dimakan waktu.
Maka, sudah selayaknya kita semua—terutama mereka yang duduk di kursi empuk pemerintahan—untuk berhenti sejenak dan merenungkan kembali program-program yang sudah kadung digulirkan. Apakah program tersebut sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi masalah struktural yang mencekik hajat hidup orang banyak, ataukah ia hanya menjadi alat untuk menenangkan riak-riak ketidakpuasan tanpa menyelesaikan akar persoalannya?
Kita perlu menata ulang skala prioritas kita, agar amanah anggaran tidak terbuang percuma pada perkara yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita masing-masing sebagai pribadi yang merdeka.
Mari kita kembali kepada fitrah bernegara yang sejati; di mana negara menjadi penopang bagi yang tidak bisa dijangkau oleh tangan perorangan. Jangan biarkan negara kehilangan jati dirinya dengan menjadi terlalu asyik mengurus perkara privat yang sudah diurus dengan baik oleh setiap kepala keluarga di seluruh penjuru negeri ini.
Masih ada waktu untuk memperbaiki arah, masih ada kesempatan untuk mengalihkan anggaran pada pembangunan fisik dan sosial yang benar-benar akan membekas dan menyejahterakan. Mari merenung, sebelum kebijakan yang terlanjur berjalan ini semakin menjauhkan kita dari cita-cita luhur membangun bangsa yang mandiri, kuat, dan berwibawa di atas fondasi infrastruktur yang kokoh. Wallahualam.***
